E-RECHTER

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2011-06-16T11:18:00.001-07:00

Dewan perwakilan rakyat daerah (disingkat DPRD) adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD diatur dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009

DPRD berkedudukan di setiap wilayah administratif, yaitu:

Dewan perwakilan rakyat daerah provinsi (DPRD provinsi), berkedudukan di provinsi.
Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten (DPRD kabupaten), berkedudukan di kabupaten.
Dewan perwakilan rakyat daerah kota (DPRD kota), berkedudukan di kota.

DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota). Sejak diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Fungsi

DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Tugas, wewenang, dan hak

Tugas dan wewenang DPRD adalah:

Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
Mengusulkan:
- Untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian.
- Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

Keanggotaan

Anggota DPRD merupakan anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Jumlah anggota DPRD adalah sebagai berikut:

Untuk DPRD provinsi, berjumlah antara 35-100 orang.
Untuk DPRD kabupaten/kota, berjumlah antara 20-50 orang.

Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan menteri dalam negeri sedangkan untuk DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur. Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Alat kelengkapan dan sekretariat

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan legislasi daerah, badan anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang personelnya terdiri atas pegawai negeri sipil. Sekretariat DPRD adalah penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan bertugas menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dipimpin seorang sekretaris DPRD yang diangkat oleh kepala daerah atas usul pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Fungsi sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Untuk meningkatkan kinerja lembaga dan membantu pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD secara profesional, dapat diangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan. Para pakar/ahli tersebut berada di bawah koordinasi sekretariat DPRD.

Kekebalan hukum

Anggota DPRD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPRD, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik masing-masing lembaga. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal mengenai pengumuman rahasia negara.

Penyidikan

Jika anggota DPRD diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri atas nama Presiden. Ketentuan ini tidak berlaku apabila anggota DPRD melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan.

Tugas dan Wewenang MPR

2011-06-16T11:14:00.000-07:00

Tugas dan wewenang

Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, anggota MPR tidak dapat mengusulkan pengubahan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh sekurangkurangnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota MPR. Setiap usul pengubahan diajukan secara tertulis dengan menunjukkan secara jelas pasal yang diusulkan diubah beserta alasannya.

Usul pengubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan kepada pimpinan MPR. Setelah menerima usul pengubahan, pimpinan MPR memeriksa kelengkapan persyaratannya, yaitu jumlah pengusul dan pasal yang diusulkan diubah yang disertai alasan pengubahan yang paling lama dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima pimpinan MPR. Dalam pemeriksaan, pimpinan MPR mengadakan rapat dengan pimpinan fraksi dan pimpinan Kelompok Anggota MPR untuk membahas kelengkapan persyaratan.

Jika usul pengubahan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, pimpinan MPR memberitahukan penolakan usul pengubahan secara tertulis kepada pihak pengusul beserta alasannya. Namun, jika pengubahan dinyatakan oleh pimpinan MPR memenuhi kelengkapan persyaratan, pimpinan MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR paling lambat 60 (enam puluh) hari. Anggota MPR menerima salinan usul pengubahan yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakan sidang paripurna MPR.

Sidang paripurna MPR dapat memutuskan pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota ditambah 1 (satu) anggota.

Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum

MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Sebelum reformasi, MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara memiliki kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan suara terbanyak, namun sejak reformasi bergulir, kewenangan itu dicabut sendiri oleh MPR. Perubahan kewenangan tersebut diputuskan dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-7 (lanjutan 2) tanggal 09 November 2001, yang memutuskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, Pasal 6A ayat (1).

Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya

MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diusulkan oleh DPR.

MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak MPR menerima usul. Usul DPR harus dilengkapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Keputusan MPR terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.

Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden

Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai berakhir masa jabatannya.

Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, MPR segera menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden. Dalam hal MPR tidak dapat mengadakan sidang, Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna DPR. Dalam hal DPR tidak dapat mengadakan rapat,Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Memilih Wakil Presiden

Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

Memilih Presiden dan Wakil Presiden

Apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

Keanggotaan

MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Sebelum reformasi, MPR terdiri atas anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan, menurut aturan yang ditetapkan undang-undang. Jumlah anggota MPR periode 2009–2014 adalah 692 orang yang terdiri atas 560 Anggota DPR dan 132 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Anggota MPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. Anggota MPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan MPR.

Hak dan kewajiban anggota

Hak anggota

Mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan.
Memilih dan dipilih.
Membela diri.
Imunitas.
Protokoler.
Keuangan dan administratif.

Kewajiban anggota

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan.
Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

Sidang

MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

Sidang MPR sah apabila dihadiri:

sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD
sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah Anggota MPR sidang-sidang lainnya

Putusan MPR sah apabila disetujui:

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden
sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh jumlah Anggota MPR untuk memutus perkara lainnya.

Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Majelis Permusyawaratan Rakyat - Sejarah

2011-06-16T11:09:00.000-07:00

Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum Reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

Sejarah

Sejak 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memulai sejarahnya sebagai sebuah bangsa yang masih muda dalam menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi negaranya. Landasan berpijaknya adalah ideologi Pancasila yang diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri beberapa minggu sebelumnya dari penggalian serta perkembangan budaya masyarakat Indonesia dan sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pra Amandemen yang baru ditetapkan keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amandemen) tersebut mengatur berbagai macam lembaga negara dari Lembaga Tertinggi Negara hingga Lembaga Tinggi Negara. Konsepsi penyelenggaraan negara yang demokratis oleh lembaga-lembaga negara tersebut sebagai perwujudan dari sila keempat yang mengedepankan prinsip demokrasi perwakilan dituangkan secara utuh didalamnya. Kehendak untuk mengejawantahkan aspirasi rakyat dalam sistem perwakilan, untuk pertama kalinya dilontarkan oleh Bung Karno, pada pidatonya tanggal 01 Juni 1945. Muhammad Yamin juga mengemukakan perlunya prinsip kerakyatan dalam konsepsi penyelenggaraan negara. Begitu pula dengan Soepomo yang mengutarakan idenya akan Indonesia merdeka dengan prinsip musyawarah dengan istilah Badan Permusyawaratan. Ide ini didasari oleh prinsip kekeluargaan, dimana setiap anggota keluarga dapat memberikan pendapatnya.

Dalam rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Soepomo menyampaikan bahwa ‘’Badan Permusyawaratan’’ berubah menjadi ‘’Majelis Permusyawaratan Rakyat’’ dengan anggapan bahwa majelis ini merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, yang mana anggotanya terdiri atas seluruh wakil rakyat, seluruh wakil daerah, dan seluruh wakil golongan. Konsepsi Majelis Permusyawaratan Rakyat inilah yang akhirnya ditetapkan dalam Sidang PPKI pada acara pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amandemen).

Masa Orde Lama (1945-1965)

Pada awal masa Orde Lama, MPR belum dapat dibentuk secara utuh karena gentingnya situasi saait itu. Hal ini telah diantispasi oleh para pendiri bangsa dengan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amandemen) menyebutkan, Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.

Sejak diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X, terjadi perubahan-perubahan yang mendasar atas kedudukan, tugas, dan wewenang KNIP. Sejak saat itu mulailah lembaran baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yakni KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Dengan demikian, pada awal berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amandemen) dimulailah lembaran pertama sejarah MPR, yakni terbentuknya KNIP sebagai embrio MPR.

Pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949-1950) dan Undang-Undang Dasar Sementara (1950-1959), lembaga MPR tidak dikenal dalam konfigurasi ketatanegaraan Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Desember 1955 diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Konstituante yang diserahi tugas membuat Undang-Undang Dasar.

Namun, Konstituante yang semula diharapkan dapat menetapkan Undang-Undang Dasar ternyata menemui jalan buntu. Di tengah perdebatan yang tak berujung pangkal, pada tanggal 22 April 1959 Pemerintah menganjurkan untuk kembali ke UUD 1945, tetapi anjuran ini pun tidak mencapai kesepakatan di antara anggota Konstituante.

Dalam suasana yang tidak menguntungkan itu, tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisikan :

Pembubaran Konstituante,
Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD Sementara 1950,
Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Untuk melaksanakan Pembentukan MPRS sebagaimana diperintahkan oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 yang mengatur Pembentukan MPRS sebagai berikut :

MPRS terdiri atas Anggota DPR Gotong Royong ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan.
Jumlah Anggota MPR ditetapkan oleh Presiden.
Yang dimaksud dengan daerah dan golongan-golongan ialah Daerah Swatantra Tingkat I dan Golongan Karya.
Anggota tambahan MPRS diangkat oleh Presiden dan mengangkat sumpah menurut agamanya di hadapan Presiden atau Ketua MPRS yang dikuasakan oleh Presiden.
MPRS mempunyai seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua yang diangkat oleh Presiden.

Jumlah anggota MPRS pada waktu dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1960 berjumlah 616 orang yang terdiri dari 257 Anggota DPR-GR, 241 Utusan Golongan Karya, dan 118 Utusan Daerah.

Pada tanggal 30 September 1965 terjadi peristiwa pemberontakan G-30-S/PKI. Sebagai akibat logis dari peristiwa pengkhianatan G-30-S/PKI, mutlak diperlukan adanya koreksi total atas seluruh kebijaksanaan yang telah diambil sebelumnya dalam kehidupan kenegaraan. MPRS yang pembentukannya didasarkan pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan selanjutnya diatur dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959, setelah terjadi pemberontakan G-30-S/PKI, Penetapan Presiden tersebut dipandang tidak memadai lagi.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka diadakan langkah pemurnian keanggotaan MPRS dari unsur PKI, dan ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1966 bahwa sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dipilih oleh rakyat, maka MPRS menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan UUD 1945 sampai MPR hasil Pemilihan Umum terbentuk.

Rakyat yang merasa telah dikhianati oleh peristiwa pemberontakan G-30-S/PKI mengharapkan kejelasan pertangungjawaban Presiden Soekarno mengenai pemberontakan G-30-S/PKI berikut epilognya serta kemunduran ekonomi dan akhlak. Tetapi, pidato pertanggungjawaban Presiden Soerkarno yang diberi judul ”Nawaksara” ternyata tidak memuaskan MPRS sebagai pemberi mandat. Ketidakpuasan MPRS diwujudkan dalam Keputusan MPRS Nomor 5 Tahun 1966 yang meminta Presiden Soekarno melengkapi pidato pertanggungjawabannya.

Walaupun kemudian Presiden Seokarno memenuhi permintaan MPRS dalam suratnya tertangal 10 januari 1967 yang diberi nama “Pelengkap Nawaksara”, tetapi ternyata tidak juga memenuhi harapan rakyat. Setalah membahas surat Presiden tersebut, Pimpinan MPRS berkesimpulan bahwa Presiden Soekarno telah alpa dalam memenuhi kewajiban Konstitusional. Sementara itu DPR-GR dalam Resolusi dan Memorandumnya tertanggal 9 Februari 1967 dalam menilai “Nawaksara” beserta pelengkapnya berpendapat bahwa “Kepemimpinan Presiden Soekarno secara konstitusional, politis/ideologis membahayakan keselamatan bangsa, negara, dan Pancasila”.

Dalam kaitan itu, MPRS mengadakan Sidang Istimewa untuk memberhentikan Presiden Soekarno dari jabatan Presiden/Mandataris MPRS dan memilih/mengangkat Letnan Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden/Mandataris sesuai Pasal 3 Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966, serta memerintahkan Badan Kehakiman yang berwenang untuk mengadakan pengamatan, pemeriksaan, dan penuntutan secara hukum.

Masa Reformasi (1999-sekarang)

Bergulirnya reformasi yang menghasilkan perubahan konstitusi telah mendorong para pengambil keputusan untuk tidak menempatkan MPR dalam posisi sebagai lembaga tertinggi. Setelah reformasi, MPR menjadi lembaga negara yang sejajar kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya, bukan lagi penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Perubahan Undang-Undang Dasar telah mendorong penataan ulang posisi lembaga-lembaga negara terutama mengubah kedudukan, fungsi dan kewenangan MPR yang dianggap tidak selaras dengan pelaksanaan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sehingga sistem ketatanegaraan dapat berjalan optimal.

Pasal 1 ayat (2) yang semula berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” , setelah perubahan Undang-Undang Dasar diubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara, yaitu MPR, tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga negara yang ditentukan oleh UUD 1945.

Tugas, dan wewenang MPR secara konstitusional diatur dalam Pasal 3 UUD 1945, yang sebelum maupun setelah perubahan salah satunya mempunyai tugas mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar negara yang mengatur hal-hal penting dan mendasar. Oleh karena itu dalam perkembangan sejarahnya MPR dan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar mempunyai keterkaitan yang erat seiring dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia.

Fungsi, Wewenang, dan Hak DPR

2011-06-16T11:04:00.000-07:00

Fungsi

DPR mempunyai fungsi ; legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Legislasi

Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Anggaran

Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.

Pengawasan

Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Tugas dan wewenang

Tugas dan wewenang DPR antara lain:

Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
Membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang
Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah serta membahas membahas rancangan undang-undang tersebut bersama Presiden dan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden
Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden
Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama
Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN
Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama
Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang
Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi
Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain
Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota KY
Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden
Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden
Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara
Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain
Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang

DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara. Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPR tersebut. Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan panggilan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal panggilan paksa tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 (lima belas) hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pejabat yang disandera habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan demi hukum.

Hak

DPR mempunyai bebrapa hak, yaitu; hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Hak interplasi

Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hak angket

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hak menyatakan pendapat

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional
Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket
Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat

2011-06-16T10:51:00.000-07:00

Sejarah DPR
Masa awal kemerdekaan (1945-1949)

Pada awal kemerdekaan, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945 belum dibentuk. Dengan demikian, Sesuai dengan pasal 4 aturan peralihan dalam UUD 1945, dibentuklah Komite Nasional Pusat (KNIP). Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia.
.

Anggota KNIP tersebut berjumlah 60 orang tetapi sumber yang lain menyatakan terdapat 103 anggota KNIP. KNIP sebagai MPR sempat bersidang sebanyak 6 kali, dalam melakukan kerja DPR dibentuk Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, Badan Pekerja tersebut berhasil menyetujui 133 RUU disamping pengajuan mosi, resolusi, usul dan lain-lain.

Masa Republik Indonesia Serikat (1949-1950)

Pada masa ini tidak diketuhi secara pasti bagaimana keberadaan DPR karena sedang terjadi kekacauan politik, dimana fokus utama berada di pemerintah federal RIS.

Masa Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (1950-1956)

Pada tanggal 14 Agustus 1945, DPR dan Senat RIS menyetujui Rancangan UUDS NKRI (UU No. 7/1850, LN No. 56/1950). Pada tanggal 15 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS mengadakan rapat dimana dibacakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI yang bertujuan: 1. Pembubaran secara resmi negara RIS yang berbentuk federasi; 2. Pembentukan NKRI yang meliputi seluruh daerah Indonesia dengan UUDS yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950.

Sesuai isi Pasal 77 UUDS, ditetapkan jumlah anggota DPRS adalah 236 orang, yaitu 148 anggota dari DPR-RIS, 29 anggota dari Senat RIS, 46 anggota dari Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, dan 13 anggota dari DPA RI Yogyakarta.

Masa DPR hasil pemilu 20 Maret 1956 (1956-1959)

DPR ini adalah hasil pemilu 1956 yang jumlah anggota yang dipilih sebanyak 272 orang. Pemilu 1956 juga memilih 542 orang anggota konstituante.

Tugas dan wewenang DPR hasil pemilu 1955 sama dengan posisi DPRS secara keseluruhan, karena landasan hukum yang berlaku adalah UUDS. Banyaknya jumlah fraksi di DPR serta tidak adanya satu dua partai yang kuat, telah memberi bayangan bahwa pemerintah merupakan hasil koalisi. Dalam masa ini terdapat 3 kabinet yaitu kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastroamidjojo, dan kabinet Djuanda.

Masa DPR Hasil Pemilu 1959 berdasarkan UUD 1945 (1959-1965)

Jumlah anggota sebanyak 262 orang kembali aktif setelah mengangkat sumpah. Dalam DPR terdapat 19 fraksi, didominasi PNI, Masjumi, NU, dan PKI.

Dengan Penpres No. 3 tahun 1960, Presiden membubarkan DPR karena DPR hanya menyetujui 36 milyar rupiah APBN dari 44 milyar yang diajukan. Sehubungan dengan hal tersebut, presiden mengeluarkan Penpres No. 4 tahun 1960 yang mengatur Susunan DPR-GR.

DPR-GR beranggotakan 283 orang yang semuanya diangkat oleh Presiden dengan Keppres No. 156 tahun 1960. Adapun salah satu kewajiban pimpinan DPR-GR adalah memberikan laporan kepada Presiden pada waktu-waktu tertentu, yang mana menyimpang dari pasal 5, 20, 21 UUD 1945. Selama 1960-1965, DPR-GR menghasilkan 117 UU dan 26 usul pernyataan pendapat.

Masa DPR Gotong Royong tanpa Partai Komunis Indonesia (1965-1966)

Setelah peristiwa G.30.S/PKI, DPR-GR membekukan sementara 62 orang anggota DPR-GR eks PKI dan ormas-ormasnya. DPR-GR tanpa PKI dalam masa kerjanya 1 tahun, telah mengalami 4 kali perubahan komposisi pimpinan, yaitu: a. Periode 15 November 1965-26 Februari 1966. b. Periode 26 Februari 1966-2 Mei 1966. c. Periode 2 Mei 1966-16 Mei 1966. d. Periode 17 Mei 1966-19 November 1966. Secara hukum, kedudukan pimpinan DPR-GR masih berstatus sebagai pembantu Presiden sepanjang Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964 belum dicabut.

Dalam rangka menanggapi situasi masa transisi, DPR-GR memutuskan untuk membentuk 2 buah panitia: a. Panitia politik, berfungsi mengikuti perkembangan dalam berbagai masalah bidang politik. b. Panitia ekonomi, keuangan dan pembangunan, bertugas memonitor situasi ekonomi dan keuangan serta membuat konsepsi tentang pokok-pokok pemikiran ke arah pemecahannya.

Masa Orde Baru (1966-1999)

Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang kemudian dikukuhkan dalam UU No. 10/1966, maka DPR-GR Masa Orde Baru memulai kerjanya dengan menyesuaikan diri dari Orde Lama ke Orde Baru. Kedudukan, tugas dan wewenang DPR-GR 1966-1971 yang bertanggung jawab dan berwewenang untuk menjalankan tugas-tugas utama sebagai berikut:

1. Bersama-sama dengan pemerintah menetapkan APBN sesuai dengan pasal 23 ayat 1 UUD 1945 beserta penjelasannya.
2. Bersama-sama dengan pemerintah membentuk UU sesuai dengan pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 21 ayat 1 dan pasal 22 UUD 1945 beserta penjelasannya.
3. Melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah sesuai dengan UUD 1945 dan penjelasannya, khususnya penjelasan bab 7.

Selama masa orde baru DPR dianggap sebagai Tukang Stempel kebijakan pemerintah yang berkuasa karena DPR dikuasai oleh Golkar yang merupakan pendukung pemerintah.

Masa reformasi (1999-sekarang)

Banyaknya skandal korupsi dan kasus pelecehan seksual merupakan bentuk nyata bahwa DPR tidak lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Mantan ketua MPR-RI 1999 s.d 2004, Amien Rais, bahkan mengatakan DPR yang sekarang hanya merupakan stempel dari pemerintah karena tidak bisa melakukan fungsi pengawasannya demi membela kepentingan rakyat. Hal itu tercermin dari ketidakmampuan DPR dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang terbilang tidak pro rakyat seperti kenaikan BBM, kasus lumpur Lapindo, dan banyak kasus lagi. Selain itu, DPR masih menyisakan pekerjaan yakni belum terselesaikannya pembahasan beberapa undang-undang. Buruknya kinerja DPR pada era reformasi membuat rakyat sangat tidak puas terhadap para anggota legislatif. Ketidakpuasan rakyat tersebut dapat dilihat dari banyaknya aksi demonstrasi yang menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak dikritisi oleh DPR. Banyaknya judicial review yang diajukan oleh masyarakat dalam menuntut keabsahan undang-undang yang dibuat oleh DPR saat ini juga mencerminkan bahwa produk hukum yang dihasilkan mereka tidak memuaskan rakyat.

Dalam konsep Trias Politika, di mana DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Fungsi pengawasan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik apabila DPR dapat melakukan tindakan kritis atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Sementara itu, fungsi legislasi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat

UU No 33 Tahun 2004UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

2011-06-12T18:52:00.000-07:00

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2004
TENTANG
PERIMBANGAN KEUANGAN
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengamanatkan diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber
daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, dan antar Pemerintahan Daerah perlu diatur
secara adil dan selaras;
c. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui
penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan
Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas
Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur
berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang
jelas antarsusunan pemerintahan;
d. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sudah tidak sesuai
dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan
penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga perlu diganti;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c dan
huruf d, perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23,
Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas
Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah
adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional,
demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan
penyelenggaraan Desentralisasi, dengan memper-timbangkan potensi,
kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan
perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi
daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada
gubernur sebagai wakil Pemerintah.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah
dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.
14. Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan.
15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan
yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
20. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
21. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
22. Celah fiskal dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal Daerah
dan kapasitas fiskal Daerah.
23. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
24. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang
dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk
membayar kembali.
25. Obligasi Daerah adalah Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada
publik melalui penawaran umum di pasar modal.
26. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup
semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi
vertikal pusat di daerah.
27. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
28. Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara
asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah,
badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk
devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan
pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
29. Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan
kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa,
dan/atau krisis solvabilitas.
30. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut RKPD, adalah
dokumen perencanaan daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk
periode 1 (satu) tahun.
31. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut
Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
32. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah,
selanjutnya disebut RKA SKPD, adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran
yang diperlukan untuk melaksanakannya.
33. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah.
34. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
barang milik Negara/Daerah.
BAB II
PRINSIP KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN
Pasal 2
(1) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah
merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi
pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
(2) Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah
dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan
tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan
memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.
(3) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah
merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan
penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas
Pembantuan.
Pasal 3
(1) PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah
untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi
Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.
(2) Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara
Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah.
(3) Pinjaman Daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam
rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
(4) Lain-lain Pendapatan bertujuan memberi peluang kepada Daerah
untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
BAB III
DASAR PENDANAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 4
(1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi didanai APBD.
(2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh
gubernur dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi didanai APBN.
(3) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh
gubernur dalam rangka Tugas Pembantuan didanai APBN.
(4) Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi
dan/atau penugasan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan
dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diikuti dengan pemberian
dana.
BAB IV
SUMBER PENERIMAAN DAERAH
Pasal 5
(1) Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas
Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber
dari:
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Dana Perimbangan; dan
c. Lain-lain Pendapatan.
(3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
a. sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;
b. penerimaan Pinjaman Daerah;
c. Dana Cadangan Daerah; dan
d. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
BAB V
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pasal 6
(1) PAD bersumber dari:
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain PAD yang sah.
(2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
meliputi:
a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
b. jasa giro;
c. pendapatan bunga;
d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
dan
e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.
Pasal 7
Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang:
a. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan
ekonomi biaya tinggi; dan
b. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat
mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan
kegiatan impor/ekspor.
Pasal 8
Ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai
dengan Undang-Undang.
Pasal 9
Ketentuan mengenai hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
DANA PERIMBANGAN
Bagian Kesatu
Jenis
Pasal 10
(1) Dana Perimbangan terdiri atas:
a. Dana Bagi Hasil;
b. Dana Alokasi Umum; dan
c. Dana Alokasi Khusus.
(2) Jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.
Bagian Kedua
Dana Bagi Hasil
Pasal 11
(1) Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
(2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
(3) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
a. kehutanan;
b. pertambangan umum;
c. perikanan;
d. pertambangan minyak bumi;
e. pertambangan gas bumi; dan
f. pertambangan panas bumi.
Pasal 12
(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara
daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah.
(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh
persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut:
a. 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi
yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum
Daerah provinsi;
b. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk
daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke
Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; dan
c. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.
(3) 10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan PBB
dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang
didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan,
dengan imbangan sebagai berikut:
a. 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada
seluruh daerah kabupaten dan kota; dan
b. 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada
daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya
mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.
(4) Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80%
(delapan puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:
a. 16% (enam belas persen) untuk daerah provinsi yang
bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah
provinsi; dan
b. 64% (enam puluh empat persen) untuk daerah kabupaten dan
kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah
kabupaten/kota.
(5) 20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB
dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten
dan kota.
(6) Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 13
(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib
Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c yang merupakan bagian
Daerah adalah sebesar 20% (dua puluh persen).
(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibagi antara Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
(3) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib
Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan imbangan 60% (enam puluh
persen) untuk kabupaten/kota dan 40% (empat puluh persen) untuk
provinsi.
(4) Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan secara triwulanan.
Pasal 14
Pembagian Penerimaan Negara yang berasal dari sumber daya alam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
a. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak
Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan
imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan
puluh persen) untuk Daerah.
b. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan
imbangan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah dan 40%
(empat puluh persen) untuk Daerah.
c. Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah Daerah
yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen)
untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.
d. Penerimaan Perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan
imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan
puluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota.
e. Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah
Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan
pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi
dengan imbangan:
1. 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah;
dan
2. 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah.
f. Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah
Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan
pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi
dengan imbangan:
1. 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah;
dan
2. 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah.
g. Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang
bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibagi
dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80%
(delapan puluh persen) untuk Daerah.
Pasal 15
(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan IHPH yang menjadi bagian Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dibagi dengan rincian:
a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi; dan
b. 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota
penghasil.
(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PSDH yang menjadi bagian Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dibagi dengan rincian:
a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota
penghasil; dan
c. 32% (tiga puluh dua persen) dibagikan dengan porsi yang
sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang
bersangkutan.
Pasal 16
Dana Bagi Hasil dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 huruf b:
a. 60% (enam puluh persen) bagian Pemerintah digunakan untuk
rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional; dan
b. 40% (empat puluh persen) bagian daerah digunakan untuk kegiatan
rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/kota penghasil.
Pasal 17
(1) Penerimaan Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf c terdiri atas:
a. Penerimaan Iuran Tetap (Land-rent); dan
b. Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti).
(2) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara Iuran Tetap (Land-rent) yang
menjadi bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dibagi dengan rincian:
a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
b. 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.
(3) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara Iuran Eksplorasi dan Iuran
Eksploitasi (Royalti) yang menjadi bagian Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi dengan rincian:
a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam
provinsi yang bersangkutan.
(4) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c,
dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota
dalam provinsi yang bersangkutan.
Pasal 18
(1) Penerimaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf
d terdiri atas:
a. Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan; dan
b. Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan.
(2) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara sektor perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dibagikan dengan
porsi yang sama besar kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Pasal 19
(1) Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang
dibagikan ke Daerah adalah Penerimaan Negara dari sumber daya
alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dari wilayah Daerah
yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan
lainnya.
(2) Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 sebesar 15% (lima belas
persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
a. 3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi yang ber-sangkutan;
b. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
c. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam
provinsi yang bersangkutan.
(3) Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf f angka 2 sebesar 30% (tiga puluh persen)
dibagi dengan rincian sebagai berikut:
a. 6% (enam persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
b. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota
penghasil; dan
c. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya
dalam provinsi bersangkutan.
(4) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dan ayat (3) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk
semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
Pasal 20
(1) Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 dan huruf f
angka 2 sebesar 0,5% (setengah persen) dialokasikan untuk
menambah anggaran pendidikan dasar.
(2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi masingmasing
dengan rincian sebagai berikut:
a. 0,1% (satu persepuluh persen) dibagikan untuk provinsi yang
bersangkutan;
b. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota
penghasil; dan
c. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota
lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
(3) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota
dalam provinsi yang bersangkutan.
Pasal 21
(1) Penerimaan Negara dari Pertambangan Panas Bumi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 huruf g merupakan Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang terdiri atas:
a. Setoran Bagian Pemerintah; dan
b. Iuran tetap dan iuran produksi.
(2) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi yang
dibagikan kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf g dibagi dengan rincian:
a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam
provinsi yang bersangkutan.
(3) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota
dalam provinsi yang bersangkutan.
Pasal 22
Pemerintah menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber
daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah
penghasil.
Pasal 23
Dana Bagi Hasil yang merupakan bagian Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun
anggaran berjalan.
Pasal 24
(1) Realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil yang berasal dari sektor minyak
bumi dan gas bumi tidak melebihi 130% (seratus tiga puluh persen)
dari asumsi dasar harga minyak bumi dan gas bumi dalam APBN
tahun berjalan.
(2) Dalam hal Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi dan gas bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 130% (seratus tiga
puluh persen), penyaluran dilakukan melalui mekanisme APBN
Perubahan.
Pasal 25
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa pemotongan atas
penyaluran Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi dan gas bumi.
Pasal 26
Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Ketiga
Dana Alokasi Umum
Pasal 27
(1) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua
puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang
ditetapkan dalam APBN.
(2) DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan
alokasi dasar.
(3) Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kebutuhan
fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah.
(4) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung
berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Pasal 28
(1) Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah
untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum.
(2) Setiap kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah,
Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per
kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia.
(3) Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang
berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil.
Pasal 29
Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan
berdasarkan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.
Pasal 30
(1) DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi sebagai-mana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dihitung berdasarkan perkalian
bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh
daerah provinsi.
(2) Bobot daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah provinsi yang
bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah provinsi.
Pasal 31
(1) DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dihitung berdasarkan
perkalian bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan
jumlah DAU seluruh daerah kabupaten/ kota.
(2) Bobot daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah kabupaten/kota
yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah
kabupaten/kota.
Pasal 32
(1) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol menerima
DAU sebesar alokasi dasar.
(2) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut
lebih kecil dari alokasi dasar menerima DAU sebesar alokasi dasar
setelah dikurangi nilai celah fiskal.
(3) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut
sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima DAU.
Pasal 33
Data untuk menghitung kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 diperoleh dari lembaga statistik pemerintah
dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Pasal 34
Pemerintah merumuskan formula dan penghitungan DAU sebagai-mana
dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 dengan memperhatikan
pertimbangan dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan
terhadap kebijakan otonomi daerah.
Pasal 35
Hasil penghitungan DAU per provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan
dengan Keputusan Presiden.
Pasal 36
(1) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu perdua
belas) dari DAU Daerah yang bersangkutan.
(2) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sebelum bulan bersangkutan.
Pasal 37
Ketentuan lebih lanjut mengenai DAU diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat
Dana Alokasi Khusus
Pasal 38
Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.
Pasal 39
(1) DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan
khusus yang merupakan urusan Daerah.
(2) Kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.
Pasal 40
(1) Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum,
kriteria khusus, dan kriteria teknis.
(2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam
APBD.
(3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan
karakteristik Daerah.
(4) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
kementerian Negara/departemen teknis.
Pasal 41
(1) Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping
sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK.
(2) Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan
dalam APBD.
(3) Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan
menyediakan Dana Pendamping.
Pasal 42
Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB VII
LAIN-LAIN PENDAPATAN
Pasal 43
Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana
Darurat.
Pasal 44
(1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 merupakan
bantuan yang tidak mengikat.
(2) Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan
melalui Pemerintah.
(3) Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara Pemerintah
Daerah dan pemberi hibah.
(4) Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
Pasal 45
Tata cara pemberian, penerimaan, dan penggunaan hibah, baik dari dalam
negeri maupun luar negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 46
(1) Pemerintah mengalokasikan Dana Darurat yang berasal dari APBN
untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional
dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh
Daerah dengan menggunakan sumber APBD.
(2) Keadaan yang dapat digolongkan sebagai bencana nasional dan/atau
peristiwa luar biasa ditetapkan oleh Presiden.
Pasal 47
(1) Pemerintah dapat mengalokasikan Dana Darurat pada Daerah yang
dinyatakan mengalami krisis solvabilitas.
(2) Daerah dinyatakan mengalami krisis solvabilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan evaluasi Pemerintah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Krisis solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan
Rakyat.
Pasal 48
Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Darurat diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB VIII
PINJAMAN DAERAH
Bagian Kesatu
Batasan Pinjaman
Pasal 49
(1) Pemerintah menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keadaan
dan prakiraan perkembangan perekonomian nasional.
(2) Batas maksimal kumulatif pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari Produk Domestik
Bruto tahun bersangkutan.
(3) Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman
Pemerintah Daerah secara keseluruhan selambat-lambatnya bulan
Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.
(4) Pengendalian batas maksimal kumulatif Pinjaman Daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 50
(1) Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar
negeri.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dikenakan sanksi administratif berupa penundaan dan/atau
pemotongan atas penyaluran Dana Perimbangan oleh Menteri
Keuangan.
Bagian Kedua
Sumber Pinjaman
Pasal 51
(1) Pinjaman Daerah bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Daerah lain;
c. lembaga keuangan bank;
d. lembaga keuangan bukan bank; dan
e. masyarakat.
(2) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan melalui Menteri Keuangan.
(3) Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Obligasi Daerah diterbitkan
melalui pasar modal.
Bagian Ketiga
Jenis dan Jangka Waktu Pinjaman
Pasal 52
(1) Jenis Pinjaman terdiri atas :
a. Pinjaman Jangka Pendek;
b. Pinjaman Jangka Menengah; dan
c. Pinjaman Jangka Panjang.
(2) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu kurang atau sama
dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali
pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain
seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
(3) Pinjaman Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari
satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman
yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi
dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala
Daerah yang bersangkutan.
(4) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu
tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang
meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada
tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan
perjanjian pinjaman yang bersangkutan.
Bagian Keempat
Penggunaan Pinjaman
Pasal 53
(1) Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup
kekurangan arus kas.
(2) Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai
penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan peneri-maan.
(3) Pinjaman Jangka Panjang dipergunakan untuk membiayai proyek
investasi yang menghasilkan penerimaan.
(4) Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapatkan
persetujuan DPRD.
Bagian Kelima
Persyaratan Pinjaman
Pasal 54
Dalam melakukan pinjaman, Daerah wajib memenuhi persyaratan:
a. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan
ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah
penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
b. rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman
ditetapkan oleh Pemerintah;
c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal
dari Pemerintah.
Pasal 55
(1) Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
(2) Pendapatan Daerah dan/atau barang milik Daerah tidak boleh
dijadikan jaminan Pinjaman Daerah.
(3) Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik Daerah
yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi
Daerah.
Bagian Keenam
Prosedur Pinjaman Daerah
Pasal 56
(1) Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah
yang dananya berasal dari luar negeri.
(2) Pinjaman kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui perjanjian penerusan pinjaman kepada
Pemerintah Daerah.
(3) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.
(4) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat dinyatakan dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing.
Bagian Ketujuh
Obligasi Daerah
Pasal 57
(1) Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dalam mata uang Rupiah
di pasar modal domestik.
(2) Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai
nominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan.
(3) Penerbitan Obligasi Daerah wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal
54 dan Pasal 55 serta mengikuti peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal.
(4) Hasil penjualan Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai investasi
sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan
manfaat bagi masyarakat.
(5) Penerimaan dari investasi sektor publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) digunakan untuk membiayai kewajiban bunga dan pokok
Obligasi Daerah terkait dan sisanya disetorkan ke kas Daerah.
Pasal 58
(1) Dalam hal Pemerintah Daerah menerbitkan Obligasi Daerah, Kepala
Daerah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD dan
Pemerintah.
(2) Penerbitan Obligasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nilai
bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan pada saat
penetapan APBD.
Pasal 59
Pemerintah tidak menjamin Obligasi Daerah.
Pasal 60
Setiap Obligasi Daerah sekurang-kurangnya mencantumkan:
a. nilai nominal;
b. tanggal jatuh tempo;
c. tanggal pembayaran bunga;
d. tingkat bunga (kupon);
e. frekuensi pembayaran bunga;
f. cara perhitungan pembayaran bunga;
g. ketentuan tentang hak untuk membeli kembali Obligasi Daerah sebelum
jatuh tempo; dan
h. ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.
Pasal 61
(1) Persetujuan DPRD mengenai penerbitan Obligasi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) meliputi pembayaran
semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul sebagai akibat
penerbitan Obligasi Daerah dimaksud.
(2) Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok setiap Obligasi
Daerah pada saat jatuh tempo.
(3) Dana untuk membayar bunga dan pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disediakan dalam APBD setiap tahun sampai dengan
berakhirnya kewajiban tersebut.
(4) Dalam hal pembayaran bunga dimaksud melebihi perkiraan dana
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah melakukan
pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut
kepada DPRD dalam pembahasan Perubahan APBD.
Pasal 62
(1) Pengelolaan Obligasi Daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah.
(2) Pengelolaan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya meliputi:
a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan Obligasi Daerah
termasuk kebijakan pengendalian risiko;
b. perencanaan dan penetapan struktur portofolio Pinjaman Daerah;
c. penerbitan Obligasi Daerah;
d. penjualan Obligasi Daerah melalui lelang;
e. pembelian kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo;
f. pelunasan pada saat jatuh tempo; dan
g. pertanggungjawaban.
Bagian Kedelapan
Pelaporan Pinjaman
Pasal 63
(1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan
kewajiban pinjaman kepada Pemerintah setiap semester dalam tahun
anggaran berjalan.
(2) Dalam hal Daerah tidak menyampaikan laporan, Pemerintah dapat
menunda penyaluran Dana Perimbangan.
Pasal 64
(1) Seluruh kewajiban Pinjaman Daerah yang jatuh tempo wajib
dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan.
(2) Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya
kepada Pemerintah, kewajiban membayar pinjaman tersebut
diperhitungkan dengan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil dari
Penerimaan Negara yang menjadi hak Daerah tersebut.
Pasal 65
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pinjaman Daerah termasuk Obligasi Daerah
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IX
PENGELOLAAN KEUANGAN
DALAM RANGKA DESENTRALISASI
Bagian Kesatu
Asas Umum
Pasal 66
(1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan
manfaat untuk masyarakat.
(2) APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan,
alokasi, dan distribusi.
(4) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam tahun anggaran
yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
(5) Surplus APBD dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Daerah
tahun anggaran berikutnya.
(6) Penggunaan surplus APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
untuk membentuk Dana Cadangan atau penyertaan dalam
Perusahaan Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu
dari DPRD.
Pasal 67
(1) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah
Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
(2) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada
pengeluaran atas beban APBD, jika anggaran untuk mendanai
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
(3) Semua Pengeluaran Daerah, termasuk subsidi, hibah, dan bantuan
keuangan lainnya yang sesuai dengan program Pemerintah Daerah
didanai melalui APBD.
(4) Keterlambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan
pelaksanaan APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau
bunga.
(5) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan dan kemampuan Keuangan Daerah.
(6) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber
pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah
tentang APBD.
(7) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus
tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
Pasal 68
Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN, yang meliputi
masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31
Desember.
Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 69
(1) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah
Daerah menyusun RKPD yang mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar
penyusunan rancangan APBD.
(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RKA
SKPD.
(4) Ketentuan mengenai pokok-pokok penyusunan RKA SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RKA SKPD diatur
dengan Peraturan Daerah.
Pasal 70
(1) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan
anggaran pembiayaan.
(2) Anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal
dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain
Pendapatan.
(3) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan
jenis belanja.
(4) Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Pasal 71
(1) Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun
anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD kepada DPRD selambatlambatnya
bulan Juni tahun berjalan.
(2) DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan Pemerintah
Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran
berikutnya.
(3) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati,
Pemerintah Daerah dan DPRD membahas prioritas dan plafon
anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.
Pasal 72
(1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA SKPD
tahun berikutnya.
(2) Renja SKPD disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan
dicapai.
(3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang
sudah disusun.
(4) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam
pembicaraan pendahuluan RAPBD.
(5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada
pejabat pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.
Pasal 73
(1) Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya
kepada DPRD.
(2) DPRD bersama dengan Pemerintah Daerah membahas Rancangan
APBD yang disampaikan dalam rangka mendapatkan persetujuan.
(3) Rancangan APBD yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan
Kepala Daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Pasal 74
Semua Penerimaan Daerah wajib disetor seluruhnya tepat waktu ke
Rekening Kas Umum Daerah.
Pasal 75
(1) Pengeluaran atas beban APBD dalam satu tahun anggaran hanya
dapat dilaksanakan setelah APBD tahun anggaran yang bersangkutan
ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
(2) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak disetujui DPRD, untuk membiayai keperluan setiap bulan
Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggitingginya
sebesar realisasi APBD tahun anggaran sebelumnya.
(3) Kepala SKPD menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk
SKPD yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah.
(4) Pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut
dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.
(5) Pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata
anggaran yang disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan
atas beban APBD.
(6) Pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD dilakukan oleh
bendahara umum Daerah.
(7) Pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD tidak boleh
dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
Pasal 76
(1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan
yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD kecuali dari DAK,
Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaan-nya dibatasi
untuk pengeluaran tertentu.
(3) Penggunaan Dana Cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi
penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang
bersangkutan.
Pasal 77
(1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1)
ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum
Daerah.
(2) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat
ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan
risiko rendah.
Pasal 78
(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain
atas dasar prinsip saling menguntungkan.
(2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3) Anggaran yang timbul akibat dari kerja sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD.
Pasal 79
(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja
dari APBD yang belum tersedia anggarannya.
(2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diusulkan
dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran.
Pasal 80
(1) Perubahan APBD ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
sebelum berakhirnya tahun anggaran.
(2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
(3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau
pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih
besar dari 50% (lima puluh persen).
Bagian Keempat
Pertanggungjawaban
Pasal 81
(1) Pemerintah Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD
berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun
anggaran.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaktidaknya
meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas,
dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri laporan keuangan
Perusahaan Daerah.
(3) Bentuk dan isi Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan
disajikan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan.
Pasal 82
Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara
dan Perbendaharaan Negara.
Bagian Kelima
Pengendalian
Pasal 83
(1) Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif
defisit APBN dan APBD.
(2) Jumlah kumulatif defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
melebihi 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto tahun
bersangkutan.
(3) Menteri Keuangan menetapkan kriteria defisit APBD dan batas
maksimal defisit APBD masing-masing Daerah setiap tahun anggaran.
(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dapat dikenakan sanksi berupa penundaan atas penyaluran Dana
Perimbangan.
Pasal 84
Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pembiayaan defisit bersumber dari:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
b. Dana Cadangan;
c. Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d. Pinjaman Daerah.
Bagian Keenam
Pengawasan dan Pemeriksaan
Pasal 85
(1) Pengawasan Dana Desentralisasi dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Pemeriksaan Dana Desentralisasi dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan
dan tanggung jawab Keuangan Negara.
Pasal 86
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Keuangan Daerah diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB X
DANA DEKONSENTRASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 87
(1) Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya
pelimpahan wewenang Pemerintah melalui kementerian
negara/lembaga kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di
Daerah.
(2) Pelaksanaan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didanai oleh Pemerintah.
(3) Pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disesuaikan dengan wewenang yang dilimpahkan.
(4) Kegiatan Dekonsentrasi di Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang
ditetapkan oleh gubernur.
(5) Gubernur memberitahukan rencana kerja dan anggaran kementerian
negara/lembaga yang berkaitan dengan kegiatan Dekonsentrasi di
Daerah kepada DPRD.
(6) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diberitahukan kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD.
(7) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk
kegiatan yang bersifat nonfisik.
Bagian Kedua
Penganggaran Dana Dekonsentrasi
Pasal 88
Dana Dekonsentrasi merupakan bagian anggaran kementerian
negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran
kementerian negara/lembaga.
Bagian Ketiga
Penyaluran Dana Dekonsentrasi
Pasal 89
(1) Dana Dekonsentrasi disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara.
(2) Pada setiap awal tahun anggaran gubernur menetapkan Satuan Kerja
Perangkat Daerah sebagai pelaksana kegiatan Dekonsentrasi.
(3) Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih atas pelaksanaan
Dekonsentrasi, sisa tersebut merupakan penerimaan kembali APBN.
(4) Dalam hal terdapat saldo kas atas pelaksanaan Dekonsentrasi, saldo
tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.
(5) Dalam hal pelaksanaan Dekonsentrasi menghasilkan penerimaan,
maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN dan disetor
ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Bagian Keempat
Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Dana Dekonsentrasi
Pasal 90
(1) Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi
dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam
pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Desentralisasi.
(2) SKPD menyelenggarakan penatausahaan uang/barang dalam rangka
Dekonsentrasi secara tertib sesuai dengan peraturan perundangundangan.
(3) SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi
kepada gubernur.
(4) Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh
pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi kepada menteri negara/
pimpinan lembaga yang memberikan pelimpahan wewenang.
(5) Menteri negara/pimpinan lembaga menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi secara
nasional kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Bagian Kelima
Status Barang dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi
Pasal 91
(1) Semua barang yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi menjadi
barang milik Negara.
(2) Barang milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dihibahkan kepada Daerah.
(3) Barang milik Negara yang dihibahkan kepada Daerah sebagai-mana
dimaksud pada ayat (2) wajib dikelola dan ditatausahakan oleh
Daerah.
(4) Barang milik Negara yang tidak dihibahkan kepada Daerah wajib
dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian negara/lembaga yang
memberikan pelimpahan wewenang.
Pasal 92
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, penyaluran,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan penghibahan barang milik Negara
yang diperoleh atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Bagian Keenam
Pengawasan dan Pemeriksaan
Pasal 93
(1) Pengawasan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
BAB XI
DANA TUGAS PEMBANTUAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 94
(1) Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah
adanya penugasan Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga
kepada Kepala Daerah.
(2) Pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didanai oleh Pemerintah.
(3) Pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disesuaikan dengan penugasan yang diberikan.
(4) Kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang
ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau walikota.
(5) Kepala Daerah memberitahukan rencana kerja dan anggaran
kementerian negara/lembaga yang berkaitan dengan kegiatan Tugas
Pembantuan kepada DPRD.
(6) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diberitahukan kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD.
(7) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk
kegiatan yang bersifat fisik.
Bagian Kedua
Penganggaran Dana Tugas Pembantuan
Pasal 95
Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian
negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran
kementerian negara/lembaga.
Bagian Ketiga
Penyaluran Dana Tugas Pembantuan
Pasal 96
(1) Dana Tugas Pembantuan disalurkan melalui Rekening Kas Umum
Negara.
(2) Pada setiap awal tahun anggaran Kepala Daerah menetapkan Satuan
Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana kegiatan Tugas
Pembantuan.
(3) Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih atas pelaksanaan Tugas
Pembantuan, sisa tersebut merupakan penerimaan kembali APBN.
(4) Dalam hal terdapat saldo kas atas pelaksanaan Tugas Pembantuan,
saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.
(5) Dalam hal pelaksanaan Tugas Pembantuan menghasilkan
penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan
APBN yang harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara sesuai
ketentuan yang berlaku.
Bagian Keempat
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan
Tugas Pembantuan
Pasal 97
(1) Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan
dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam
pelaksanaan Dekonsentrasi dan Desentralisasi.
(2) SKPD menyelenggarakan penatausahaan uang/barang dalam rangka
Tugas Pembantuan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangundangan.
(3) SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tugas
Pembantuan kepada Gubernur, bupati, atau walikota.
(4) Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh
pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada menteri
negara/pimpinan lembaga yang menugaskan.
(5) Menteri negara/pimpinan lembaga menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan
secara nasional kepada Presiden sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Bagian Kelima
Status Barang dalam Pelaksanaan
Tugas Pembantuan
Pasal 98
(1) Semua barang yang diperoleh dari Dana Tugas Pembantuan menjadi
barang milik Negara.
(2) Barang milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dihibahkan kepada Daerah.
(3) Barang milik Negara yang dihibahkan kepada Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikelola dan ditatausahakan oleh Daerah.
(4) Barang milik Negara yang tidak dihibahkan kepada Daerah wajib
dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian negara/lembaga yang
memberikan penugasan.
Pasal 99
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, penyaluran
pelaporan, pertanggungjawaban, dan penghibahan barang milik Negara
yang diperoleh atas pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Bagian Enam
Pengawasan dan Pemeriksaan
Pasal 100
(1) Pengawasan Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Pemeriksaan Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
BAB XII
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
Pasal 101
(1) Pemerintah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah
secara nasional, dengan tujuan :
a. merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;
b. menyajikan informasi Keuangan Daerah secara nasional;
c. merumuskan kebijakan Keuangan Daerah, seperti Dana
Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan pengendalian defisit
anggaran; dan
d. melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan
Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman
Daerah, dan defisit anggaran Daerah.
(2) Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah.
Pasal 102
(1) Daerah menyampaikan informasi Keuangan Daerah yang dapat
dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah.
(2) Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
(3) Informasi yang berkaitan dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
a. APBD dan laporan realisasi APBD provinsi, kabupaten, dan kota;
b. neraca Daerah;
c. laporan arus kas;
d. catatan atas laporan Keuangan Daerah;
e. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
f. laporan keuangan Perusahaan Daerah; dan
g. data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal
Daerah.
(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf
c, dan huruf d disampaikan kepada Pemerintah sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan.
(5) Menteri Keuangan memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran
Dana Perimbangan kepada Daerah yang tidak menyampaikan
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Pasal 103
Informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 merupakan data terbuka yang
dapat diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat.
Pasal 104
Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 101, Pasal 102, dan Pasal 103, diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 105
(1) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah masih
tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan peraturan pelaksanaan
yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.
(2) Peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Undang-Undang ini
sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-
Undang ini diundangkan.
Pasal 106
(1) Pelaksanaan tambahan Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi dan gas
bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f serta
Pasal 20 dilaksanakan mulai tahun anggaran 2009.
(2) Sejak berlakunya Undang-Undang ini sampai dengan tahun anggaran
2008 penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari
wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak
dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
dibagi dengan imbangan:
a. 85% (delapan puluh lima persen) untuk Pemerintah; dan
b. 15% (lima belas persen) untuk Daerah.
(3) Sejak berlakunya Undang-Undang ini sampai dengan tahun anggaran
2008 penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari
wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak
dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
dibagi dengan imbangan:
a. 70% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah; dan
b. 30% (tiga puluh persen) untuk daerah.
Pasal 107
(1) Sejak berlakunya Undang-Undang ini sampai dengan tahun anggaran
2007 DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25,5% (dua puluh lima
setengah persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang
ditetapkan dalam APBN.
(2) Ketentuan mengenai alokasi DAU sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini dilaksanakan sepenuhnya mulai tahun anggaran 2008.
Pasal 108
(1) Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang merupakan
bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan
untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundangundangan
menjadi urusan Daerah, secara bertahap dialihkan menjadi
Dana Alokasi Khusus.
(2) Pengalihan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 109
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan yang mengatur tentang Dana Bagi Hasil sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dinyatakan tetap
berlaku selama tidak diatur lain.
Pasal 110
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 126.

Bung Karno: Elang Terbang Sendiri

2011-06-08T08:51:00.000-07:00

Terlalu banyak kisah heroik menjelang dan pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jalannya revolusi, penuh riak gelombang. Panas-dingin suhu politik. Naik-turun irama pergerakan. Jalinan hubungan antara sang pemimpin dengan yang dipimpin, tak urung mengalami pasang dan surut.

Bung Karno tak pernah sepi dari kontroversi. Lihat sejarah Romusha. Tengok sejarah pembentukan PETA. Tidak semua langkah Sukarno didukung semua elemen perjuangan. Beberapa pemuda bahkan menentang keras, mengecam, bahkan mengutuk Sukarno yang mereka tuding sebagai “kolaborator”. Benar. Sikap Sukarno yang mau bekerja sama dengan Jepang untuk beberapa hal, dinilai keblinger, dan melenceng dari cita-cita menuju Indonesia merdeka.

Persoalannya, seperti yang Bung Karno keluhkan kepada Cindy Adams, penulis biografinya, bahwa ia tidak mungkin keliling Indonesia, mendatangi satu per satu orang dan menjelaskan semua langkah dan keputusannya. Termasuk yang cap terhadapnya sebagai kolabortor Jepang. Bung Karno hanya punya keyakinan. Bung Karno hanya punya perhitungan. Bung Karno hanya punya ego yang sangat kuat.

Alhasil, ketika tahun 1943 Jepang mendirikan PETA, Bung Karno sendiri yang memilihkan pemuda-pemuda cakap untuk menjadi anggotanya, satu di antaranya Gatot Mangkupraja, pemberontak PNI yang senasib dengan Bung Karno ketika dijebloskan ke penjara Sukamiskin tahn 1929. Sikap Bung Karno didasari perhitungan, dengan menjadi anggota PETA, maka para prajurit muda asli putra bangsa, akan mendapat pelajaran-pelajaran penting tentang dasar-dasar kemiliteran, ilmu berperang, strategi bertempur, dan penguasaan peralatan perang modern.

Sementara, sekelompok muda yang progresif menentang bergabung dengan PETA, bahkan mengutuk Sukarno yang mendukung PETA, demi membantu Jepang melawan Sekutu. Itu pula yang diucapkan seorang dokter muda yang merawat Bung Karno di rumah sakit, sekitar tahun 1943. Katanya, “Banyak orang mengatakan, dengan memasuki tentara (PETA) yang didirikan oleh Jepang hanya berarti kita akan membantu Jepang saja.”

Bung Karno marah dan menukas, “Itulah pandangan yang dangkal. Orang yang berpikir demikian, tidak bisa melihat jangka yang lebih jauh ke depan. Tujuan yang pokok adalah melengkapi alat perjuangan bagi kemerdekaan. Tidak ada maksud lain daripada itu.”

Dokter itu membantah, “Tapi ingatlah bahwa Jepang datang kemari untuk menjajah. Dia itu musuh. Bertempur di samping mereka berarti membantu Fasisme!”

Bung Karno menjawab, “Kukatakan, pendirian yang demikian itu terlalu picik. Tapi, baiklah, Jepang itu datang kemari untuk menjajah dan harus diterjang keluar. Akan tetapi ingat, bahwa mereka adalah penjajah yang bisa diperalat. Saya membantu pembentukan PETA — ya! Tapi bukan untuk mereka! Tidakkah dokter memahaminya? Untuk kita! Untuk engkau! Untukku! Untuk Tanah Air kita! Atau, apakah dokter tetap mau menjadi orang jajahan sampai hari kiamat?

Dokter itu belum puas, dan terus berbantah dengan Sukarno, “Rakyat menyatakan tentang Bung Karno, bahwa……..”

“Rakyat tidak mengatakan apa-apa!” Bung Karno memotong kalimat dokter. “Jikalau mereka yakin, bahwa saya tidak menempuh jalan yang paling baik, tentu rakyat tidak akan mengikuti saya, bukan? Coba, apakah memang rakyat tidak mengikuti saya?”

“Tidak.”

“Bukankah mereka mengikuti saya?”

“Ya, seratus persen.”

“Jadi, rakyat tidak mengatakan apa-apa. Hanya beberapa pemuda yang kepala panas saja yang mengatakan….”

“Bahwa Bung Karno bekerja sama dengan musuh,” dokter melengkapi kalimat Bung Karno.

Tapi toh, dialog itu tidak bisa meredam para pemuda yang disebut Bung Karno kepala panas. Makanya, Bung Karno pada waktu-waktu itu, masih sering menjumpai secarik kertas berisi surat kaleng yang diselipkan di bawah pintu. Salah satu dari surat itu menyebutkan, “Karena kami dipimpin oleh seseorang yang bersemangat tikus, kami tidak berani berjuang. Akan tetapi jika kami dipimpin oleh seseorang yang bersemangat banteng, kami akan bertempur mati-matian.”

Atas kejadian itu, Bung Karno hanya bergumam, “Ah… ini hari yang jelek.” Hati Sukarno benar-benar sedih. Dalam keadaan tertekan seperti itu, satu kalimat yang bisa membuatnya tenang kembali, “Bebek berjalan berbondong-bondong, akan tetapi burung elang terbang sendirian.”

November 21, 2009
Penulis: SOEKARNO

UU konsumen

2011-06-06T11:33:00.000-07:00

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum
untuk memberi kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup
lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk
badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri
maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam
berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak
maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat
untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi
masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang
dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang
akan dan sedang diperdagangkan.
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah
Republik Indonesia.
9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-pemerintah
yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani
perlindungan konsumen.
10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang
dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib
dipenuhi oleh konsumen.
11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan
menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu
upaya pengembangan perlindungan konsumen.
13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang
perdagangan.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan
keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.
Pasal 3
Perlindungan konsumen bertujuan:
a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses
negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hakhaknya
sebagai konsumen;
d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum
dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen
sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha
produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
konsumen.
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Konsumen
Pasal 4
Hak konsumen adalah:
a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana
mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Pasal 5
Kewajiban konsumen adalah:
a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan
barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
Pasal 6
Hak pelaku usaha adalah:
a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi
dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak
baik;
c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatunya di dalam penyelesaian hukum sengketa
konsumen;
d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian
konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Pasal 7
Kewajiban pelaku usaha adalah:
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang
dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat
dan/atau yang diperdagangkan;
f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,
pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang
diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
BAB IV
PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA
Pasal 8
1 Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa
yang:
a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan
sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan
menurut ukuran yang sebenarnya;
d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana
dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode,
atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan
barang dan/atau jasa tersebut;
f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan
atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/
pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan
"halal" yang dicantumkan dalam label;
i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama
barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal
pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain
untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam
bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2 Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan
tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3 Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat
atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan
benar.
4 Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang
memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.
Pasal 9
1 Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang
dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus,
standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau
guna tertentu;
b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor,
persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori
tertentu;
d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor,
persetujuan atau afiliasi;
e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
i. secara langsung atau tidak langsung merencahkan barang dan/atau jasa lain;
j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak
mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;
k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
2 Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk
diperdagangkan.
3 Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan
penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.
Pasal 10
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan
dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak
benar atau menyesatkan mengenai:
a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.
Pasal 11
Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang
mengelabui/menyesatkan konsumen dengan;
a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu
tertentu;
b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat
tersembunyi;
c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk
menjual barang lain;
d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan
maksud menjual barang yang lain;
e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan
maksud menjual jasa yang lain;
f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.
Pasal 12
Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau
jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut
tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan,
dipromosikan, atau diiklankan.
Pasal 13
1 Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang
dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain
secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak
sebagaimana yang dijanjikannya.
2 Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat
tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan
cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.
Pasal 14
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan
dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:
a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.
Pasal 15
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan dengan cara
pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap
konsumen.
Pasal 16
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:
a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang
dijanjikan;
b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.
Pasal 17
1 Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga
barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau
jasa;
d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau
persetujuan yang bersangkutan;
f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
periklanan.
2 Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar
ketentuan pada ayat (1).
BAB V
KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU
Pasal 18
1 Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap
dokumen dan/atau perjanjian apabila:
a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang
yang dibeli konsumen;
c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang
dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang
berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan
jasa yang dibeli oleh konsumen;
f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,
tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku
usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk
pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang
dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2 Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit
terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3 Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau
perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dinyatakan batal demi hukum.
4 Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undangundang
ini.
BAB VI
TANGGUNG JAWAB PELAKU
Pasal 19
1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran,
dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan
atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau
penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan
kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut
mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku
usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Pasal 20
Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang
ditimbulkan oleh iklan tersebut.
Pasal 21
1. Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila
importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
2. Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa
asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.
Pasal 22
Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku
usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.
Pasal 23
Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti
rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke
badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.
Pasal 24
1 Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung
jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:
a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun
atas barang dan/atau jasa tersebut;
b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan
barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan
contoh, mutu, dan komposisi.
2 Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab
atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang
membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan
perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.
Pasal 25
1 Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam
batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau
fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang
diperjanjikan.
a. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas
tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
b. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas
perbaikan;
2 tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.
Pasal 26
Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang
disepakati dan/atau yang diperjanjikan.
Pasal 27
Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang
diderita konsumen, apabila:
a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk
diedarkan;
b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya
jangka waktu yang diperjanjikan.
Pasal 28
Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku
usaha.
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Pembinaan
Pasal 29
1 Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan
konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta
dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
2 Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis
terkait.
3 Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas
penyelenggaraan perlindungan konsumen.
4 Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) meliputi upaya untuk:
a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha
dan konsumen;
b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan
penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
5 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 30
1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan
ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah,
masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
2. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
4. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang
dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri
dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundangundangan
yang berlaku.
5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat
disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIII
BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
Bagian Pertama
Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas
Pasal 31
Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan
Konsumen Nasional.
Pasal 32
Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia
dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 33
Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan
pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di
Indonesia.
Pasal 34
1 Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Perlindungan
Konsumen Nasional mempunyai tugas:
a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka
penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut
keselamatan konsumen;
d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat;
e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan
memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.
2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perlindungan
Konsumen Nasional dapat bekerjasama dengan organisasi konsumen internasional.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi dan Keanggotaan
Pasal 35
1. Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota,
seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang
dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.
2. Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.
3. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional
selama (3) tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
berikutnya.
4. Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.
Pasal 36
Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur:
a. pemerintah;
b. pelaku usaha;
c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
d. akademis; dan
e. tenaga ahli.
Pasal 37
Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah:
a. warga negara Republik Indonesia;
b. berbadan sehat;
c. berkelakuan baik;
d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan
f. berusaha sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
Pasal 38
Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c. bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;
d. sakit secara terus menerus;
e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
f. diberhentikan.
Pasal 39
1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen, Nasional dibantu
oleh sekretariat.
2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang
diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
3. Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
Pasal 40
1. Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk
perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
2. Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut
dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
Pasal 41
Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja berdasarkan tata
kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
Pasal 42
Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada
anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
BAB IX
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT
Pasal 44
1. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang
memenuhi syarat.
2. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk
berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
3. Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan
kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan
konsumen;
d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima
keluhan atau pengaduan konsumen;
e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap
pelaksanaan perlindungan konsumen.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 45
1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang
bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui
peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar
pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan
melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil
oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.
Pasal 46
1. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat,
yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya
menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah
untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai
dengan anggaran dasarnya;
d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi
atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban
yang tidak sedikit.
2. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf
c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak
sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan
Pasal 47
Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai
kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu
untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang
diderita oleh konsumen.
Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan
Pasal 48
Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang
peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.
BAB XI
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
Pasal 49
1. Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II
untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
2. Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen,
seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Republik Indonesia;
b. berbadan sehat;
c. berkelakuan baik;
d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
3. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur
konsumen, dan unsur pelaku usaha.
4. Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3
(tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
5. Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen
ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 50
Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri
atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. wakil ketua merangkap anggota;
c. anggota.
Pasal 51
1. Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh
sekretariat.
2. Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan
anggota sekretariat.
3. Pengangkutan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan
penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 52
Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:
a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui
mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undangundang
ini;
e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya
pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
perlindungan konsumen;
h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap
mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau
setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia
memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna
penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap
perlindungan konsumen;
m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan
Undang-undang ini.
Pasal 53
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian
sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.
Pasal 54
1. Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa
konsumen membentuk majelis.
2. Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikitsedikitnya
3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.
3. Putusan majelis final dan mengikat.
4. Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat
keputusan menteri.
Pasal 55
Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam
waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.
Pasal 56
1. Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan
penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha
wajib melaksanakan putusan tersebut.
2. Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 4
(empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
3. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa
konsumen.
4. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan
oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan
tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
5. Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.
Pasal 57
Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan
eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.
Pasal 58
1. Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua satu) hari sejak diterimanya
keberatan.
2. Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah
Agung Republik Indonesia.
3. Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.
BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 59
1. Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang
perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
2. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang lain atau badan hukum yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan
dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta
melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti
dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang perlindungan konsumen.
3. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia.
4. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia.
BAB XIII
SANKSI
Bagian Pertama
Sanksi Administratif
Pasal 60
1. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif
terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25
dan Pasal 26.
2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).
3. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Sanksi Pidana
Pasal 61
Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.
Pasal 62
1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9,
Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e,
ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal
12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f di
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau
kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.
Pasal 63
Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman
tambahan, berupa:
a. perampasan barang tertentu;
b. pengumuman keputusan hakim;
c. pembayaran ganti rugi;
d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian
konsumen;
e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
f. pencabutan izin usaha.
BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 64
Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang
telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65
Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

BPSK konsumen

2011-06-06T11:15:00.000-07:00

Dasar Hukum
Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bab XI pasal 49 sampai dengan pasal 58. Pada pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Badan ini merupakan peradilan kecil (small claim court) yang melakukan persidangan dengan menghasilkan keputusan secara cepat, sederhana dan dengan biaya murah sesuai dengan asas peradilan. Disebut cepat karena harus memberikan keputusan dalam waktu maksimal 21 hari kerja ( lihat pasal 55 UU. No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ), dan tanpa ada penawaran banding yang dapat memperlama proses pelaksanaan keputusan ( lihat pasal 56 dan 58 UU. No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ), sederhana karena proses penyelesaiannya dapat dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa, dan murah karena biaya yang dikeluarkan untuk menjalani proses persidangan sangat ringan. Keanggotaan BPSK terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha, yang masing-masing unsur diwakili oleh 3-5 orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Pasal 49 ayat (3) dan ayat (5)).

Tugas dan wewenang
Tugas dan wewenang BPSK berdasarkan ketentuan Pasal 52 meliputi:
a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
h. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
i. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
k. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
l. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Untuk menindaklanjuti ketentuan undang-undang tersebut, Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI telah mengeluarkan SK No. 350/MPP/Kep/12/2000 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK diselesaikan melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase, yang dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan, dan bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang (Pasal 4). Metode penyelesaian kasus sengketa antara konsumen dan pelaku usaha ada tiga yaitu konsiliasi, mediasi atau arbitrase.

Prosedur
Prosedurnya cukup sederhana. Konsumen yang bersengketa dengan pelaku usaha bisa langsung datang ke BPSK Provinsi di mana mereka berada dengan membawa permohonan penyelesaian sengketa, mengisi form pengaduan dan juga berkas-berkas/dokumen yang mendukung pengaduannya .
Pihak-pihak yang berperkara di BPSK tidak dikenai biaya perkara alias gratis. Sementara biaya operasional BPSK ditanggung APBD. Selain bebas biaya, prosedur pengaduan konsumen pun cukup mudah, yaitu hanya membawa barang bukti atau bukti pembelian/pembayaran, dan kartu identitas (KTP). Formulir pengaduan disediakan di sekretariat BPSK. Pihak BPSK lalu akan melakukan pemanggilan pada pihak-pihak yang bersengketa guna dipertemukan dalam Prasidang.
Dari Prasidang itu bisa ditentukan langkah selanjutnya apakah konsumen dan pelaku usaha masih bisa didamaikan atau harus menempuh langkah-langkah penyelesaian yang telah ditetapkan antara lain:

1. Konsiliasi: usaha perdamaian antara dua pihak. Metode konsiliasi ditempuh jika pihak konsumen dan pengusaha bersedia melakukan musyawarah untuk mencari titik temu dengan disaksikan majelis hakim BPSK. Dalam hal ini, majelis hakim BPSK bersikap pasif.
2. Mediasi: negosiasi yang dimediasi oleh BPSK. Kedua belah pihak melakukan musyawarah dengan keikutsertaan aktif majelis hakim BPSK, termasuk memberikan penetapan.
3. Arbitrase: kedua belah pihak menyerahkan sepenuhnya kepada arbiter. Konsumen akan memilih salah satu arbiter konsumen yang terdiri dari tiga orang, demikian pula pengusaha akan memilih satu arbiter pengusaha dari tiga arbiter yang ada. Sedangkan ketua majelis hakim BPSK adalah seorang dari tiga wakil pemerintah dalam BPSK.

Penyelesaian
Penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dalam bentuk kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, yang dikuatkan dalam bentuk keputusan BPSK (SK No. 350/MPP/Kep/12/2000 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pasal 6). Putusan yang dikeluarkan BPSK dapat berupa perdamaian, gugatan ditolak, atau gugatan dikabulkan. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, berupa pemenuhan ganti rugi dan atau sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (Pasal 40)

Contoh Kasus
Meski memiliki kewenangan dalam memutuskan sengketa antara konsumen dengan penyedia jasa atau barang, BPSK mengambil putusan secara proporsional dengan berdasarkan pada UUPK. Contoh, ada konsumen yang mengadukan produk roti kepada BPSK. Konsumen tersebut menuntut ganti rugi hingga Rp 250 juta. Saat perkara itu disidangkan oleh Majelis Hakim BPSK, pengusaha roti hanya dijatuhi putusan mengganti rugi roti yang telah dibeli konsumen seharga Rp 5.000,00. Anggota BPSK yang menangani kasus roti tersebut, konsumen membeli roti yang diobral karena akan kedaluwarsa keesokan harinya. Memang saat itu pihak penjual memajang roti dengan harga agak tinggi untuk yang masih panjang masa konsumsinya dan harga obral untuk roti yang kedaluwarsa.

Pihak penjual berupaya melakukan jalan damai dengan sang konsumen dengan memberikan ganti rugi dan sebentuk bingkisan, namun pihak konsumen menolak langkah itu dan memilih menggugat produsen roti termasuk mengajukan tuntutan ganti rugi senilai Rp 250 juta.
Setelah persoalan itu ditangani BPSK, putusannya adalah mengganti roti yang telah dibeli konsumen dengan roti sejenis yang masa kedaluwarsanya masih panjang .

Contoh lain adalah penarikan paksa kendaraan oleh perusahaan anjak piutang (leasing) yang pembayaran cicilannya terlambat beberapa bulan. Konsumen bisa mengadu ke BPSK karena pihak leasing tidak berhak menarik paksa kendaraan. Aparat yang berwenang menarik atau menyita barang adalah juru sita atau polisi yang dikuatkan dengan putusan hukum. Kasus yang pernah diselesaikan dalam kaitan tunggakan kredit kendaraan bermotor, yaitu mobil diambil kembali, sementara uang cicilan yang sudah dibayar konsumen dikembalikan dipotong biaya administrasi.

Batas waktu pengaduan
Tidak semua kasus bisa diselesaikan, terutama untuk kasus yang dilaporkan lewat dari empat tahun sejak tanggal transaksi. Semisal konsumen yang membeli perhiasan emas, belakangan diketahui tidak seluruh perhiasan itu terbuat dari emas. Pada bagian dalam perhiasan itu terbuat dari logam biasa, namun konsumen membayar seluruh berat perhiasan itu dalam hitungan harga emas. Pengaduan konsumen itu telah lewat dari empat tahun sejak dia membeli perhiasan tersebut. Maka dia tidak dapat mengadukannya ke BPSK.
Selanjutnya sebagai percontohan maka dibentuklah BPSK di 10 kota besar melalui Keputusan Presiden No. 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan BPSK Pada Pemerintahan Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makassar (Pasal 1 Keputusan Presiden No. 90 Tahun 2001). Dalam Kepres tersebut juga disebutkan bahwa biaya pelaksanaan tugas dan operasional BPSK dibebankan kepada APBN dan APBD(Pasal 1 Keputusan Presiden No. 90 Tahun 2001).

Dengan adanya UU PK dan didukung oleh keberadaan BPSK harusnya konsumen makin sadar akan hak-haknya.
UU PK telah mengatur parameter yang terlarang dilakukan oleh pelaku usaha antara lain :
1. Barang tidak sesuai standar
2. Info yang mengelabui konsumen
3. Cara menjual yang merugikan
4. Klausula Baku dari sebuah perjanjian

Dalam Perma tentang Mediasi, ditentukan bahwa proses mediasi untuk perkara perlindungan konsumen dilakukan secara terbuka. Namun, ada kekhawatiran, proses yang terbuka malah akan merugikan salah satu pihak dalam proses mediasi.

Pasal 14 ayat 2 Perma No 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memang menyebutkan bahwa proses mediasi untuk sengketa publik terbuka untuk umum. Sedang pasal 1 butir 9 menjelaskan, yang dimaksud dengan sengketa publik adalah sengketa di bidang lingkungan hidup, hak asasi manusia, perlindungan konsumen, pertanahan dan perburuhan yang melibatkan kepentingan banyak buruh.
Contohnya ialah proses mediasi ksus gugatan Takashu Masaharu terhadap PT Coca-Cola di PN Jakarta Selatan berlangsung secara terbuka. Para wartawan, maupun pengunjung dapat dengan bebas melihat berlangsungnya prosedur mediasi.

Messi Mendapat Pukulan Suporter !

2011-06-03T06:42:00.000-07:00

restoran Club de la Milanesa. Mengetahui kehadiran Messi, sekelompok anak sekolah menunggu di luar restoran untuk berfoto dengan pemain terbaik 2010 itu.

Selesai santap siang, Messi memenuhi permintaan anak-anak tersebut. Pada momen tersebut seorang pendukung Central Rosario melancarkan aksinya. “Aku pendukung Central. Kau dari Newell’s Old Boys,” teriak pendukung tersebut sambil mendaratkan pukulan ke muka Messi.

Pendukung tersebut dengan mudah melancarkan aksinya, mengingat Messi memang tanpa pengawalan personel keamanan dan hanya ditemani rekan-rekannya. Messi tidak membuat reaksi apa pun terhadap serangan itu. Diam-diam dia menarik diri dari tempat kejadian tanpa berkomentar sedikit pun.

Messi memang dikenal sebagai pendukung Newell, klub tempat ia memulai kariernya sebelum hijrah ke akademi Barcelona sebelas tahun silam.

via Kompas

Bintang Barcelona, Lionel Messi mendapatkan bogem mentah dari seorang pendukung Rosario Central ketika pulang ke kampung halamannya di Rosario, Argentina. Namun, Messi menunjukkan kesabarannya dengan tidak membalas serangan itu.

Dilaporkan Telam, bersama dua rekannya, pahlawan dalam final Liga Champions itu tengah menyantap makan siang di sebuah

Aku Bukan Santri, Tapi Aku Muslim Sejati 1

2011-06-03T06:05:00.000-07:00

Nb : ambil foto izin dulu.

DBila seorang muslim adalah orang yang selalu memakai sarung, maka Bung Karno bukan seorang muslim.

Bila seorang muslim adalah mereka yang selalu menggunakan surban, jelas Bung Karno bukan seorang muslim.

Tapi apabila anda berpendapat bahwa seorang muslim adalah mereka yang menjalankan perintah Allah Swt serta menjauhi larangannya, maka dapat saya katakan bahwa Bung Karno seorang muslim yang taat beragama.

Bung Karno bukan sosok seorang Islam santri. Itulah saebabnya ia tidak diakui sebagai seorang pemimpin Islam. Bung Karno tak kalah banyaknya menulis tentang Islam, bahkan ia lebih banyak menulis dan berpidato mengenai Islam, yang mengeluarkan pemikiran-pemikiran keislaman, katimbang Dr. Sukiman yang justru lebih banyak berbicara mengenai nasionalisme Indonesia. Karena itu dari sudut sejarah perlu dipertambangkan kembali kedudukan Bung Karno sebagai, paling tidak, seorang pemikir Muslim, yang turut menyumbang, secara cukup berarti, dalam wacana keislaman. Bahkan Bung Karno boleh di bidang telah berjasa sangat besar dalam da’wah Islam.

Tidak banyak yang tahu, bahwa Bung Karno, adalah orang kunci dalam berdirinya Masjid Salman di kampus ITB. Pada suatu waktu, panitia pendirian masjid Salman pada tahun 1960-an, telah gagal menempatkan pembangunan masjid tersebut di dalam kampus. Tapi tiba-tiba Bung Karno menanyakan status rencana pembangunan tersebut dan menanyakan pula gambarnya dan memanggil panitia pembangunan. Setelah berdiskusi dan memberi komentar, maka ia menulis dalam rancana itu aku namakan masjid ini Masjid Salman, dengan inisial Soek.

Itu berarti Bung Karno selaku Presiden RI, telah menyetui pendirian sebuah masjid di kampus. Padahal, pihak rektorat telah menolaknya yang meminta agar masjid tersebut dibangun di luar kampus. Dengan demikian, maka Salman adalah masjid kampus di universitas negeri yang pertama di Indonesia, yang baru kemudian diikuti dengan berdirinya masjid Arief Rahman Hakim, di kampus UI, Salemba, masjid Salahuddin, di kampus UGM atau masjid Raden Patah, di kampus Universitas Brawijaya. Selanjutnya pendirian masjid kampus itu diikuti oleh hampir semua universitas yang memiliki kampus. Masjid model Salman ini mengikuti visi masjid modern yang tidak saja merupakan pusat ibadah (tempat sholat saja), tetepi juga pusat kebudayaan dan kegiatan da’wah di ka langan terpelajar, khususnya mahasiswa.

Pemberian nama Salman tidak pula sembarangan. Ini mencerminkan pengetahuan Bung Karno mengenai Islam. Dalam sejarah Islam, sahabat Salman dari Parsi, dianggap sebagai seorang arsitek, yang mengusulkan dan memimpin pembangunan benteng berupa parit dalam Perang Chandaq (Perang Parit). Interpretrasi historis terhadap tokoh Salman ini diterima oleh kalangan cendekiawan maupun ulama dan menjadi interpretrasi populer yang diucapkan dalam ceramah-ceramah dan khutbah-khutbah jum’at dalam wacana da’wah. Sejak munculnya nama Salman sebagai arsitek sahabat Nabi, maka profesi arsitek Muslim diakui dan menjadi populer. Pola arsi-tektur masjid modern, juga berkembang, walaupun juga berkat kreativitas Ir. Noekman, yang sangat dikenal sebagai arsitek Muslim dari Masjid Salman ITB. Dalam kaitan ini, tidak bisa dilupakan, bahkan Bung Karno sen diri adalah seorang arsitek.

Tapi jasa Bung Karno sebagai pemikir budaya tidak sampai di situ. Ia menerima pula ide Haji Agus Salim, yang dijulukinya The Grand Old Man,julukan itu juga diterima dan menjadi populer dalam wacana gerakan Islam di Indonesia , walaupun Haji Agus Salim pernah memberikan kritik tajam terhadap gagasan nasionalisme Bung Karno, untuk membangun Masjid Baitul Rahim, sebuah masjid di halaman istana negara dengan arsitektur yang indah, yang seringkali dibandingkan dengan gereja. Visi Bung Karno tentang masjid mencapai puncaknya dengan pendirian masjid Istiqlal, yang merupakan pengakuan terhadap jasa umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan, karena Istiqlal artinya adalah kemerdekaan, yang arsteknya adalah seorang Nasrani, Ir. Silaban. Itu semua mencerminkan pandangan keagamaan Bung Karno yang luas dan terbuka. Sulit menemukan pandangan seorang pemikir Muslim yang se liberal Bung Karno.

Namun demikian, Bung Karno tetap saja tidak diakui sebagai seorang pemimpin Islam atau pemimpin umat Islam dan juga tidak diakui sebagai seorang pemikir Islam. Atau dalam rumusan yang lebih kena, seperti kata Bambang Noorsena, para pengritiknya dari kalangan politisi Islam, meragukan kemurnian keislaman Bung Karno. Syed Husein Alatas, seorang sosiolog Malaysia, yang lama mengajar di Universitas Singapore, pernah menulis buku tentang Islam dan Kita, dan dalam buku itu ia menampilkan empat tokoh nasional Indonesia dan kaitannya dengan Islam. Di situ ia menyebut Bung Karno sebagai seorang pemimpin Muslim namun tidak memiliki komitmen perjuangan Islam dan bahkan secara politis menantang Islam. Tokoh yang disebutnya pemimpin Islam yang ideal adalah Syafruddin Prawiranegara, seorang terpelajar yang mempunyai pemikiran tentang Islam dan memiliki komitmen pula terhadap gerakan dan politik Islam. Ada dua orang tokoh lagi yang ia bahas, yaitu Sutan Syahrir dan Tan Malaka. Syahrir adalah seorang yang lahir dari keluarga Muslim di Minangkabau, tempat kelahiran banyak pemimpin Islam, antara lain Haji Agus Salim dan Mohammad Natsir, tetapi ia ketika telah menjadi pemimpin telah tercerabut (uprooted) dari lingkungan masyarakatnya dan menjadi tak acuh (indefferent) ter-hadap Islam. Sedang Tan Malaka adalah seorang yang masih mengaku Muslim, mempunyai pengetahuan dan pemi-kiran menganai Islam, tetapi pada dasarnya ia adalah seorang komunis yang ingin memperalat Islam dan kaum Muslim untuk mencapai tujuan perjuangan komunisme di Indonesia.

Bung Karno, sebagai seorang Muslim adalah kebalikan dari Syahrir. Ia memang berasal dari keluarga abangan dan baru pada umur 18 tahun berkenalan dengan Islam. Namun kemudian ia berkembang menjadi seorang Muslim, walaupun belum bisa atau mungkin juga tidak mau disebut santri. Walupun begitu, orang seperti A. Hassan atau Mohammad Natsir, tidak meragukann keyakinannya terhadap Islam. Barangkali ia tepat disebut sebagai seorang muslim marginal.

Ada beberapa faktor yang membentuk persepsi orang terhadap Bung Karno. Pertama ia dianggap memiliki latar belakang dan masih dipengaruhi agama Hindu dan Buddha, atau mungkin masih dipengaruhi oleh apa yang disebut oleh antropolog Clifford Geertz, agama Jawa. Ajaran pewayangan masdih nampak mempengaruhinya, walaupun ia adalah seorang yang mendapatkan pendidikan modern Barat. Kedua, ia sering menyatakan dirinya sebagai penganut Marxisme atau paling tidak mempergunakan (sebagian) teori Marxis dalam analisis-analisis nya Dalam suatu rekaman wawancara yang diberi judul Tabir adalah lambang Perbudan (Panji Islam, 1939), ia pernah berkata dengan bangga:
Saya adalah murid dari Historische School van Marx. Pernyataan ini sangat berani, karena pengakuannya itu dikeluarkan justru ketika ia sedang berebicara mengenai Islam , khususnya pandangan Islam mengenai perempuan.

Satu hal yang tidak bias kita abaikan adalah Bung Karno mendapatkan gelar doktor honoris causa di bidang tauhid, oleh sebuah lembaga pendidikan agama yang prestisius, IAIN Syarif Hidayatullah, bahkan juga mendapat gelar honoris causa di bidang filsafat oleh Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir. Gelar itu tidak mungkin diberikan oleh sebuah universitas Islam seperti Al Azhar, jika lembaga itu meragukan iman Bung Karno dalam ketauhidan.

Pada waktu muda, Bung Karno pernah menjadi anggota Sarekat islam dan Partai Sarekat Islam. Memang ia kemudian keluar dari partai itu dan mendirikan sendiri PNI bersama-sama dengan kawan-kawan nasionalis yang sepaham yang menganut aliran nasionalis sekuler. Tapi ia tetap mempertahankan citranya sebagai seorang Muslim, antara lain dengan bergabung dengan Muhammadiyah, sebuah organisasi yang berfaham tauhid keras (hard tauhid). Ia bahkan aktif sebagai anggota pengurus lokal, ketika berada dalam pembuangannya di Berkulu. Sebagai anggota dan aktivis Muhyammadiyah, Bung Karno pernah mengeluarkan semboyan yang kemudian menjadi sangat populer dan menjadi semboyan semua anggota Muhammadiyah, yaitu Sekali Muhammadiyah tetap Muhammadiyah. Konon ia pernah berwasiat, jika meninggal dunia, ia diusung dalam keranda yang di-tutup dengan bendera Muhammadiyah. Soekarno muda memang banyak berkenalan dan dipengaruhi oleh Islam aliran Persatuan Islam yang diasuh oleh A. Hassan, dimana seorang pemimpin Islam terkemuka, Mohammad Natsir dididik. Ia pernah pula mengaku tertarik dan belajar banyak dari pemikiran Ahmadiyah. Tapi pilihan ter-akhirnya adalah Muhammadiyah yang beraliran sebersih-bersih tauhid.

Bung Karno mulai belajar Islam secara serius, ketika ia meringkuk di penjara sukamiskin, Bandung, dari mana ia membaca terbitan-terbitan Persatuan Islam, yang kini mungkin disebut sebagai aliran fundamentalisme Islam, sebagaimana Al Islam, Solo, dimana M. Amien Rais pernah lama belajar. Kegiatan belajarnya makin intensif ketika ia berdiam di Endeh, Flores. Di situ dan pada waktu itulah ia berkorespondensi dengan A. Hassan, pemimpin lembaga pendidikan Persatuan Islam yang mula-mula berpusat di Bandung tapi kemudian berpindah ke Bangil, Jawa Timur hingga sekarang ini yang dikenal sebagai penerbit majalah Al Mu-slimun.

Tapi, sebelum masa Surat-surat dari Endeh itu, Soekarno muda sudah memiliki persepsi tentang Islam, yang agaknya ia peroleh dari guru dan sekaligus mertuanya, H.O.S. Tjokroaminoto. Persepsinya mengenai Islam adalah, bahwa Islam adalah sebuah agama yang sederhana, rasional dan mengandung gagasan kemajuan (idea of pro-gress) dan egaliter.

Di balik perhatiannya terhadap islam sebagai ajaran, Soekarno muda sebenarnya menaruh perhatian terhadap masyarakat Islam atau kondisi umat Islam, dalam konteks kolonialisme dan imperialisme. Di samping ingin memperdalam ajaran-ajaran Islam, baik dari segi ibadah maupun siyasah (politik) dan mu’amalah (sosial-ekonomi), Soekarno menaruh perhatian terhadap aspek masyarakat dan paham-paham keagamaannya. Dalam melihat segi-segi kemasyarakatan, Soekarno yang terlibat dan memimpin pergerakan nasional dan mempelajari ilmu-ilmu sosial dan sejarah, termasuk membaca karya-karya Karl Marx, merasa kecewa dan tidak menyetujui paham-paham Islam tradisional. Soekarno muda, walaupun masih dan ingin belajar tentang Islam, namun sudah berani menyatakan pendapat-pendapatnya yang kritis.

Soekarno muda yang sangat energetik itu, menyerang doktrin taklid dan sikap menutup pintu ijtihad. Ia menantang kekolotan, ketakhayulan, bid’ah dan anti-rasionalisme yang dianut oleh masyarakat Muslim Indonesia. Ia berpendapat, bahwa Islam telah disalah-tafsirkan, karena umat Islam dan para ulamanya lebih percaya dan berpedoman kepada hadist-hadist dan pendapat ulama, dari pada berpedoman kepada al Qur’an. Ia pernah meminta kiriman buku kunpulan hadist Bukhari, karena ia mencurigai beredarnya hadist-hadist palsu yang bertentangan dengan al Qur’an. Di sini Soekarno muda sudah memasuki pemikiran kritik hadist, yang hanya baru-baru ini saja menjadi perhatian studi akademis. Pandangan Soekarno itu memang tidak baru, karena tema-tema itulah yang telah dibawa oleh gerakan Muhammadiyah yang beraliran moderbis. Karena itu, maka Soekarno muda sebenar-nya adalah penganut paham Islam modernis.

Salam Revolusi

Nb : Ambil foto izin dulu ya.

Rajab dan Kontroversinya

2011-06-03T05:46:00.001-07:00

Segala puji bagi Allah Rabb Semesta Alam, shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta’ala karena pada saat ini kita telah memasuki salah satu bulan haram yaitu bulan Rajab. Apa saja yang ada di balik bulan Rajab dan apa saja amalan di dalamnya? Insya Allah dalam artikel yang singkat ini, kita akan membahasnya. Semoga Allah memberi taufik dan kemudahan untuk menyajikan pembahasan ini di tengah-tengah pembaca sekalian.

Rajab di Antara Bulan Haram

Bulan Rajab terletak antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya’ban. Bulan Rajab sebagaimana bulan Muharram termasuk bulan haram. Allah Ta’ala berfirman,

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu.” (Qs. At Taubah: 36)

Ibnu Rajab mengatakan, “Allah Ta’ala menjelaskan bahwa sejak penciptaan langit dan bumi, penciptaan malam dan siang, keduanya akan berputar di orbitnya. Allah pun menciptakan matahari, bulan dan bintang lalu menjadikan matahari dan bulan berputar pada orbitnya. Dari situ muncullah cahaya matahari dan juga rembulan. Sejak itu, Allah menjadikan satu tahun menjadi dua belas bulan sesuai dengan munculnya hilal.

Satu tahun dalam syariat Islam dihitung berdasarkan perpuataran dan munculnya bulan, bukan dihitung berdasarkan perputaran matahari sebagaimana yang dilakukan oleh Ahli Kitab.” (Latho-if Al Ma’arif, 202)

Lalu apa saja empat bulan suci tersebut? Dari Abu Bakroh, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

“Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada dua belas bulan. Di antaranya ada empat bulan haram (suci). Tiga bulannya berturut-turut yaitu Dzulqo’dah, Dzulhijjah dan Muharram. (Satu bulan lagi adalah) Rajab Mudhor yang terletak antara Jumadil (akhir) dan Sya’ban.” (HR. Bukhari no. 3197 dan Muslim no. 1679)

Jadi empat bulan suci yang dimaksud adalah (1) Dzulqo’dah; (2) Dzulhijjah; (3) Muharram; dan (4) Rajab.

Di Balik Bulan Haram

Lalu kenapa bulan-bulan tersebut disebut bulan haram? Al Qodhi Abu Ya’la rahimahullah mengatakan, “Dinamakan bulan haram karena dua makna.

Pertama, pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan. Orang-orang Jahiliyyah pun meyakini demikian.

Kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan yang lainnya karena mulianya bulan tersebut. Demikian pula pada saat itu sangatlah baik untuk melakukan amalan ketaatan.” (Lihat Zaadul Maysir, tafsir surat At Taubah ayat 36)

Karena pada saat itu adalah waktu sangat baik untuk melakukan amalan ketaatan, sampai-sampai para salaf sangat suka untuk melakukan puasa pada bulan haram. Sufyan Ats Tsauri mengatakan, “Pada bulan-bulan haram, aku sangat senang berpuasa di dalamnya.” (Latho-if Al Ma’arif, 214)

Ibnu ‘Abbas mengatakan, “Allah mengkhususkan empat bulan tersebut sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci, melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar, dan amalan sholeh yang dilakukan akan menuai pahala yang lebih banyak.” (Latho-if Al Ma’arif, 207)

Bulan Haram Mana yang Lebih Utama?

Para ulama berselisih pendapat tentang manakah di antara bulan-bulan haram tersebut yang lebih utama. Ada ulama yang mengatakan bahwa yang lebih utama adalah bulan Rajab, sebagaimana hal ini dikatakan oleh sebagian ulama Syafi’iyah. Namun An Nawawi (salah satu ulama besar Syafi’iyah) dan ulama Syafi’iyah lainnya melemahkan pendapat ini. Ada yang mengatakan bahwa yang lebih utama adalah bulan Muharram, sebagaimana hal ini dikatakan oleh Al Hasan Al Bashri dan pendapat ini dikuatkan oleh An Nawawi. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa yang lebih utama adalah bulan Dzulhijjah. Ini adalah pendapat Sa’id bin Jubair dan lainnya, juga dinilai kuat oleh Ibnu Rajab dalam Latho-if Al Ma’arif (hal. 203).

Hukum yang Berkaitan Dengan Bulan Rajab

Hukum yang berkaitan dengan bulan Rajab amatlah banyak, ada beberapa hukum yang sudah ada sejak masa Jahiliyah. Para ulama berselisih pendapat apakah hukum ini masih tetap berlaku ketika datang Islam ataukah tidak. Di antaranya adalah haramnya peperangan ketika bulan haram (termasuk bulan Rajab). Para ulama berselisih pendapat apakah hukum ini masih tetap diharamkan ataukah sudah dimansukh (dihapus hukumnya). Mayoritas ulama menganggap bahwa hukum tersebut sudah dihapus. Ibnu Rajab mengatakan, “Tidak diketahui dari satu orang sahabat pun bahwa mereka berhenti berperang pada bulan-bulan haram, padahal ada faktor pendorong ketika itu. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sepakat tentang dihapusnya hukum tersebut.” (Lathoif Al Ma’arif, 210)

Begitu juga dengan menyembelih (berkurban). Di zaman Jahiliyah dahulu, orang-orang biasa melakukan penyembelihan kurban pada tanggal 10 Rajab, dan dinamakan ‘atiiroh atau Rojabiyyah (karena dilakukan pada bulan Rajab). Para ulama berselisih pendapat apakah hukum ‘atiiroh sudah dibatalkan oleh Islam ataukah tidak. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa ‘atiiroh sudah dibatalkan hukumnya dalam Islam. Hal ini berdasarkan hadits Bukhari-Muslim, dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ

“Tidak ada lagi faro’ dan ‘atiiroh.” (HR. Bukhari no. 5473 dan Muslim no. 1976). Faro’ adalah anak pertama dari unta atau kambing, lalu dipelihara dan nanti akan disembahkan untuk berhala-berhala mereka.

Al Hasan Al Bashri mengatakan, “Tidak ada lagi ‘atiiroh dalam Islam. ‘Atiiroh hanya ada di zaman Jahiliyah. Orang-orang Jahiliyah biasanya berpuasa di bulan Rajab dan melakukan penyembelihan ‘atiiroh pada bulan tersebut. Mereka menjadikan penyembelihan pada bulan tersebut sebagai ‘ied (hari besar yang akan kembali berulang) dan juga mereka senang untuk memakan yang manis-manis atau semacamnya ketika itu.” Ibnu ‘Abbas sendiri tidak senang menjadikan bulan Rajab sebagai ‘ied.

‘Atiiroh sering dilakukan berulang setiap tahunnya sehingga menjadi ‘ied (sebagaimana Idul Fitri dan Idul Adha), padahal ‘ied (perayaan) kaum muslimin hanyalah Idul Fithri, Idul Adha dan hari tasyriq. Dan kita dilarang membuat ‘ied selain yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Ada sebuah riwayat,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَنْهَى عَن صِيَامِ رَجَبٍ كُلِّهِ ، لِاَنْ لاَ يَتَّخِذَ عِيْدًا.

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang berpuasa pada seluruh hari di bulan Rajab agar tidak dijadikan sebagai ‘ied.” (HR. ‘Abdur Rozaq, hanya sampai pada Ibnu ‘Abbas (mauquf). Dikeluarkan pula oleh Ibnu Majah dan Ath Thobroniy dari Ibnu ‘Abbas secara marfu’, yaitu sampai pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam)

Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, “Intinya, tidaklah dibolehkan bagi kaum muslimin untuk menjadikan suatu hari sebagai ‘ied selain apa yang telah dikatakan oleh syari’at Islam sebagai ‘ied yaitu Idul Fithri, Idul Adha dan hari tasyriq. Tiga hari ini adalah hari raya dalam setahun. Sedangkan ‘ied setiap pekannya adalah pada hari Jum’at. Selain hari-hari tadi, jika dijadikan sebagai ‘ied dan perayaan, maka itu berarti telah berbuat sesuatu yang tidak ada tuntunannya dalam Islam (alias bid’ah).” (Latho-if Al Ma’arif, 213)

Hukum lain yang berkaitan dengan bulan Rajab adalah shalat dan puasa.

Mengkhususkan Shalat Tertentu dan Shalat Roghoib di bulan Rajab

Tidak ada satu shalat pun yang dikhususkan pada bulan Rajab, juga tidak ada anjuran untuk melaksanakan shalat Roghoib pada bulan tersebut.

Shalat Roghoib atau biasa juga disebut dengan shalat Rajab adalah shalat yang dilakukan di malam Jum’at pertama bulan Rajab antara shalat Maghrib dan Isya. Di siang harinya sebelum pelaksanaan shalat Roghoib (hari kamis pertama bulan Rajab) dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Jumlah raka’at shalat Roghoib adalah 12 raka’at. Di setiap raka’at dianjurkan membaca Al Fatihah sekali, surat Al Qadr 3 kali, surat Al Ikhlash 12 kali. Kemudian setelah pelaksanaan shalat tersebut dianjurkan untuk membaca shalawat kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sebanyak 70 kali.

Di antara keutamaan yang disebutkan pada hadits yang menjelaskan tata cara shalat Raghaib adalah dosanya walaupun sebanyak buih di lautan akan diampuni dan bisa memberi syafa’at untuk 700 kerabatnya. Namun hadits yang menerangkan tata cara shalat Roghoib dan keutamaannya adalah hadits maudhu’ (palsu). Ibnul Jauzi meriwayatkan hadits ini dalam Al Mawdhu’aat (kitab hadits-hadits palsu).

Ibnul Jauziy rahimahullah mengatakan, “Sungguh, orang yang telah membuat bid’ah dengan membawakan hadits palsu ini sehingga menjadi motivator bagi orang-orang untuk melakukan shalat Roghoib dengan sebelumnya melakukan puasa, padahal siang hari pasti terasa begitu panas. Namun ketika berbuka mereka tidak mampu untuk makan banyak. Setelah itu mereka harus melaksanakan shalat Maghrib lalu dilanjutkan dengan melaksanakan shalat Raghaib. Padahal dalam shalat Raghaib, bacaannya tasbih begitu lama, begitu pula dengan sujudnya. Sungguh orang-orang begitu susah ketika itu. Sesungguhnya aku melihat mereka di bulan Ramadhan dan tatkala mereka melaksanakan shalat tarawih, kok tidak bersemangat seperti melaksanakan shalat ini?! Namun shalat ini di kalangan awam begitu urgent. Sampai-sampai orang yang biasa tidak hadir shalat Jama’ah pun ikut melaksanakannya.” (Al Mawdhu’aat li Ibnil Jauziy, 2/125-126)

Shalat Roghoib ini pertama kali dilaksanakan di Baitul Maqdis, setelah 480 Hijriyah dan tidak ada seorang pun yang pernah melakukan shalat ini sebelumnya. (Al Bida’ Al Hawliyah, 242)

Ath Thurthusi mengatakan, “Tidak ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melakukan shalat ini. Shalat ini juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ‘anhum, para tabi’in, dan salafush sholeh –semoga rahmat Allah pada mereka-.” (Al Hawadits wal Bida’, hal. 122. Dinukil dari Al Bida’ Al Hawliyah, 242)

Mengkhususkan Berpuasa di Bulan Rajab

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, “Adapun mengkhususkan bulan Rajab dan Sya’ban untuk berpuasa pada seluruh harinya atau beri’tikaf pada waktu tersebut, maka tidak ada tuntunannya dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat mengenai hal ini. Juga hal ini tidaklah dianjurkan oleh para ulama kaum muslimin. Bahkan yang terdapat dalam hadits yang shahih (riwayat Bukhari dan Muslim) dijelaskan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa banyak berpuasa di bulan Sya’ban. Dan beliau dalam setahun tidaklah pernah banyak berpuasa dalam satu bulan yang lebih banyak dari bulan Sya’ban, jika hal ini dibandingkan dengan bulan Ramadhan.

Adapun melakukan puasa khusus di bulan Rajab, maka sebenarnya itu semua adalah berdasarkan hadits yang seluruhnya lemah (dho’if) bahkan maudhu’ (palsu). Para ulama tidaklah pernah menjadikan hadits-hadits ini sebagai sandaran. Bahkan hadits-hadits yang menjelaskan keutamaannya adalah hadits yang maudhu’ (palsu) dan dusta.”(Majmu’ Al Fatawa, 25/290-291)

Bahkan telah dicontohkan oleh para sahabat bahwa mereka melarang berpuasa pada seluruh hari bulan Rajab karena ditakutkan akan sama dengan puasa di bulan Ramadhan, sebagaimana hal ini pernah dicontohkan oleh ‘Umar bin Khottob. Ketika bulan Rajab, ‘Umar pernah memaksa seseorang untuk makan (tidak berpuasa), lalu beliau katakan,

لَا تُشَبِّهُوهُ بِرَمَضَانَ

“Janganlah engkau menyamakan puasa di bulan ini (bulan Rajab) dengan bulan Ramadhan.” (Riwayat ini dibawakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu’ Al Fatawa, 25/290 dan beliau mengatakannya shahih. Begitu pula riwayat ini dikatakan bahwa sanadnya shahih oleh Syaikh Al Albani dalam Irwa’ul Gholil)

Adapun perintah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk berpuasa di bulan-bulan haram yaitu bulan Rajab, Dzulqo’dah, Dzulhijjah, dan Muharram, maka ini adalah perintah untuk berpuasa pada empat bulan tersebut dan beliau tidak mengkhususkan untuk berpuasa pada bulan Rajab saja. (Lihat Majmu’ Al Fatawa, 25/291)

Imam Ahmad mengatakan, “Sebaiknya seseorang tidak berpuasa (pada bulan Rajab) satu atau dua hari.” Imam Asy Syafi’i mengatakan, “Aku tidak suka jika ada orang yang menjadikan menyempurnakan puasa satu bulan penuh sebagaimana puasa di bulan Ramadhan.” Beliau berdalil dengan hadits ‘Aisyah yaitu ‘Aisyah tidak pernah melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berpuasa sebulan penuh pada bulan-bulan lainnya sebagaimana beliau menyempurnakan berpuasa sebulan penuh pada bulan Ramadhan. (Latho-if Ma’arif, 215)

Ringkasnya, berpuasa penuh di bulan Rajab itu terlarang jika memenuhi tiga point berikut:

1. Jika dikhususkan berpuasa penuh pada bulan tersebut, tidak seperti bulan lainnya sehingga orang-orang awam dapat menganggapnya sama seperti puasa Ramadhan.
2. Jika dianggap bahwa puasa di bulan tersebut adalah puasa yang dikhususkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagaimana sunnah rawatib (sunnah yang mengiringi amalan yang wajib).
3. Jika dianggap bahwa puasa di bulan tersebut memiliki keutamaan pahala yang lebih dari puasa di bulan-bulan lainnya. (Lihat Al Hawadits wal Bida’, hal. 130-131. Dinukil dari Al Bida’ Al Hawliyah, 235-236)

Perayaan Isro’ Mi’roj

Sebelum kita menilai apakah merayakan Isro’ Mi’roj ada tuntunan dalam agama ini ataukah tidak, perlu kita tinjau terlebih dahulu, apakah Isro’ Mi’roj betul terjadi pada bulan Rajab?

Perlu diketahui bahwa para ulama berselisih pendapat kapan terjadinya Isro’ Mi’roj. Ada ulama yang mengatakan pada bulan Rajab. Ada pula yang mengatakan pada bulan Ramadhan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, “Tidak ada dalil yang tegas yang menyatakan terjadinya Isro’ Mi’roj pada bulan tertentu atau sepuluh hari tertentu atau ditegaskan pada tanggal tertentu. Bahkan sebenarnya para ulama berselisih pendapat mengenai hal ini, tidak ada yang bisa menegaskan waktu pastinya.” (Zaadul Ma’ad, 1/54)

Ibnu Rajab mengatakan, “Telah diriwayatkan bahwa di bulan Rajab ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Namun sebenarnya riwayat tentang hal tersebut tidak ada satu pun yang shahih. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau dilahirkan pada awal malam bulan tersebut. Ada pula yang menyatakan bahwa beliau diutus pada 27 Rajab. Ada pula yang mengatakan bahwa itu terjadi pada 25 Rajab. Namun itu semua tidaklah shahih.”

Abu Syamah mengatakan, “Sebagian orang menceritakan bahwa Isro’ Mi’roj terjadi di bulan Rajab. Namun para pakar Jarh wa Ta’dil (pengkritik perowi hadits) menyatakan bahwa klaim tersebut adalah suatu kedustaan.” (Al Bida’ Al Hawliyah, 274)

Setelah kita mengetahui bahwa penetapan Isro’ Mi’roj sendiri masih diperselisihkan, lalu bagaimanakah hukum merayakannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, “Tidak dikenal dari seorang dari ulama kaum muslimin yang menjadikan malam Isro’ memiliki keutamaan dari malam lainnya, lebih-lebih dari malam Lailatul Qadr. Begitu pula para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik tidak pernah mengkhususkan malam Isro’ untuk perayaan-perayaan tertentu dan mereka pun tidak menyebutkannya. Oleh karena itu, tidak diketahui tanggal pasti dari malam Isro’ tersebut.” (Zaadul Ma’ad, 1/54)

Begitu pula Syaikhul Islam mengatakan, “Adapun melaksanakan perayaan tertentu selain dari hari raya yang disyari’atkan (yaitu idul fithri dan idul adha, pen) seperti perayaan pada sebagian malam dari bulan Rabi’ul Awwal (yang disebut dengan malam Maulid Nabi), perayaan pada sebagian malam Rojab (perayaan Isro’ Mi’roj), hari ke-8 Dzulhijjah, awal Jum’at dari bulan Rojab atau perayaan hari ke-8 Syawal -yang dinamakan orang yang sok pintar (alias bodoh) dengan Idul Abror (ketupat lebaran)-; ini semua adalah bid’ah yang tidak dianjurkan oleh para salaf (sahabat yang merupakan generasi terbaik umat ini) dan mereka juga tidak pernah melaksanakannya.” (Majmu’ Fatawa, 25/298)

Ibnul Haaj mengatakan, “Di antara ajaran yang tidak ada tuntunan yang diada-adakan di bulan Rajab adalah perayaan malam Isro’ Mi’roj pada tanggal 27 Rajab.” (Al Bida’ Al Hawliyah, 275)

Catatan penting:

Banyak tersebar di tengah-tengah kaum muslimin sebuah riwayat dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan, “Ketika tiba bulan Rajab, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa mengucapkan,

“Allahumma baarik lanaa fii Rojab wa Sya’ban wa ballignaa Romadhon [Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan perjumpakanlah kami dengan bulan Ramadhan]“.”

Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Suniy dalam ‘Amalul Yaum wal Lailah. Namun perlu diketahui bahwa hadits ini adalah hadits yang lemah (hadits dho’if) karena di dalamnya ada perowi yang bernama Zaidah bin Abi Ar Ruqod. Zaidah adalah munkarul hadits (banyak keliru dalam meriwayatkan hadits) sehingga hadits ini termasuk hadits dho’if. Hadits ini dikatakan dho’if (lemah) oleh Ibnu Rajab dalam Lathoif Ma’arif (218), Syaikh Al Albani dalam tahqiq Misykatul Mashobih (1369), dan Syaikh Syu’aib Al Arnauth dalam Takhrij Musnad Imam Ahmad.

Demikian pembahasan kami mengenai amalan-amalan di bulan Rajab dan beberapa amalan yang keliru yang dilakukan di bulan tersebut. Semoga Allah senantiasa memberi taufik dan hidayah kepada kaum muslimin. Semoga Allah menunjuki kita ke jalan kebenaran.

Alhamdulillahilladzi bi ni’matihi tatimmush sholihaat. Allahumma sholli ‘ala Nabiyyina Muhammad wa ‘ala alihi wa shohbihi wa sallam.

Selesai disusun di Wisma MTI, 5 Rajab 1430 H

***
Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal
Artikel www.muslim.or.id

Benang Merah Soekarno dan Mahasiswa

2011-06-02T05:52:00.000-07:00

Selasa 18 Januari 1966, delegasi KAMI bertemu dengan Soekarno. Ini adalah yang kedua kalinya. Cuma, pertemuan pertama dengan Soekarno berlangsung ringkas saja, yaitu saat berlangsung Sidang Paripurna Kabinet 15 Januari. Delegasi mahasiswa menyampaikan tuntutan-tuntutan pembubaran PKI, reshufle kabinet dan penurunan harga. Pertemuan 18 Januari adalah pertemuan yang terjadwal. Dalam pertemuan itu, delegasi KAMI terdiri antara lain dari Cosmas Batubara, David Napitupulu, Zamroni, Mar’ie Muhammad, Elyas, Lim Bian Koen, Firdaus Wajdi, Abdul Gafur dan Djoni Sunarja. Tentang pertemuan ini, David Napitupulupernah mengisahkan di tahun 1986, betapa Soekarno masih berhasil menunjukkan wibawa dan membuat beberapa tokoh mahasiswa ‘melipatkan’ dan merapatkan tangan di depan perut bawah dengan santun. Menjawab tudingan Soekarno yang disampaikan dengan nada keras, salah satu anggota delegasi menjelaskan kepada Soekarno bahwa kalau ada ekses-ekses yang terjadi dalam aksi-aksi KAMI, semisal corat-coret dengan kata-kata kotor, itu “adalah pekerjaan tangan-tangan kotor” yang menyusup ke dalam “barisan mahasiswa progressif revolusioner”.

Soekarno antara lain mempersoalkan corat-coret yang menyebut salah satu isterinya, Nyonya Hartini, sebagai ”Gerwani Agung”. Gerwani adalah organisasi wanita onderbouw PKI.

Delegasi KAMI juga menyampaikan tiga tuntutan rakyat. Dan Soekarno menjawab “Saya mengerti sepenuhnya segala isi hati dan tuntutan para mahasiswa”, dan menyatakan tidak menyangsikan maksud-maksud baik mahasiswa. Tetapi dengan keras Soekarno menyatakan tidak setuju cara-cara mahasiswa yang menjurus ke arah vandalisme materil dan vandalisme mental, yang menurut sang Presiden bisa ditunggangi golongan tertentu dan Nekolim, yang tidak menghendaki persatuan Bung Karno dan mahasiswa. Dalam pertemuan yang disebut dialog ini, yang terjadi adalah Soekarno mengambil kesempatan berbicara lebih banyak daripada para mahasiswa. Tentang pembubaran PKI, kembali Soekarno tidak memberikan jawaban memenuhi tuntutan pembubaran, dan hanya menyuruh mahasiswa menunggu keputusan politik yang akan diambilnya.

Tentang ‘kemarahan’ Soekarno saat pertemuan tersebut, juga diceritakan tokoh 1966 Cosmas Batubara, dalam tulisannya ‘Napak Tilas Gerakan Mahasiswa 1966’ (dalam OC Kaligis – Rum Aly, Simtom Politik 1965, Kata Hasta, 2007).

Sebelum kami diterima Presiden, tulis Cosmas, ajudan Presiden yaitu Mayor KKO Widjanarko mengatakan Presiden “akan marah kepada anda semua”. Karena itu, kata Widjanarko, “saran saya, diam saja dan dengar. Biasanya Presiden itu akan marah-marah selama kurang lebih 30 menit”. Apa yang dikatakan Mayor Widjanarko memang benar. Setengah jam pertama Presiden Soekarno marah dan mengatakan bahwa para mahasiswa sudah ditunggangi oleh Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme). “Kemudian secara khusus Presiden Soekarno marah kepada saya” dengan mengatakan, “saudara Cosmas sebagai orang Katolik, mengapa ikut-ikut demonstrasi dan saya dapat laporan bahwa anggota PMKRI menulis kata-kata yang tidak sopan terhadap Ibu Hartini. Saudara harus tahu bahwa Paus menghargai saya dan memberi bintang kepada saya. Betul kan saudara Frans Seda bahwa Paus baik dengan saya?”. Frans Seda yang ikut hadir dalam pertemuan itu mengangguk.

“Presiden Soekarno tidak sadar bahwa para mahasiswa yang datang masing-masing sangat independen” tulis Cosmas lebih lanjut. “Kalau saya diserang secara pribadi bukan berarti yang lain akan diam”. Setelah Presiden Soekarno marah-marah, para peserta pertemuan satu persatu melakukan reaksi dan akhirnya Presiden Soekarno kewalahan. Lalu sambil menoleh kepada Roeslan Abdoelgani, Soekarno berkata, “Roeslan, mereka ini belum mengerti revolusi. Bawa mereka dan ajar tentang revolusi”.

Akhirnya pertemuan selesai tapi belum ada putusan Presiden tentang Tritura. “Seperti hari-hari sebelumnya para mahasiswa mulai lagi demonstrasi. Dalam puncak kejengkelannya terhadap demonstrasi KAMI, maka pada tanggal 25 Februari 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan putusan membubarkan KAMI yang diikuti pengumuman tidak boleh berkumpul lebih dari lima orang”.

Salam Revolusi.

Blatter, kembali terpilih menjadi presiden FIFA

2011-06-02T05:48:00.000-07:00

Joseph Blatter untuk kali keempat kembali terpilih sebagai Presiden FIFA. Blatter berkuasa lagi di organisasi sepakbola dunia itu usai mengantungi 186 suara di Kongres FIFA.

Dalam Kongres yang berlangsung di markas FIFA di Zurich, Rabu (1/6/2011), Blatter terpilih secara bulat karena memang ia adalah kandidat tunggal setelah Mohammed Bin Hammam mengundurkan diri.

Dari 203 anggota FIFA yang punya hak suara, 186 orang di antaranya memilih Blatter untuk kembali menakhodai FIFA hingga empat tahun ke depan.

Masa jabatan ini adalah yang keempat buat Blatter setelah pria berkebangsaan Swiss itu mulai menjadi Presiden FIFA tahun 1998 dan terpilih lagi tahun 2002 dan 2007.

Blatter tengah menghadapi kritik keras perihal kepemimpinannya yang dianggap korup dengan munculnya tuduhan suap terhadap sejumlah tokoh kunci.

Selain pemilihan Blatter, Kongres FIFA kali ini juga memunculkan pergantian wajah Komite Eksekutif. Ada empat nama yang hengkang, yaitu Chung Moon-Joon, Junji Ogura, Geoffrey Thompson dan Franz Beckenbauer.

Sementara nama-nama baru yang masuk sebagai Komite Eksekutif adalah Prince Ali Bin Hussein, David Chung, Jim Boyce, Vernon Manilal Fernando, Mohamed Raouraoua dan Theo Zwanziger.

via Detiksport

Bagaimana Kepastian Hukum Pelaksanaan Pekerjaan Jika Kontrak Belum Ditandatangani?

2011-06-01T05:52:00.000-07:00

Hukum Perdata Bagaimana Kepastian Hukum Pelaksanaan Pekerjaan Jika Kontrak Belum Ditandatangani?
Pertanyaan :

Saya ingin menanyakan bagaimana kepastian hukum atas pelaksanaan pekerjaan tanpa ditandatanganinya kontrak terlebih dahulu. Pelaksanaan pekerjaan hanya berdasarkan kesepakatan yang terjadi. Pekerjaan yang kami maksudkan adalah pekerjaan desain dan pembuatan 1 unit kapal. Apa yang menjadi dasar pelaksana pekerjaan untuk meminta ditandatanganinya draf kontrak mengingat perkembangan pekerjaan sudah mencapai 30 persen?
Jawaban :

Pelaksanaan pekerjaan tanpa adanya penandatanganan perjanjian atau kontrak tertulis terlebih dahulu adalah sangat mungkin terjadi dalam praktik.

Ketentuan mengenai perjanjian ini dapat kita temui dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”).

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Dari ketentuan tersebut dapat kita amati bahwa pada dasarnya, suatu perjanjian tidak dibatasi pada perjanjian tertulis. Perjanjian dapat terjadi secara lisan maupun tulisan. Hal ini karena tidak adanya kewajiban untuk membuat perjanjian tertulis bagi para pihak yang akan mengikatkan diri. Sehingga, sah-sah saja perjanjian dilakukan tanpa penandatanganan perjanjian atau kontrak tertulis. Untuk mengetahui mengenai sahnya suatu perjanjian, simak artikel Keberlakuan Perjanjian Kerjasama.

Lebih jauh mengenai kontrak, menurut Treitel G.H., dalam bukunya “Law of Contract”, kontrak didefinisikan sebagai “…an agreement giving rise to obligations which are enforced or recognized at law.” (dikutip dari buku “Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, oleh Ricardo Simanjuntak, hal. 28). Dari definisi tersebut diketahui bahwa perjanjian akan membawa akibat hukum apabila salah satu pihak melanggar perjanjiannya.

Dalam hal salah satu pihak melanggar yang telah diperjanjikan (wanprestasi), untuk dapat memaksa pihak yang melakukan wanprestasi untuk memenuhi prestasinya (kewajiban yang timbul karena perjanjian), diperlukan adanya bukti yang menjadi dasar gugatan.

Sebagaimana kita ketahui, pembuktian dalam hukum acara perdata menggunakan alat-alat bukti yang terdiri atas bukti (Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement - HIR):
1. Tulisan;

2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah.

Bukti tulisan merupakan bukti yang sangat penting dalam proses pembuktian dalam hukum acara perdata. Tanpa adanya perjanjian atau kontrak tertulis, akan cukup sulit membuktikan telah terjadinya suatu kesepakatan atau perjanjian antara Anda dengan pengguna jasa Anda. Walaupun, masih dimungkinkan penggunaan alat-alat bukti lainnya seperti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Untuk alasan pembuktian itulah maka diperlukan adanya perjanjian tertulis antara Anda dengan pengguna jasa Anda.

Karena dalam suatu perjanjian kedua belah pihak memiliki posisi yang seimbang, maka masing-masing harus melaksanakan perjanjian dengan itikad baik sehingga tidak merugikan pihak lainnya. Dengan filosofi tersebut, menurut hemat kami, ada baiknya kontrak tersebut ditandatangani terlebih dahulu sebelum pekerjaan tersebut diselesaikan demi menghindari kesulitan pembuktian di kemudian hari apabila terjadi sengketa. Karena kedudukan Anda dan pengguna jasa Anda adalah seimbang, Anda berhak untuk meminta perjanjian tersebut ditandatangani terlebih dahulu dan tidak melanjutkan pekerjaan tersebut sebelum perjanjian ditandatangani.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)

2. Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB), (S. 1848 No. 16, S.1941 No. 44).

Penanya: AnangTur
Jawaban oleh: Diana Kusumasari
Sumber: Bung Pokrol
Diterbitkan:01.06.11 08:00
Dibaca: 312

New ! Nonton You Tube Tanpa Koneksi Internet

2010-09-04T04:07:00.000-07:00

Kita tahu Youtube merupakan satu-satunya situs terpopuler dalam masalah video share. Jutaan pengunjung membuka situs Youtube hanya ingin menonton video yang ada disana. Tentunya membutuhkan koneksi internet yang lumayan besar untuk menonton video di youtube tanpa terputus-putus. Bahkan saat ini sudah banyak situs yang memberikan kemudahan untuk download video dari youtube.
Ternyata ada juga cara mudah untuk nonton video youtube tanpa koneksi internet. Tidak perlu software khusus untuk download video dari youtube, bahkan dengan trik ini kita tidak membutuhkan koneksi internet.

Berikut Caranya.:

Rahasia Ayat Kursi

2010-09-04T03:55:00.000-07:00

Dalam sebuah hadis, ada menyebut perihal seekor syaitan yang duduk di atas pintu rumah. Tugasnya ialah untuk menanam keraguan di hati suami terhadap kesetiaan isteri di rumah dan keraguan di hati isteri terhadap kejujuran suami di luar rumah. Sebab itulah Rasulullah tidak akan masuk rumah sehingga Baginda mendengar jawaban salam dari isterinya. Di saat itu syaitan akan lari bersama-sama dengan salam itu.

Hikmat Ayat Al-Kursi mengikut Hadis-hadis:

1) Barang siapa membaca ayat Al-Kursi bila berbaring di tempat
tidurnya, Allah SWT mewakilkan dua orang Malaikat memeliharanya
hingga subuh.

2) Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir setiap sembahyang
Fardhu, dia akan berada dalam lindungan Allah SWT hingga
sembahyang yang lain.

3) Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir tiap sembahyang,
dia akan masuk syurga dan barang siapa membacanya ketika hendak
tidur, Allah SWT akan memelihara rumahnya dan rumah-rumah
disekitarnya.

4) Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir tiap-tiap shalat
fardhu, Allah SWT menganugerahkan dia setiap hati orang yang
bersyukur, setiap perbuatan orang yang benar, pahala nabi2, serta
Allah melimpahkan rahmat padanya.

5) Barang siapa membaca ayat Al-Kursi sebelum keluar rumahnya,
maka Allah SWT mengutuskan 70,000 Malaikat kepadanya – mereka
semua memohon keampunan dan mendoakan baginya.

6) Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir sembahyang, Allah
SWT akan mengendalikan pengambilan rohnya dan dia adalah seperti
orang yang berperang bersama Nabi Allah sehingga mati syahid.

7) Barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi ketika dalam kesempitan
niscaya Allah SWT berkenan memberi pertolongan kepadanya.

Jaguar Syamsul Arifin GUBSU disita KPK

2010-09-03T03:22:00.000-07:00

Jakarta - Mobil Jaguar milik Gubernur Sumut Syamsul Arifin disita KPK merupakan keluaran tahun 2003. Mobil bertipe S 2500 cc Luxury itu dibeli tahun 2004 dengan harga Rp 600 juta.

"Itu tahun 2003 belinya pertengahan 2004. Ditaksir waktu beli harganya Rp 600 juta," ujar Plt jubir KPK Priharsa Nugraha di kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (2/9/2010).

Menurut Priharsa, Jaguar bernopol B 8659 BS itu diserahkan langsung oleh pemiliknya, Beby Arbiyana(BA), yang merupakan anak dari Syamsul ke KPK. KPK memeriksa BA pada Rabu 1 September kemarin dan menyita Jaguar untuk perkembangan kasus korupsi APBD Kabupaten Langkat.

Pantauan detikcom, Jaguar itu terlihat mulus dan masih kelihatan mengkilap meski dibeli pada tahun 2004.

Mobil tersebut disita karena diduga terdapat aliran dana pembayaran yang bersumber dari APBD Langkat kepada pihak leasing mobil tersebut.

KPK sebelumnya menetapkan Syamsul sebagai tersangka kasus korupsi APBD Langkat tahun anggaran 2000-2007. Syamsul saat itu menjabat sebagai bupati Langkat. Status ini disandang sejak awal April 2010.

Diduga, kerugian negara akibat perbuatan Syamsul mencapai Rp 31 miliar. Pasal yang disangkakan pada Syamsul yakni pasal 2 ayat 1, dan atau pasal 3, dan atau pasal 8 UU 31/1999 sebagaimana diubah menjadi UU No 20/2001 tentang Tipikor. (nik/nrl)

Kenali 6 tanda malam Lailatul Qadar

2010-09-03T03:18:00.000-07:00

Diantara kita mungkin pernah mendengar tanda-tanda malam lailatul qadar yang telah tersebar di masyarakat luas. Sebagian kaum muslimin awam memiliki beragam khurofat dan keyakinan bathil

seputar tanda-tanda lailatul qadar, diantaranya: pohon sujud, bangunan-bangunan tidur, air tawar berubah asin, anjing-anjing tidak menggonggong, dan beberapa tanda yang jelas bathil dan rusak. Maka dalam masalah ini keyakinan tersebut tidak boleh diyakini kecuali berdasarkan atas dalil, sedangkan tanda-tanda di atas sudah jelas kebathilannya karena tidak adanya dalil baik dari al-Quran ataupun hadist yang mendukungnya.

lalu, bagaimanakah tanda-tanda yang benar berkenaan dengan malam yang mulia ini ? Nabi shallallahu’alaihi wa sallam pernah mengabarkan kita di beberapa sabda beliau tentang tanda-tandanya, yaitu:

1. Udara dan suasana pagi yang tenang
Ibnu Abbas radliyallahu’anhu berkata: Rasulullah shallahu’alaihi wa sallam bersabda:

“Lailatul qadar adalah malam tentram dan tenang, tidak terlalu panas dan tidak pula terlalu dingin, esok paginya sang surya terbit dengan sinar lemah berwarna merah” (Hadist hasan)

2. Cahaya mentari lemah, cerah tak bersinar kuat keesokannya
Dari Ubay bin Ka’ab radliyallahu’anhu, bahwasanya Rasulullah shallahu’alaihi wa sallam bersabda:

“Keesokan hari malam lailatul qadar matahari terbit hingga tinggi tanpa sinar bak nampan” (HR Muslim)

3. Terkadang terbawa dalam mimpi
Seperti yang terkadang dialami oleh sebagian sahabat Nabi radliyallahu’anhum

4. Bulan nampak separuh bulatan
Abu Hurairoh radliyallahu’anhu pernah bertutur: Kami pernah berdiskusi tentang lailatul qadar di sisi Rasulullah shallahu’alaihi wa sallam, beliau berkata,

“Siapakah dari kalian yang masih ingat tatkala bulan muncul, yang berukuran separuh nampan.” (HR. Muslim)

5. Malam yang terang, tidak panas, tidak dingin, tidak ada awan, tidak hujan, tidak ada angin kencang dan tidak ada yang dilempar pada malam itu dengan bintang (lemparan meteor bagi setan)

Sebagaimana sebuah hadits, dari Watsilah bin al-Asqo’ dari Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam:

“Lailatul qadar adalah malam yang terang, tidak panas, tidak dingin, tidak ada awan, tidak hujan, tidak ada angin kencang dan tidak ada yang dilempar pada malam itu dengan bintang (lemparan meteor bagi setan)” (HR. at-Thobroni dalam al-Mu’jam al-Kabir 22/59 dengan sanad hasan)

6. Orang yang beribadah pada malam tersebut merasakan lezatnya ibadah, ketenangan hati dan kenikmatan bermunajat kepada Rabb-nya tidak seperti malam-malam lainnya.

Cara Mendapatkan Malam Lailatul Qadar

2010-09-03T02:55:00.000-07:00

Lailatul Qodr adalah salah satu malam pada Bulan Ramadhan yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Lalu bagaimana cara mendapatkan keutamaan tersebut?

Pertama: Imani adanya dan keutamaannya sesuai berita yang shohih yang sampai kepada kita. Dengan mengimaninya saja akan mendapatkan pahala, disamping itu juga dapat memotivasi kita untuk lebih bersemangat.

Lailatul Qadar merupakan malam yang sangat indah, penuh ketenangan, kesejahteraan, keselamatan, kedamaian dan keberkahan.

Menurut para ulama, Lailatul Qadar bisa berarti Malam Kemuliaan. Bisa juga dinamakan demikian karena pada malam tersebut turun kitab yang mulia, turun rahmat dan turun malaikat yang mulia.

ِإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) “Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam kemuliaan.

Lailatul Qadar juga bisa berarti malam yang penuh sesak karena ketika itu banyak malaikat turun ke dunia. Pada malam inilah, banyak para malaikat yang turun ke bumi, termasuk malaikat yang paling utama yaitu Jibril -’alaihissalaam-.

تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (٤ Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan.

“Lailatul Qadar itu pada malam 27 atau 29, sungguh Malaikat yg turun pd saat itu ke bumi lebih banyak dari jumlah batu kerikil.” (HR Thayalisi dlm Musnad-nya no. 2545; juga Ahmad II/519; dan Ibnu Khuzaimah dlm shahih-nya II/223)

Bisa juga berarti malam penetapan takdir / qodar.

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِي(٤)أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَ

Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, (yaitu) urusan yang besar dari sisi kami.

(QS. Ad Dukhaan)

Pada malam ini, segala urusan yang penuh hikmah dirinci, maksudnya segala kejadian selama setahun ke depan ditentukan dengan izin Allah yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Penentuan takdir pada malam tersebut adalah penentuan takdir tahunan.

Malam itu penuh keselamatan, kedamaian dan keberkahan.

سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ Malam itu (penuh) keselamatan hingga terbit fajar.

(QS. Al Qadr)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ “Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi

(QS. Ad Dukhaan)

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢)لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٣ Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. (QS. Al Qadr)

Menakjubkan, malam tersebut lebih baik daripada seribu bulan yaitu sekitar 83 tahun.

(Untuk Makna Nama Lailatul Qodr, Periksa Zaadul Maysir, 6/177, Ibnul Jauziy, Mawqi’ At Tafaasir, Asy Syamilah).

Kedua: Beribadah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi.

Sholat

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَ احْتِسَابًا غُفِرَ له مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Artinya : Barang siapa berdiri (shalat) pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu” [Hadits Riwayat Bukhari 4/217 dan Muslim 759]

Do’a

Disunnahkan untuk memperbanyak do’a pada malam tersebut.

Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya meriwayatkan dari Ummul Mukminin ‘Aisyah radliallahu ‘anha, beliau berkata,

قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني

Aku berkata kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, apabila aku mengetahui waktu malam Al Qadr, apakah yang mesti aku ucapkan pada saat itu?” Beliau menjawab, “Katakanlah,

اَ للّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنيِّ

Allahumma innaka ‘afuwwun, tuhibbul ‘afwa, fa’fu’anni

(Yaa Allah sesungguhnya engkau Maha pemberi ampunan, suka memberi pengampunan, maka ampunilah diriku ini).”

(HR. Tirmidzi nomor 3513, Ibnu Majah nomor 3850 dan dishahihkan oleh Al Albani rahimahullahShahih Ibnu Majah nomor 3105) dalam

Seorang Ulama berkata: Barang siapa yang bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah di malam tersebut seperti shalat /qiyamullail, membaca qur`an, berdoa, berdzikir dan mengerjakan amalan-amalan baik lainnya akan mendapatkannya dan memperoleh keuntungan yang telah Allah janjikan bagi orang-orang yang menghidupkan malam tersebut jika dia mengerjakannya dengan mengimani dan mengharapkan pahalanya (-red.- ikhlash karena Allah / mengharap pahala/ridho Allah bukan karena selain Allah).

Pedang Rasulullah Muhammad SAW

2010-09-03T01:59:00.000-07:00

Ini adalah pedang-pedang yang pernah dipakai oleh Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya untuk berdakwah, jumlah total pedang yang pernah digunakan ada 9 buah.

1. Al Ma’thur

Foto diambil oleh Muhammad Hasan Muhammad al-Tihami,
Suyuf al-Rasul wa ‘uddah harbi-hi(Cairo: Hijr, 1312/1992).

Juga dikenal sebagai ‘Ma’thur Al-Fijar’ adalah pedang yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW sebelum dia menerima wahyu yang pertama di Mekah. Pedang ini diberi oleh ayahnya, dan dibawa waktu hijrah dari Mekah ke Medinah sampai akhirnya diberikan bersama-sama dengan peralatan perang lain kepada Ali bin Abi Thalib.

Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi, Istanbul. Berbentuk blade dengan panjang 99 cm. Pegangannya terbuat dari emas dengan bentuk berupa 2 ular dengan berlapiskan emeralds dan pirus. Dekat dengan pegangan itu terdapat Kufic ukiran tulisan Arab berbunyi: ‘Abdallah bin Abd al-Mutalib’.

2. Al 'Adb

Foto diambil oleh Muhammad Hasan Muhammad al-Tihami, Suyuf al-Rasul wa ‘uddah harbi-hi(Cairo: Hijr, 1312/1992).

Al-’Adb, nama pedang ini, berarti “memotong” atau “tajam.” Pedang ini dikirim ke para sahabat Nabi Muhammad SAW sesaat sebelum Perang Badar. Dia menggunakan pedang ini di Perang Uhud dan pengikut-pengikutnnya menggunakan pedang ini untuk menunjukkan kesetiaan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang pedang ini berada di masjid Husain di Kairo Mesir.

3. Dhu Al Faqar

Foto diambil oleh Muhammad Hasan Muhammad al-Tihami, Suyuf al-Rasul wa ‘uddah harbi-hi(Cairo: Hijr, 1312/1992).

Dhu Al Faqar adalah sebuah pedang Nabi Muhammad SAW sebagai hasil rampasan pada waktu perang Badr. Dan dilaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan pedang ini kepada Ali bin Abi Thalib, yang kemudian Ali mengembalikannya ketika Perang Uhud dengan bersimbah darah dari tangan dan bahunya, dengan membawa Dhu Al Faqar di tangannya.

Banyak sumber mengatakan bahwa pedang ini milik Ali Bin Abi Thalib dan keluarga. Berbentuk blade dengan dua mata.

4. Al Battar

Foto diambil oleh Muhammad Hasan Muhammad al-Tihami, Suyuf al-Rasul wa ‘uddah harbi-hi(Cairo: Hijr, 1312/1992).

Al Battar adalah sebuah pedang Nabi Muhammad SAW sebagai hasil rampasan dari Banu Qaynaqa. Pedang ini disebut sebagai ‘Pedangnya para nabi‘, dan di dalam pedang ini terdapat ukiran tulisan Arab yang berbunyi :

‘Nabi Daud AS, Nabi Sulaiman AS, Nabi Musa AS, Nabi Harun AS, Nabi Yusuf AS, Nabi Zakaria AS, Nabi Yahya AS, Nabi Isa AS, Nabi Muhammad SAW’.

Gambar ukiran nama-nama para nabi di dalamnya :

Di dalamnya juga terdapat gambar Nabi Daud AS ketika memotong kepala dari Goliath, orang yang memiliki pedang ini pada awalnya. Di pedang ini juga terdapat tulisan yang diidentifikasi sebagai tulisan Nabataean.

Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi, Istanbul. Berbentuk blade dengan panjang 101 cm. Dikabarkan bahwa ini adalah pedang yang akan digunakan Nabi Isa AS kelak ketika dia turun ke bumi kembali untuk mengalahkan Dajjal.

5. Hatf

Foto diambil oleh Muhammad Hasan Muhammad al-Tihami,
Suyuf al-Rasul wa ‘uddah harbi-hi(Cairo: Hijr, 1312/1992)

Hatf adalah sebuah pedang Nabi Muhammad SAW sebagai hasil rampasan dari Banu Qaynaqa. Dikisahkan bahwa Nabi Daud AS mengambil pedang ‘Al Battar’ dari Goliath sebagai rampasan ketika dia mengalahkan Goliath tersebut pada saat umurnya 20 tahun.

Allah SWT memberi kemampuan kepada Nabi Daud AS untuk ‘bekerja’ dengan besi, membuat baju baja, senjata dan alat perang, dan dia juga membuat senjatanya sendiri. Dan Hatf adalah salah satu buatannya, menyerupai Al Battar tetapi lebih besar dari itu.

Dia menggunakan pedang ini yang kemudian disimpan oleh suku Levita (suku yang menyimpan senjata-senjata barang Israel) dan akhirnya sampai ke tangan Nabi Muhammad SAW. Sekarang pedang ini berada di Musemum Topkapi, Istanbul. Berbentuk blade, dengan panjang 112 cm dan lebar 8 cm.

Foto diambil oleh Muhammad Hasan Muhammad al-Tihami,
Suyuf al-Rasul wa ‘uddah harbi-hi(Cairo: Hijr, 1312/1992).

Ada yang mengabarkan bahwa pedang ini berasal dari Nabi Muhammad SAW yang kemudian diberikan kepada Ali bin Abi Thalib dan diteruskan ke anak-anaknya Ali. Tapi ada kabar lain bahwa pedang ini berasal dari Ali bin Abi Thalib sebagai hasil rampasan pada serangan yang dia pimpin di Syria.

Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi, Istanbul. Berbentuk blade dengan panjang 97 cm, dan mempunyai ukiran tulisan Arab yang berbunyi: ‘Zayn al-Din al-Abidin’.

6. Al Mikhdham

Foto diambil oleh Muhammad Hasan Muhammad al-Tihami,
Suyuf al-Rasul wa ‘uddah harbi-hi(Cairo: Hijr, 1312/1992).

Ada yang mengatakan bahwa pedang ini dijaga di rumah Nabi Muhammad SAW oleh keluarga dan sanak saudaranya seperti layaknya bahtera (Ark) yang disimpan oleh bangsa Israel.

Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi, Istanbul. Berbentuk blade dengan panjang 140 cm, mempunyai bulatan emas yang didalamnya terdapat ukiran tulisan Arab yang berbunyi: ‘Ja’far al-Sadiq’.

7. Al Rasub

Foto diambil oleh Muhammad Hasan Muhammad al-Tihami,
Suyuf al-Rasul wa ‘uddah harbi-hi(Cairo: Hijr, 1312/1992).

Al-Qadib berbentuk blade tipis sehingga bisa dikatakan mirip dengan tongkat. Ini adalah pedang untuk pertahanan ketika bepergian, tetapi tidak digunakan untuk peperangan.

Ditulis di samping pedang berupa ukiran perak yang berbunyi syahadat:

“Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasul Allah – Muhammad bin Abdallah bin Abd al-Mutalib.”

Tidak ada indikasi dalam sumber sejarah bahwa pedang ini telah digunakan dalam peperangan. Pedang ini berada di rumah Nabi Muhammad SAW dan kemudian hanya digunakan oleh khalifah Fatimid.

Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi, Istanbul. Panjangnya adalah 100 cm dan memiliki sarung berupa kulit hewan yang dicelup.

9. Qal’a

Foto diambil oleh Muhammad Hasan Muhammad al-Tihami,
Suyuf al-Rasul wa ‘uddah harbi-hi(Cairo: Hijr, 1312/1992).

Pedang ini dikenal sebagai “Qal’i” atau “Qul’ay.” Nama yang mungkin berhubungan dengan tempat di Syria atau tempat di dekat India Cina. Ulama negara lain bahwa kata “qal’i” merujuk kepada “timah” atau “timah putih” yang di tambang berbagai lokasi.

Pedang ini adalah salah satu dari tiga pedang Nabi Muhammad SAW yang diperoleh sebagai rampasan dari Bani Qaynaqa. Ada juga yang melaporkan bahwa kakek Nabi Muhammad SAW menemukan pedang ini ketika dia menemukan air Zamzam di Mekah.

Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi, Istanbul. Berbentuk blade dengan panjang 100 cm. Didalamnya terdapat ukiran bahasa Arab berbunyi: “Ini adalah pedang mulia dari rumah Nabi Muhammad SAW, Rasul Allah.”

Pedang ini berbeda dari yang lain karena pedang ini mempunyai desain berbentuk gelombang.

Bukti cewek lugu bisa perkosa cowok

2010-09-02T04:12:00.000-07:00

Video Jin Masuk Islam

2010-09-02T04:09:00.001-07:00

10 hadiah yang cocok saat lebaran

2010-09-02T04:03:00.000-07:00

Tidak terasa, bulan suci Ramadhan akan berakhir dari hadapan kita semua. Tinggal menghitung hari, lebaran tiba didepan mata dan hadiahpun siap dibagi rata.
Berikut 10 hadiah yang cocok rilekser berikan untuk Orangtua, kawan dan pacar tersayang yang bisa membuat hubungan tali silaturahmi rilekser semua terjalin terus hingga akhir hayat nanti.

Apa saja 10 hadiah tersebut? berikut informasi lengkapnya:

1. Uang cash
Hadiah seperti ini tergolong sangat bagus diberikan untuk orang tua kita tersayang, dimana setengah dari polling yang rilekser jawab uang adalah hadiah yang sangat pantas untuk orang tua.

2. Aneka Kue
Biasanya, hadiah ini diberikan teman, kawan dan handai tolan rilekser semua. Selain kue kering, jadikan moment lebaran juga sebagai promosi kue buatan sendiri.

3. Pakaian ibadah
Lebaran identik dengan hari suci dimana pakaian yang dikenakan hari itu dominan warna putih. Baju koko, peci, sarung serta mukena putih jadi andalan hadiah untuk pasangan rilekser semua sekaligus bisa menambah kualitas ibadah kalian dikemudian hari.

4. Parcel
Hampir tidak ada bedanya dengan aneka kue nomer 2 apabila dibungkus secara rapi ya, tapi parcel biasanya digunakan sebagai hadiah partner dan relasi rilekser semua yang punya hubungan dalam bisnis.

5. Parfum
Siap sih yang ingin tampil sempurna dihadapan tuhannya ketika beribadah? tentunya, kita semua pasti mau dong apalagi ditambah dengan badan yang wangi dan keharuman yang sempurna pula. Parfum dirasa cocok sebagai hadiah lebaran tahun ini.

6. Jam tangan
Selain berfungsi sebagai pengingat waktu rilekser semua, jam tangan juga bisa menjadi salah satu hadiah yang oke di momentum lebaran nanti. Engga perlu yang branded, yang penting angkanya ada 12.

7. Kartu ucapan
Kalau zaman sekarang orang-orang menggunakan email, bbm (blackberry massanger-red), dan segelintir alat canggih lainnya untuk mengirim ucapan idul fitri nanti, rilekser mesti beda dengan mengirimkan kartu ucapan melalui pak pos! dijamin hadiah lebaran tahun ini pasti beda!

8. Ketupat
Ini sih hadiah wajib yang harus ada disetiap rumah! kalau biasanya rilekser makan bersama keluarga, coba deh jadikan ketupat sebagai hadiah istimewa untuk teman, kawan dan mungkin pacar yang bisa naik pangkat jadi ‘calon’ suami atau istri nanti.

9. Sandal/sepatu
Apalagi senjata andalan yang digunakan saat berlebaran nanti kalau bukan sandal atau sepatu? berikan hadiah ini sebagai pengingat cinta kita kepada teaman dan kawan rilekser semua.

10. Doa
Tiada hadiah yang paling indah selain doa, apapun hadiah terbesar yang kalian berikan, doa lah yang menentukan segala-galanya.

Nah, itu dia 10 hadiah yang cocok untuk lebaran versi polling rilekser semua, kalau ada tambahan atau masukan lain atau mungkin kritikan, silahkan masukkan dikolom komentar yaa.

Merubah Foto Menjadi Lukisan & Sketsa Dengan Mudah

2010-08-31T20:44:00.000-07:00

Apakah anda suka melihat gambar Lukisan atau foto - foto sketsa, jika suka pasti anda ingin sekali membuat foto atau gambar anda di buat seperti itu. Untuk itu anda pasti akan mengeluarkan uang untuk membuat foto menjadi lukisan atau sketsa.

Tapi sekarang anda tidak perlu lagi repot - repot untuk merubah foto menjadi sebuah Lukisan maupun sketsa, karena dengan software FotoSketcher v1.97 anda akan merubah foto sesuai dengan keinginan anda dan anda dapat melakukannya dengan sangat mudah.

FotoSketcher merupakan aplikasi yang dibuat khusus untuk merubah foto menjadi Lukisan yang indah, sketsa pensil dan masih banyak yang lainnya. Penggunaan FotoSketcher sangat mudah, karena memiliki tampilan yang sangat simple, sehingga tidak membingungkan anda pada saat menggunakannya.

Ada banyak pilihan "Drawing Style" yang telah disediakan, seperti Pencil Sketch, Pen and Ink Sketch, Painting, dll. Anda tinggal pilih sesuai selera. Kemudian anda tinggal atur settingan gambar yang tepat, anda dapat meliha perbuahan gambar secara langsung pada kotak preview, jika sudah sesuai anda tinggal meng-klik tombol "Draw It!" anda juga dapat menambahkan frame pada foto, dengan men-check list Add a Frame pada Drawing Parameters.

Gambar diatas merupakan tampilan dari Aplikasi FotoSketcher yang sangat simple, tetapi menghasilkan foto yang sangat luar biasa dengan sangat mudah. Foto disebelah kiri merupakan foto asli, dan yang kanan merupakan foto yang sudah diedit.

FotoSketcher 1.97 ini merupakan software yang dapat anda gunakan tanpa harus menggunakan Crack, SN, Keygen dan sejenisnya. Karena software ini 100% Freeware seperti yang dikatakan pada situs resminya.

FotoSketcher memiliki 2 versi, yaitu versi installer dan juga versi portable bagi anda yang ingin menggunakan aplikasi ini tanpa harus meng-instalnya terlebih dahulu..

Baiklah untuk mendownload FotoSketcher 1.97 ini, silakan anda klik link download dibawah ini..

Download software

Download Adobe Photoshop CS5 Portable

2010-08-31T20:29:00.000-07:00

Photoshop kini sudah memiliki versi baru, yaitu Photoshop CS5. Tapi disini saya bukan memberikan Photoshop CS5 versi installer yang full, karena sizenya yang sangat besar, pasti anda juga akan mengalami kesulitan untuk mendownloadnya.

Tetapi untuk solusinya saya akan memberikan Photoshop CS5 Versi Portable, yang hanya memiliki ukuran file 64MB, berbeda jauh dengan versi installernya. Jadi yang penasaran dengan versi baru ini, anda bisa mencoba versi portable ini. Dengan versi portable ini anda tidak perlu meng-instal terlebih dahuluphotoshop-nya'

Pada versi terbaru ini, banyak fitur - fitur baru yang ditawarkan oleh CS5, seperti :

* Complex selections made easy
* Content-Aware Fill
* Extraordinary painting effects
* Automatic lens correction
* Puppet Warp

Dan masih banyak lagi, selain itu banyak juga fitur - fitur yang ditingkatkan dan diperbaiki, untuk penjelasan fiturnya silakan anda baca pada situs resminya Klik Disini.

Setelah anda download Photoshop CS5 Portable dari link yang saya berikan, silakan anda rubah file extension dari "Photoshop_CS5_Portable.rar" menjadi "Photoshop_CS5_Portable.exe".

Jika file extension tidak tampil atau hanya nama filenya saja "Photoshop_CS5_Portable", silakan anda buka explorer terlebih dahulu, kemudian pilih Tools > Folder Options > View lihat pada "Hide extension for knowns file types" silakan anda hilangkan ceklist-nya, baru ganti extension file-nya.

Setelah jadi file .exe silakan anda jalankan file tersebut, kemudian anda pilih lokasi untuk menginstal atau lebih tepatnya meng-extractphotoshop portable ini. Setelah proses tersebut selesai, silakan anda jalankan patch yang telah saya berikan, instal patch pada folder yang sama kemudian jalankanphotoshop cs5 portabel anda.

Untuk mendownload Photoshop CS5 Portable ini beserta patchnya, silakan anda klik link download dibawah ini..

download software

Robinho ke Milan

2010-08-31T20:13:00.001-07:00

Striker Manchester City, Robinho telah tiba di Milan, Italia, Selasa, 31 Agustus 2010. Striker berusia 26 tahun itu akan menjalani tes kesehatan sebagai bagian dari proses kepindahannya ke AC Milan.

Seperti dilansir Goal, Robinho tiba di bandara Malpensa, Italia sebelum jam makan siang. Mantan pemain Real Madrid itu datang dengan menumpang jet pribadi pemilik AC Milan, Silvio Berlusconi.

Selanjutnya, Robinho akan menjalani tes kesehatan di klinik, Gallarate.
“Saya sangat senang dan berharap semuanya berjalan lancar dan saya bisa menikmati kesuksesan bersama Milan. Saya berharap saya bisa menambah daya gedor Milan,” kata Robinho kepada wartawan.

“Saya telah berbicara dengan Alexandre Pato atau Ronaldinho. Saya sangat senang dan berharap semuanya bisa berjalan lancar,” lanjutnya.

“Saya senang. Saya ingin bermain dengan Milan karena Milan adalah klub yang sangat luar biasa. Saya ingin memenangkan Scudetto,”tandasnya.

Meski telah berada di Milan, bukan berarti proses kepindahan Robinho bakal berjalan mulus. Bahkan menurut sumber Sky Sport yang ada di Milan, proses tersebut tak akan berhasil sebelum Marco Barriello bergabung dengan Juventus.

Barriello sendiri menolak dipinjamkan ke Juventus. Striker berusia 28 tahun itu, baru bersedia meninggalkan San Siro bila Juve mengontraknya secara permanen. “Saya bersedia pindah hanya bila mendapat kontrak permanen,” kata Barriello kepada SkySport.

via Vivanews

Menangkan scudeto sendirian, Ibra bisa

2010-08-31T20:07:00.000-07:00

Bergabungnya Zlatan Ibrahimovic ke AC Milan diyakini bakal mendatangkan sukses bagi Rossoneri. Bahkan pemain Juventus Giorgio Chiellini menilai Milan kini lebih kuat dibanding timnya.

Ibra bergabung dengan Il Diavollo Rosso pada akhir pekan kemarin. Pemain berkebangsaan Swedia itu datang dengan status pinjaman dari Barcelona.

Kedatangan striker bertubuh jangkung itu diyakini bakal membawa tim ‘Merah-Hitam’ bakal lebih kuat. Pasalnya selama berkarir Ibrahimovic berhasil menjadi pemain kunci dan menghadirkan prestasi bagi tim yang dia bela.

Penilaian itu

disampaikan bek Juve Giorgio Chiellini. “Jika di Milan Ibrahimovic bisa memberikan efek serupa seperti saat dia ada di Inter, maka dia bisa memenangi scudetto sendirian,” ujar Chiellini dilansir dari Football-Italia.

“Jika Zlatan dan Ronaldinho punya keinginan kuat untuk bermain sebagai tim, bersama Pato, maka mereka bisa menjadi trio yang memiliki ‘daya ledak’ dan bisa menjadi mesin gol,” lanjut bek timnas Italia tersebut.

“Milan lebih baik daripada kami. Namun jelas kami tidak akan mendukung Rossoneri. Tapi kami tidak akan berkata: ‘Ayo, Inter!’ karena itu bisa membuat mereka (Inter) bisa memenangi segalanya lagi,” tuntas pemain berusia 26 tahun itu.

via Detiksport

Jelang Bayern vs MU: Red Devils diuntungkan

2010-03-29T01:09:00.000-07:00

Gary Neville tidak memungkiri Bayern Munich adalah tim yang tangguh. Namun dengan berlaga lebih dahulu di kandang lawan, bek Manchester United itu menilai timnya lebih diuntungkan.

Analisis kapten 'Setan Merah' itu merujuk pada hasil yang dipetik MU kala menghadapi AC Milan di babak 16 besar.

The Red Devils yang bertandang lebih dulu ke San Siro berhasil memetik kemenangan 3-2 sebelum akhirnya membantai Rossonerri di Old Trafford 4-0 dan maju ke perempatfinal dengan aggregat 7-2.

Di leg pertama babak delapan besar, MU akan melawat ke Allianz Arena, Kamis (31/3/2010) dinihari WIB, guna menghadapi Bayern. Situasi yang demikian diharapkan Gary bisa memberi keuntungan bagi MU seperti laga melawan Milan.

"Kami senang mendapatkan leg kedua melawan Bayern di kandang. (Situasi) demikian berjalan baik untuk kami menghadapi AC Milan dan penampilan kami di Old Trafford sangat bagus," yakin defender 35 tahun ini yang dikutip The Sun.

"Bayern merupakan salah satu lawan tersulit yang bisa kami dapatkan karena tim-tim dari Jerman biasanya sangat sulit untuk dikalahkan."

Kembalinya dua pemain berpengalaman seperti Ryan Giggs dan Paul Scholes akan berguna untuk tim. Namun, Gary yakin para pemain muda akan mampu mengatasi tekanan yang ada.

"Anda membutuhkan para pemain dengan energi dan antusiasme di samping pemain yang lebih tua. Ketika Anda berusia 35 atau 25, Anda butuh tampil dengan baik untuk memenangi sesuatu," pungkasnya.

[detik]

Ungkapan Cinta di Hari Valentine

2010-02-04T03:18:00.000-08:00

MENGUNGKAPKAN kata cinta di hari Valentine merupakan saat yang tepat. Namun agar terasa kian romantis, pernyataan ini ada baiknya dikemas secara spesial seperti biasanya.
Sedikit ide gila bisa membuat pasangan kian jatuh hati pada Anda. Tak perlu bingung menentukan cara yang tepat, Anda bisa mempelajari panduan yang dilansir Lovingyou. Di antaranya:

Menulis cerita cinta

Ini merupakan salah satu cara yang bisa membuatnya mengerti akan perhatian Anda. Mulailah menuang sebuah kisah romantis kalian berdua, mulai dari awal bertemu, kencan-kencan indah yang telah terlewati atau rencana kalian berdua di masa depan. Pastinya hal ini akan membuatnya semakin berharap pada Anda.

Album kenangan yang paling mengesankan

Setangkai bunga mawar dan cokelat merupakan hadiah wajib untuk pasangan di hari Valentine. Tetapi jika ingin perhatian yang lebih dari pasangan, Anda bisa menghadiahkan kepadanya sebuah album kenangan yang berisikan foto-foto kalian berdua. Kumpulkan setiap foto yang telah kalian abadikan dan buka kembali album foto ini saat merayakan malam Valentine bersama pasangan.

Rekaman video

Jika Anda ingin pesan cinta Anda tersampaikan dengan baik, rekaman video bisa menjadi jawabannya. Rekam pesan cinta Anda dalam video yang Anda hadiahkan padanya di hari Valentine. Anda bisa berbicara tentang bagaimana perasaan Anda ketika pertama kali bertemu, hal-hal khusus yang Anda sukai dari dirinya atau keinginan Anda yang ingin Anda wujudkan bersamanya. Hal ini tentu membuat pasangan ingin semakin lengket dengan Anda.

Pizza istimewa

Kali ini jika Anda ingin sensasi yang berbeda, cobalah dengan menghadiahkan pasangan sebuah pizza romantis buatan tangan Anda sendiri. Sebuah pizza berbentuk hati bisa menjadi teman yang menyenangkan untuk merayakan hari spesial ini. Atur susunan topping hingga membentuk tulisan ”I love you”. Cara ini bisa membuat pasangan terpana pada sisi romantis yang Anda miliki.
(tty)

Torres Kembali Tiga Pekan Lagi

2010-02-04T03:15:00.001-08:00

LIVERPOOL - Pelatih Liverpool Rafael Benitez membawa berita gembira tentang Fernando Torres. Benitez mengabarkan, striker internasional Spanyol siap merumput kembali sekira tiga pekan mendatang.

Tak hanya Torres, pelatih asal Spanyol juga mengumumkan Glen Johnson dan Yossi Benayoun, yang mengalami cedera iga, akan segera pulih dan kembali beraksi di lapangan.

“Glen masih dalam perkembangan. Sepertinya dia akan kembali tiga atau empat pekan ke depan. Saat pertama cedera, dia diduga absen hingga dua bulan,” terang Benitez.

“Fernando juga masih dalam pemulihan. Saya berharap dia bisa kembali di saat yang sama dengan Glen. Sedangkan Yossi akan kembali dalam dua pekan,” lanjutnya.

Akhir pekan ini, Liverpool akan berhadapan dengan Everton. Benitez pun membeberkan siapa saja yang akan dipasang sebagai starter, termasuk Jamie Carragher yang menjadi andalannya.

“Martin Kelly siap kembali, Philipp Degen masih dalam perkembangan dan Stephen Darby tetap dimainkan. Kami sedang mengaturnya. Tapi, pemain yang sarat pengalaman hanya Carra. Saat ini, dia yang terbaik bagi tim,” papar pelatih 49 tahun ini.

“Kami sadar memainkan Carra adalah pilihan tepat karena dia selalu bermain bagus dan bekerja keras untuk tim,” tandasnya, seperti dilansir Reuters, Kamis (4/2/2010).
(zwr)

Terkait Pesta, Milan Denda Dinho

2010-02-04T03:13:00.000-08:00

MILAN - Rumor mengenai pesta Ronaldinho jelang Derby della Madonnina rupanya bukan isapan jempol belaka. Terbukti, AC Milan baru saja menjatuhkan sanksi denda kepada penyerang Brasil atas ketidakdisiplinannya itu.

Belum lama ini, media Italia melaporkan jika Dinho tertangkap menggelar pesta minuman keras selama tiga hari di sebuah hotel mewah Milan. Parahnya, pesta itu diadakan pada pekan yang sama dengan laga krusial Rossoneri menghadapi rival sekota sekaligus pimpinan klasemen sementara Serie A, Internazionale Milan, Senin (25/1/2010) dini hari WIB.

Mantan bintang Barcelona dikabarkan baru keluar hotel sehari setelah menghabiskan total 75 ribu euro di hotel tersebut. Dinho melakoni sesi latihan serta pertandingan dengan kondisi kurang optimal. Akibatnya, dia tidak mampu berbuat banyak ketika Nerazzurri membungkam Milan 2-0. Dinho juga gagal mengkonversikan tendangan penalti di penghujung laga yang berpeluang memperkecil ketinggalan.

Kekalahan itu memiliki dampak signifikan terhadap peluang Milan merebut titel juara musim ini. Pasalnya, Rossoneri (41) kini terpaut delapan angka dari Inter (49) dan harus berjuang mati-matian dengan AS Roma yang menempel ketat di peringkat tiga dan memiliki jumlah nilai sama.

Tak ayal, Dinho (29) kini harus membayar tindakannya itu. Football Italia melansir, Kamis (4/2/2010), Dinho diwajibkan membayar denda ‘tak resmi’ yang dirahasiakan jumlahnya dan bakal disumbangkan kepada Yayasan Milan. Meski begitu, wakil presiden Il Diavolo Adriano Galliani menolak berkomentar lebih jauh seputar permasalahan ini.

"Saya tidak akan memberikan komentar atas laporan itu. Pada akhirnya, ini merupakan masalah internal antara klub dan pemainnya," cetus pria berkepala plontos.
(van)

Evra: Tanpa Ronaldo, Rooney Lebih Bebas

2010-02-04T03:07:00.000-08:00

MANCHESTER - Patrice Evra memuji performa rekan setimnya Wayne Rooney yang kian kinclong bersama Manchester United. Bek United ini menilai, prestasi apik Rooney kali ini tak lepas dari hengkangnya Cristiano Ronaldo.

Sejak ditinggalkan Ronaldo yang hijrah ke Real Madrid pada awal musim ini, Rooney memang mengemban tugas menggantikan CR7 (kini CR9) sebagai mesin gol. Awalnya, banyak yang ragu Wazza bakal mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Ronaldo. Namun diluar dugaan, Rooney justru mampu menjalankan tugas tersebut dengan sangat baik.

Dipercaya pelatih Sir Alex Ferguson bermain sendirian di lini depan, Rooney mampu memuaskan hati sang bos dengan torehan 20 gol yang membuatnya untuk sementara memimpin daftar pencetak gol terbanyak Premier League. Tak hanya itu, satu gol yang dilesakkannya saat United menaklukkan Arsenal 3-1, akhir pekan lalu menggenapkan koleksi gol Wazza selama mengenakan kostum United menjadi 100 gol.

Fakta inilah yang membuat Evra tak sungkan memuji performa rekan setimnya tersebut. Bek Timnas Prancis ini juga tak lagi merasakan ada hal kurang di United sepeninggal Ronaldo.

“Untuk saat ini, Wayne (Rooney) jelas tak bisa dihentikan. Dia mengalami perkembangan pesat dan telah mengerti akan tugasnya yakni mencetak banyak gol,” ujar Evra sebagaimana dikutip Tribalfootball, Kamis (4/2/2010).

“Rooney kini bisa menghemat energinya dan menunggu di kotak penalti. Fakta bahwa kami tak lagi diperkuat Ronaldo, justru memberi berkah tersendiri bagi Rooney. Ia kini bisa bergerak lebih bebas,” tambahnya.

“Tanggung jawabnya terus meningkat, terutama saat kami menyerang. Terkadang, kami membiarkanya menentukan hasil pertandingan kami. Namun, kami tidak bergantung padanya,” tutup bek 28 tahun ini. (acf)

Tips mengamankan komputer

2010-02-01T00:54:00.000-08:00

Mungkin anda sudah tidak asing lagi dengan regedit atau refistry editing. Tool tersebut digunakan sebagai komputer tweaking.. Ya, regedit mungkin anda sudah tau semua. Tapi mungkin belum banyak yang tau tentang Microsoft Management Console (MMC) yang dapat diakses dari menu run - gpedit.msc. (MMC) adalah hosts administrative tools yang dapat digunakan untuk mengelola network, komputer, service, dan komponen system komputer lainnya. Dengan interface

yang lebih user friendly, kita bisa lebih fleksibel dan mudah dalam mengkonfigurasi komputer.

Pada tutorial kali ini saya hanya akan membahas mengenai cara mengamankan komputer dan data anda dari "si tangan jahil".

Mendisable akses ke harddisk atau drive lainnya:
1. Klik Start - Run
2. Ketik gpedit.msc
3. Pilih User Configuration
4. Administrative Templates
5. Windows Components
6. Windows Explorer
7. Pada sisi sebelah kanan double klik prevent access to drives from My Computer

8. Pilih Enabled
9. Tentukan drives mana yang tidak boleh diakses / disable
10. Klik apply - Ok
11. Sekarang coba and buka drive tersebut, maka akan ada message pop up seperti dibawah ini:

Menyembunyikan semua drive atau drive tertentu:
1. Ikuti cara diatas sampai step 6
2. Pada sisi sebelah kanan, double klik Hides these specified drives in My Computer
3. Pilih enable, dan tentukan drive apa yang ingin disembunyikan.
4. Ada baiknya pilih Restrict all drives untuk menyembunyikan semua drive pada komputer
5. Klik apply dan ok
6. Coba buka My Computer atau Windows Explorer dan Lihat pada My Computer. Apa yg terjadi pada Komputer anda?

Nah loe.. kalo gak ada di My Computer nanti gimana kita buka flash disk, cd, dll
Tenang bos, anda masih bisa membukanya. Caranya mudah, Pada address bar ketik drive yang ingin dibuka. Misalnya untuk flash disk biasanya ada di drive F, maka anda tinggal mengetik f: (f+titik2) lalu enter.

Beres kan? sekarang data anda lebih aman dari jangkauan si tangan jahil

Tips: Sebaiknya anda hanya memilih untuk menyembunyikan drive, dan matikan fitur "prevent access to drives from My Computer" dengan memilih not configure. Karena dengan memilih untuk membatasi akses terhadap drive tertentu atau semua drive pada komputer anda, maka anda gak bisa sama sekali untuk mengakses flash disk, cd, dll.

Selain 2 fitur tersebut, masih banyak fitur - fitur lainnya, yang mungkin perlu untuk mengamankan kompi anda dari "si tangan jail" salah satunya dengan menyembunyikan menu file, folder option, dll.. Biarkan tangan dan pikiran anda yang melanjutkan tutor saya ini..

Rencana Rahasia untuk Memberangus Internet pada Tahun 2012 Terungkap

2010-02-01T00:38:00.000-08:00

Oleh: Paul Joseph Watson
Rabu, 11 Juni 2008
(Sumber: www.prisonplanet.com)

Beberapa kalangan mempertanyakan apakah laporan tentang pengenalan sistem pay-per-view (bayar per tayangan) yang beredar itu merupakan lelucon, namun kenyataannya pergerakan lebih luas untuk meregulasi web telah terdokumentasi.

Menurut bocoran sebuah laporan, ISP-ISP telah memutuskan untuk membatasi internet menjadi model langganan seperti TV di mana para pemakai dipaksa membayar untuk mengunjungi website-website korporat tertentu pada tahun 2012, sementara website lain akan diblokir. Meski beberapa orang menganggap cerita tersebut sebagai lelucon, rencana yang lebih luas untuk

memberangus internet tradisional dan menggantinya dengan Internet 2 yang teregulasi dan terkendali adalah sesuatu yang dapat dibuktikan secara nyata.

“Para pegawai Bell Canada dan TELUS (dulu dimiliki Verizon) secara resmi menegaskan bahwa pada tahun 2012, ISP-ISP di seluruh dunia akan mengurangi akses internet menjadi model langganan seperti TV, yang hanya menawarkan akses ke sejumlah kecil situs komersial dan diperlukan biaya tambahan untuk setiap situs lain yang Anda kunjungi. Situs-situs ‘lain’ ini dengan demikian akan kehilangan ekspos dan pada akhirnya tutup, hasilnya adalah akhir internet,” bunyi sebuah laporan yang menyebar luas—layaknya kebakaran hutan—di internet beberapa hari terakhir.

Masyarakat telah mempertanyakan kebenaran laporan itu karena klaim-klaimnya tidak didukung oleh sumber lain, hanya “harapan” bahwa Majalah Time akan menyusun laporan untuk mengkonfirmasi rumor itu. Sebelum laporan tersebut muncul, orang-orang telah menilai atau menganggap cerita tadi sebagai sebuah lelucon.

Yang didokumentasikan, sebagaimana digarisbawahi oleh laporan tadi, adalah fakta bahwa wireless web package milik TELUS hanya membolehkan akses pay-per-view terbatas ke website berita atau korporat tertentu. Ini adalah model dasar internet pasca 2012.

Masyarakat mencatat bahwa para penyusun video tersebut sepertinya lebih tertarik mengajak pengunjung berlangganan Youtube-nya daripada berjuang untuk kebebasan internet, karena mereka dengan jelas mengikutsertakan penampilan seorang wanita cantik yang tidak malu memperlihatkan belahan pakaiannya. Mayoritas video Youtube lainnya yang ber-account sama diisi dengan klip satir aneh atas nama orang-orang yang sama yang terdapat dalam klip kebebasan internet. Hal ini mendorong banyak orang untuk curiga bahwa cerita internet itu hanya tipuan belaka untuk menarik perhatian masyarakat kepada kelompok tersebut.

Apakah laporan itu benar atau lelucon belaka, sesungguhnya terdapat agenda sangat nyata untuk membatasi, meregulasi, atau memberangus kebebasan pemakaian internet, dan kami telah mendokumentasikan perkembangannya selama bertahun-tahun.

Langkah pertama telah diambil, yaitu penarikan biaya untuk setiap pengiriman email. Dengan dalih menyingkirkan spam, Bill Gates dan pimpinan industri lainnya telah mengusulkan agar para pengguna internet membeli credit stamp (tanda kredit) yang menunjukkan berapa banyak email yang bisa dikirim pengguna. Ini tentu saja merupakan lonceng kematian untuk milis-milis dan newsletter politik.

New York Times melaporkan bahwa “America Online dan Yahoo, dua dari penyedia account email terbesar di dunia, akan mulai menggunakan sebuah sistem yang memberi perlakuan istimewa pada pesan-pesan dari perusahaan yang membayar ¼ sen sampai satu sen untuk menyampaikannya. Para pengirim harus berjanji untuk hanya mengontak orang-orang yang telah setuju menerima pesan mereka, atau mereka mendapat resiko diblokir sepenuhnya.”

Gelombang pertama akan berupaya menetapkan harga kepada pengguna internet konvensional dan kemudian memaksa mereka beralih ke Internet 2, suatu hub (pusat) teregulasi di mana untuk membangun sebuah website diperlukan izin langsung dari FCC atau kantor pemerintah.

Internet asli selanjutnya akan diubah menjadi database pengawasan massal dan perangkat marketing. Majalah Nation pada tahun 2006 melaporkan bahwa, “Verizon, Comcast, Bell South, dan raksasa komunikasi lainnya, sedang mengembangkan strategi-strategi yang bisa menelusuri dan menyimpan informasi mengenai setiap gerakan kita di dunia cyber dalam sebuah koleksi data besar dan sistem marketing, suatu jangkauan yang dapat menandingi National Security Agency. Menurut buku putih yang kini beredar di industri telekomunikasi, telepon, dan kabel, orang-orang berkantung tebal—korporasi, kelompok kepentingan, dan pengiklan besar—akan memperoleh perlakuan istimewa. Konten dari provider-provider ini akan memprioritaskan pada layar komputer dan televisi kita, sedangkan informasi yang dianggap tidak menyenangkan, seperti komunikasi peer-to-peer, akan dipindahkan ke jalur lambat atau bahkan diblokir.”

Selama beberapa tahun terakhir, nyanyian propaganda yang ingin memberangus internet dan kemudian membawanya ke jalur kontrol ketat telah mengalir dari sejumlah organ kekuasaan.

* Majalah Time setahun lalu melaporkan bahwa sejumlah peneliti yang dibiayai oleh pemerintah federal ingin menutup internet dan memulainya dari awal, dengan menyebut fakta bahwa pada saat itu terdapat beberapa loophole (lubang lari) dalam sistem internet di mana para pemakai tidak dapat ditelusuri atau dilacak sepanjang waktu. Proyek-proyek tersebut menggemakan gerakan-gerakan yang telah kami laporkan sebelumnya yang hendak mengawasi ketat kebebasan internet dan bahkan merancang bentuk internet baru yang dikenal sebagai Internet 2.

* Dalam pertunjukan bipartisan (dua partai politik-penj), belakangan ini terdapat tuntutan dari Demokrat dan Republik untuk mengintai semua warga AS melalui ISP yang dimandatkan.

* Strategi Gedung Putih dalam “memenangkan perang melawan teror” yang baru-baru ini dideklasifikasi (dibuka ke publik-penj) membidik teori-teori konspirasi di internet sebagai daerah perekrutan teroris dan Gedung Putih mengancam “mengurangi pengaruh tersebut”.

* Pentagon baru-baru ini mengumumkan usahanya menginfiltrasi internet dan mempropagandakan perang melawan teror.

* Dalam sebuah pidato Oktober lalu, direktur Homeland Security, Michael Chertoff, mengidentifikasi web sebagai “kamp pelatihan teror”, yang dengannya “orang-orang tidak puas yang tinggal di AS” sedang mengembangkan “ideologi radikal dan potensi ketrampilan jahat”. Ia mengajukan solusi, “pusat gabungan intelijen” yang dibantu oleh personel Homeland Security yang akan beroperasi tahun depan.

* Pemerintah AS ingin memaksa para blogger dan aktivis akar rumput di internet untuk mendaftarkan dan secara rutin melaporkan aktivitas mereka ke Kongres. Tuduhan kriminal meliputi penahanan bersyarat hingga satu tahun dapat menjadi hukuman atas ketidakpatuhan.

* Kasus hukum menonjol atas nama Asosiasi Industri Rekaman Amerika dan organisasi perdagangan global lainnya yang berupaya mengkriminalkan semua file sharing di internet yang melanggar hak cipta, dan kemudian sepenuhnya menutup www bersangkutan – dan argumen mereka didukung oleh pemerintah AS.

* Putusan hukum menonjol di Sydney melangkah lebih jauh dalam memasang pintu jebakan untuk menghancurkan internet dan mengakhiri blog dan website berita alternatif, dengan menetapkan bahwa link menuju website lain merupakan pelanggaran hak cipta dan pembajakan.

* Uni Eropa, yang dipimpin oleh calon kuat Perdana Menteri Inggris masa depan dan mantan Stalinis, John Reid, juga telah bersumpah untuk menghabisi “teroris” yang menggunakan internet sebagai media propaganda.

* Rancangan undang-undang penyimpanan data Uni Eropa, yang disahkan tahun lalu setelah menimbulkan banyak kontroversi dan penangguhan implementasi selama akhir 2007, mewajibkan operator telepon dan provider internet untuk menyimpan informasi tentang siapa menghubungi siapa dan siapa meng-email siapa selama sedikitnya enam bulan. Dengan undang-undang ini, para penyelidik di semua negara Uni Eropa, dan bahkan, yang paling aneh, di AS, dapat mengakses data warga Uni Eropa berupa panggilan telepon, pesan SMS, email, dan layanan instant messaging.

* Uni Eropa juga telah mengusulkan undang-undang yang dapat mencegah pengguna meng-upload semua bentuk video tanpa lisensi.

* Menurut majalah New Scientist, pemerintah AS juga sedang mendanai riset mengenai situs jejaring sosial dan bagaimana mengumpulkan dan menyimpan data pribadi yang dipublikasikan dalam situs-situs tersebut. “Pada waktu yang sama, para pembuat undang-undang AS sedang berusaha memaksa situs jejaring sosial itu sendiri untuk mengontrol jumlah dan jenis informasi yang bisa diletakkan dalam situsnya oleh para pengguna, terutama anak-anak.”

Perkembangan bentuk baru internet dengan regulasi baru juga dirancang untuk menciptakan sebuah sistem kasta online di mana hub internet yang lama akan dibiarkan kalah dan mati, sehingga memaksa masyarakat menggunakan www baru yang berpajak, disensor, dan diregulasi.

Jangan salah, internet, salah satu pionir terbesar—yang pernah dibuat—dalam kebebasan berbicara, sedang diserang oleh orang-orang berkuasa yang tidak bisa beroperasi dalam suatu masyarakat di mana informasi mengalir secara bebas dan tak terbatas. Gerakan-gerakan Amerika dan Eropa menirukan cerita yang setiap minggu kita dengar dari negara Komunis China, di mana internet diregulasi secara ketat dan eksis sebagai entitasnya sendiri jauh (terlepas) dari web luar.

Internet adalah teman terbaik bagi kebebasan dan menjadi kutukan bagi penggila pengawasan. Pembasmian internet merupakan salah satu tujuan jangka pendek dari orang-orang yang berupaya mensentralisasi kekuasaan dan menundukkan penduduknya di bawah tirani dengan mengeliminasi hak memprotes dan hak mendidik orang lain melalui forum www yang bebas.

United tunjukkan kelas di Emirates

2010-02-01T00:37:00.000-08:00

Manchester United berhasil menggagalkan aksi balas dendam Arsenal, setelah mempermalukan The Gunners dengan skor 3-1 di kandang mereka sendiri, di Stadion Emirates, Minggu (31/1).

Dengan 53 poin, Manchester United kian mengancam keberadaan Chelsea yang kini memimpin klasemen dengan 54 poin. Arsenal sendiri gagal merapatkan nilainya dengan United dimana kini mereka kembali terpaut empat angka di urutan ketiga.

Setelah di pertemuan pertama pada musim ini Arsenal juga takluk 2-1 dari Manchester United, namun tim asuhan Arsene Wenger itu gagal untuk membalas dendam di partai bigmatch akhir pekan ini.

Laga baru berjalan dua menit Arsenal menggebrak lini pertahanan Manchester United dari sisi kiri, saat Andrei Arshavin dengan kemampuan individunya melewati kawalan Wes Brown, namun sayang tendangannya dari sudut sempit masih sedikit melebar dari arah gawang.

Pertahanan Arsenal ganti ditekan oleh Manchester United di menit ketujuh bila saja upaya tendangan silang Darren Fletcher dari sisi kanan yang mengarah kepada Rooney tidak digagalkan oleh William Gallas.

Memasuki menit ke-13 lagi-lagi Arshavin merepotkan pemain bertahan Manchester United, dimana aksi individunya menerobos ke kotak penalti membuat Brown kalah langkah dan beruntung sontekannya ke tiang jauh hanya menghasilkan tendangan gawang.

Manchester United dua kali mengancam gawang Manuel Almunia melalui kapten tim Patrice Evra, namun sayang upayanya tersebut masih belum menemui sasaran sejauh ini.

Kegagalan penjaga gawang Manuel Almunia dalam membaca arah bola Nani berubah menjadi malapetaka bagi Arsenal, dimana umpan silang pemain Portugal itu mampu mengubah keadaan menjadi 1-0 di menit ke-33 bagi Manchester United.

Hanya bertahan empat menit saja, Manchester United menggandakan keunggulannya melalui Wayne Rooney yang mencetak golnya yang ke-100 untuk Red Devils saat memanfaatkan serangan balik yang digalang oleh Nani.

Tidak lama kemudian kesalahan umpan Paul Scholes nyaris membuahkan hasil balasan dari Arshavin, yang untuk ketiga kalinya tidak mampu menyelesaikan peluang dengan baik.

Lima menjelang istirahat United hampir saja mencetak gol ketiganya, saat umpan Wayne Rooney dari dalam kotak penalti dikontrol oleh Darren Fletcher yang kemudian menyodorkan umpan kepada Nani, namun sayang tendangan datarnya masih melebar di sisi kiri gawang.

Tujuh menit usai turun minum Arsenal harus meratap kembali saat serangan cepat United yang digalang individu oleh Ji-Sung Park membuahkan hasil sempurna dengan tendangan tipis ke sisi kiri gawang tanpa dapat dihalau oleh Amunia.

Manchester United tak henti-hentinya membombardir pertahanan Arsenal melalui aksi individu Wayne Rooney, namun sayang tendangan kerasnya masih melebar tipis di sisi kiri gawang.

10 menit menjelang bubaran Arsenal memperkecil keadaan melalui tendangan setengah salto yang dilepaskan oleh bek Belgia Thomas Vermaelen dari luar kotak penalti, meski bola sempat mengenai Jonny Evans dan tak dapat dijangkau oleh Edwin van der Sar.

Seharusnya Arsenal mampu memperkecil ketertinggalan untuk kedua kalinya bila tandukan William Gallas tepat di depan hadapan Van der Sar tidak melebar dari sasaran.

Di sisa-sisa pertandingan, Manchester United kembali mengancam gawang Almunia bila saja tendangan Wayne Rooney yang tepat dihadapan kiper Spanyol tersebut tidak melebar dari sasaran.

Susunan pemain:

Arsenal: Almunia, Sagna (Bendtner 72), Gallas, Vermaelen, Clichy, Fabregas, Song Billong, Denilson (Walcott 61), Nasri, Arshavin, Rosicky (Eboue 72)

Manchester United: Van der Sar, Rafael Da Silva, Jonathan Evans, Brown, Evra, Scholes (Giggs 71), Carrick, Fletcher, Nani (Berbatov 89), Rooney, Park (Valencia 87).

[biangbola]

Milan tak khawatirkan MU

2010-02-01T00:34:00.000-08:00

Tak ada kemenangan didapat AC Milan dalam tujuh hari ke belakang. Meski begitu, Leonardo sama sekali tak khawatir dengan jadwal tarung kontra Manchester United di babak 16 besar Liga Champions.

Cuma satu poin yang didapat Milan dari tiga pertandingan terakhirnya. Setelah ditundukkan Inter Milan dengan 0-2, Rossoneri didepak Udinese dari Coppa Italia setelah dipermalukan di kandang sendiri dengan skor 0-1.

Malam tadi, kembali Ronaldinho cs gagal meraih kemenangan, di San Siro, mereka diimbangi Livorno dengan skor 1-1. Kondisi tersebut jelas mengkhawatirkan karena Milan punya jadwal berat menghadapi Manchester United di babak 16 besar Liga Champions dua pekan mendatang.

Setelah punya tren yang sangat baik di awal 2010, mereka kini justru terperosok. Situasi yang membuat Milanisti layak was-was. Padahal di sisi lain The Red Devils masih tampil konsisten dengan menundukkan Arsenal 1-3 dalam pertandingan di Emirates Stadium.

"Apakah saya khawatir dengan Manchester United? Saya pikir Liga Champions akan datang di saat yang tepat. Kami akan mempelajari apa yang salah dengan pekan ini," ungkap Leonardo seperti diberitakan La Republicca.

Leg pertama babak 16 besar Liga Champions akan dilangsungkan di San Siro pada 16 Februari, sedangkan pertemuan kedua di Old Trafford pada 10 Maret. Dua pekan masih tersisa sebelum laga tersebut, Leonardo harus bisa membangkitkan performa anak didiknya jika tak mau tersingkir cepat.

"Ini semua bukan karena mood tim yang sedang buruk, anak-anak sudah bermain bagus. Yang terpenting adalah saling berbagi dan memiliki kesadaran untuk tetap memberikan yang terbaik," pungkas pelatih asal Brasil itu.

[detik]

Chelsea eksploitasi laga Arsenal vs United

2010-01-29T07:14:00.000-08:00

Pepatah mengatakan, gajah bertarung sama gajah, pelanduk mati di tengah-tengah. Tapi di Liga Inggris pekan ini, ada 'gajah' yang coba memanfaatkan pertarungan dua 'gajah'.

'Gajah' itu bernama Chelsea. Di saat dua tim raksasa lainnya, Arsenal dan Manchester United, harus baku bunuh, 'Si Biru' punya kesempatan untuk berlari meninggalkan keduanya.

Arsenal akan menjamu

MU di Stadion Emirates, Minggu (31/1/2010). Pertarungan yang layak disebut mega duel, selain karena kualitas keduanya, juga karena posisi mereka di klasemen.

Hingga 23 pertandingan, MU untuk sementara duduk di tangga kedua Premiership; sementara Arsenal menguntit satu tingkat di belakang dengan defisit satu angka saja.

Emirates nanti akan jadi tempat penentuan tentang siapa yang paling dapat mengikuti pace Chelsea yang duduk di puncak. Pihak yang menjadi pecundang harus bersiap-siap cuma jadi penonton di sisa musim.

Meski di dua pertandingan terakhirnya, satu di Piala FA dan satu di Liga, Arsenal kurang menggigit, mereka layak untuk diunggulkan. Kolektivitas dan fluid football yang selama ini jadi ciri khas mereka masih belum hilang.

Ada beberapa pemain Arsenal yang harus absen akhir pekan nanti, di antaranya bek produktif Thomas Vermaelen, yang meski meski cederanya tidak separah yang diduga sebelumnya, tetap harus rehat.

Lini tengah The Gunners yang digalang oleh Cesc Fabregas akan tetap jadi jantung pasukan Arsene Wenger. Duet Andrei Arshavin dan Nicklas Bendtner di depan akan dimanjakan oleh umpan-umpan Fabregas cs.

Sementara MU tengah berada dalam kondisi moral tinggi. Setelah sempat naik turun, 'Setan Merah' meraih hasil positif di dua laga terakhir, yakni menggerus Hull City 4-0 (Premiership) dan maju ke final Piala Carling dengan menekuk Manchester City 3-1.

Ketajaman Wayne Rooney masih akan jadi tumpuan tim tamu. Total 21 gol di semua ajang, lima di antaranya di dua laga terakhir, merupakan bukti bahwa Roo kini adalah kartu as MU pasca kepergian Cristiano Ronaldo.

Nah, yang diuntungkan dari duel Arsenal kontra MU adalah Chelsea yang kuat bercokol di posisi teratas dengan nilai 51. Sehari sebelum mega duel di London, The Blues akan melawat ke markas Burnley.

Walau bermain tandang, Chelsea diprediksi tidak akan kesulitan untuk membawa pulang tiga angka. Pasalnya, Burnley tengah terpuruk di posisi 18 dan terancam sedotan degradasi.

Dari sisi internal, Chelsea juga tengah berada melaju di gigi tinggi. Empat kemenangan di bulan Januari tanpa diperkuat Didier Drogba adalah bukti bahwa Carlo Ancelotti selalu menemukan jalan untuk meraih hasil terbaik.

Bila mampu mewujudkan kemenangan, maka Chelsea akan menjauh dari kejaran MU dan Arsenal. Hasil seri di Emirates akan kian menguntungkan 'Si Biru' karena mereka akan jadi penghuni pole position dalam balapan menuju titel.

Kiamat Tahun 2012 Dibantah Tetua Indian Maya

2010-01-29T01:24:00.000-08:00

Apolinario Chile Pixtun bosan dihujani pertanyaan mengenai kalender Maya yang memperkirakan kiamat pada 21 Desember 2012. Menurut tetua Indian Maya itu, berita tersebut tidak benar. ”Saya kembali dari Inggris tahun lalu dan mereka membuat saya muak dengan hal itu.”

Dalam gambar yang diambil pada 3 Oktober 2009 ini terlihat tetua Indian Maya asal Guatemala, Apolinario Chile Pixtun, sedang melakukan acara ritual di altar Iximche di Tecpan, Guatemala.

Keadaan bisa bertambah buruk baginya. Bulan depan film Hollywood berjudul 2012 akan diputar di bioskop, yang memperlihatkan gempa bumi, hujan meteor, dan sebuah tsunami mencampakkan sebuah kapal induk ke Gedung Putih.

Di Universitas Cornell, Ann Martin, yang mengelola situs internet Curious? Ask an Atronomer, mengatakan, orang- orang telah ketakutan.
”Sayang sekali bahwa kita mendapatkan e-mail dari siswa-siswa SD yang mengatakan bahwa mereka terlalu muda untuk mati,” kata Martin. ”Ada juga seorang ibu dua anak kecil yang takut dia tidak akan hidup untuk melihat mereka dewasa.”
Chile Pixtun, warga Guatemala, mengatakan, teori-teori hari kiamat itu datang dari gagasan Barat, bukan Maya.

Sebuah periode waktu yang penting bagi orang Maya memang berakhir pada tanggal itu, dan orang-orang telah menemukan serangkaian penjajaran astronomis yang menyebutkan pada tahun 2012 akan ada kejadian langka bagian dari siklus setiap 25.800 tahun.

Namun, sebagian besar ahli arkeologi, astronomi, dan suku India Maya mengatakan, satu-satunya yang mungkin akan menghantam Bumi adalah hujan filsafat New Age dan kabar angin soal kiamat di internet. Dengan kata lain, hari kiamat itu tidak benar.
Ramalan kiamat tahun 2012 terdengar seperti skenario kiamat yang bermunculan dalam beberapa dekade terakhir. Namun, ”ramalan” Maya ini agak lain karena disebutkan mempunyai beberapa dasar arkeologis.

Salah satu conrohnya adalah Monumen Enam. Monumen ini ditemukan di Meksiko selatan saat pembangunan jalan raya tahun 1960-an. Lapisan batu di monumen itu nyaris musnah. Sebagian besar situs itu tertutup aspal dan bagian-bagian dari batu itu telah dijarah.

Namun uniknya, ada bagian batu masih tersisa, yang mengandung padanan angka 2012. Pesan yang tertangkap pada lembar batu itu menyebutkan akan terjadi sesuatu pada tahun 2012. Perkiraan itu melibatkan Bolon Yokte, salah satu dewa Maya yang misterius yang dihubungkan dengan perang dan penciptaan. Erosi dan retakan pada batu itu membuat bagian akhir dari tulisan itu nyaris tak terbaca.

Ahli arkeologi Guillermo Bernal dari Universitas Otonomi Nasional Meksiko mengartikan bagian akhir tulisan yang sudah terkikis itu mungkin menyebutkan, ”Dia akan turun dari langit”.

Peradaban Maya mencapai puncak kejayaan dari periode tahun 300 Masehi sampai 900 Masehi. Mereka juga mengembangkan astronomi.

Kalender Hitungan Panjang milik Maya dimulai tahun 3114 sebelum Masehi. Kalender ini menandai siklus 394 tahunan sebagai Baktun. Angka tiga belas adalah angka penting dan sakral bagi Indian Maya. Suku ini memercayai Baktun ke-13 berakhir sekitar 21 Desember 2012.

Namun, ada yang mengatakan hal itu tidak menyimpulkan soal kiamat. ”Itu merupakan ulang tahun khusus soal penciptaan,” kata David Stuart, seorang spesialis epigrafi Maya dari Universitas Texas di Austin, AS. ”Orang Maya tidak pernah mengatakan dunia akan berakhir, tidak pernah mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Mereka hanya mencatat peringatan masa depan di Monumen Enam.”

Bernal mengatakan bahwa kiamat merupakan sebuah konsep ”yang sangat Barat, Kristen” yang diproyeksikan kepada orang Maya”.

Namun, sebagian orang mengatakan orang Maya mengetahui sebuah rahasia lain: poros Bumi bergoyang dan mengubah posisi bintang-bintang setiap tahun. Sekali dalam setiap setiap 25.800 tahun Matahari menjajarkan diri dengan pusat Bima Sakti. Ini sekaligus menandakan Matahari berada pada titik terendah di kaki langit. Itu akan terjadi pada 21 Desember 2012. Saat itu pula Matahari terbit di tempat yang sama dan pusat galaksi menjadi terang benderang.

Teori lain memang menyebutkan penjajaran itu atau gangguan magnetik bisa menimbulkan pergeseran kutub. Ilmuwan mengatakan, kutub-kutub mungkin bergeser satu derajat selama satu juta tahun. Namun, dikatakan juga, tak ada tanda-tanda itu akan terjadi pada tahun 2012
Sumber: Koran kompas

Hack Billing Explorer

2010-01-27T21:22:00.000-08:00

Pada postingan sebelumnya penulis pernah memberikan teknik hacking pada billing indobilling.
kali ini tidak jauh berbeda, masih tentang hacking billing, tapi untuk pengguna billing explorer.
Caranya sangat mudah,

buka program, lalu secara otomatis, akan tercatat ip komputer yang anda gunakan, jika tidak, maka tinggal disesuaikan dengan menekan tombol Recheck IP Address. Jika berhasil terkoneksi, maka kita dapat mereset hitungan billing tersebut. Enjoy it

Rooney bawa MU ke final Piala Carling

2010-01-27T21:17:00.000-08:00

Manchester United maju ke partai puncak Piala Carling setelah menjinakkan Manchester City di leg kedua semifinal yang berakhir 3-1. 'Setan Merah' lolos dengan agregat 4-3.

MU baru bisa menjebol gawang City pada babak kedua. Gol pertama 'Setan Merah' di Old Trafford, Rabu (27/1), dicetak oleh Paul Scholes pada menit 52, sebelum kemudian Michael Carrick menggandakan di menit ke-52.

Carlos Tevez, yang bikin dua gol dalam kemenangan 2-1 untuk City di leg pertama, sempat meniupkan asa untuk timnya lewat gol pada menit 76 yang bikin agregat jadi sama kuat 3-3. Namun, Wayne Rooney akhirnya memastikan tiket final untuk MU lewat golnya pada menit-menit akhir.

Di partai puncak, MU sudah dinanti Aston Villa yang telah lolos terlebih dulu. Final akan dihelat di Wembley pada 28 Februari 2010 mendatang.

Jalannya Pertandingan

Carlos Tevez mulai menebar

ancaman ke gawang MU pada menit 23. Dia berusaha merangsek menembus pertahanan MU dengan kawalan ketat dari Jonny Evans dan Rio Ferdinand yang akhirnya mampu meredam Tevez yang terjatuh.

Enam menit kemudian, Craig Bellamy meneruskan operan Javier Garrido dengan umpan silang ke arah tiang jauh. Di sana Tevez menyambut dengan tandukan yang masih bisa ditepis kiper Edwin van der Sar.

MU membalas pada menit 32. Michael Carrick mengirimkan bola ke arah Ryan Giggs yang kemudian mendapat peluang meski Shay Given masih berhasil mengandaskannya.

Tekanan masih dilancarkan MU semenit berselang. Carrick kali ini mengirim bola Wayne Rooney yang membentur tembok pemain City. Upaya kedua dari kombinasi yang sama kemudian juga masih bisa dihentikan Given.

Dua menit memasuki babak kedua, Micah Richards melakukan overlap dari sisi kanan. Tak ada rekan yang bisa membantu, dia melepaskan sepakan kaki keras kaki kiri meski masih ada Van der Sar untuk menahan.

MU akhirnya memimpin pada menit 52. Setelah bola berpindah-pindah kaki dan sempat dihalau Given, si kulit bundar akhirnya dikuasai Paul Scholes yang lantas melepas tendangan menyusur tanah. Tampak sedikit membentur pemain lain, bola tak terhenti untuk bersarang dalam gawang City.

Peluang emas untuk MU hadir lagi di menit ke-61. Sebuah umpan panjang bisa diterima Nani dengan baik dan kemudian diteruskan ke arah Rooney. Kans untuk bikin gol buat Rooney sangat terbuka meski Dedryck Boyata berhasil menekel bola untuk menghasilkan sepak pojok belaka.

Enam menit kemudian, City memeragakan kerjasama tim apik. Bola berpindah dari Tevez ke Gareth Barry lantas ke Craig Bellamy yang menanduk bola untuk diteruskan dengan tendangan Richards. Namun, bola membentur tembok MU dan hanya berbuah sepakan pojok.

MU tampaknya sudah benar-benar mengunci tiket ke final setelah bikin gol kedua pada menit 71. Lemparan ke dalam diambil pendek untuk diterima Nani dan kemudian dioper ke arah Darren Fletcher. Bola lantas bisa dikuasai Carrick yang dengan tenang mengecoh Given untuk bikin skor 2-0.

City belum mau menyerah begitu saja. Hanya lima menit usai MU bikin gol kedua, City memperkecil ketinggalan lewat Tevez. Umpan silang dari Bellamy dimanfaatkan dengan apik oleh Tevez yang lolos dari kawalan Ferdinand. Agregat kini sama kuat 3-3.

Saat pertandingan tampak akan memasuki babak tambahan, MU menggebrak. Dari sepak pojok yang diambil Giggs, bola dioper pendek ke arah Antonio Valencia yang dihadang Tevez. Bola kembali ke Giggs yang lantas melepaskan umpan silang yang langsung disambut tandukan Rooney.

Susunan Pemain:

Manchester United: Edwin van der Sar; Rio Ferdinand, Patrice Evra, Rafael (Wes Brown '74), Jonathan Evans, Michael Carrick, Ryan Giggs, Paul Scholes, Darren Fletcher, Nani (Antonio Valencia '90), Wayne Rooney.

Manchester City: Shay Given; Vincent Kompany, Javier Garrido (Stephen Ireland '64), Micah Richards, Pablo Zabaleta, Dedryck Boyata, Shaun Wright-Phillips (Emmanuel Adebayor '72), Gareth Barry, Nigel De Jong, Craig Bellamy, Carlos Tevez.

[detik]

Chelsea rebut kembali posisi puncak

2010-01-27T21:03:00.000-08:00

Setelah satu minggu dilengserkan rivalnya dari puncak klasemen sementara, Chelsea kembali menduduki posisi tersebut setelah mengalahkan Birmingham 3-0 di Stamford Bridge, Rabu malam (27/1) waktu setempat.

Frank Lampard menjadi

bintang kemenangan Chelsea tersebut berkat dua golnya. Sedangkan satu gol lainnya dicetak Florent Malouda.

Dengan koleksi 51 poin The Blues kembali memimpin kompetisi karena unggul satu angka dari Manchester United dan dua poin dari Arsenal. Chelsea bahkan memiliki sisa pertandingan lebih banyak dibanding dua rivalnya itu.

Minggu lalu, untuk kali pertama dalam tiga bulan, tim asuhan Carlo Ancelotti itu tergusur dari tempatnya di posisi teratas klasemen. Ketika itu mereka didongkel Arsenal sebelum MU menggeser The Gunners tiga hari kemudian.

Menghadapi Birmingham yang tak terkalahkan dalam 14 laga terakhirnya, Chelsea sudah menggelorakan suporternya ketika di menit kelima Malouda membuka skor. Dari jarak dekat winger Prancis itu menuntaskan pekerjaan brilian Joe Cole yang menyerang dari sayap kanan.

Tuan rumah pun mendominasi pertandingan dan terus memberi tekanan pada pertahanan lawan. Hasilnya, di menit 32 Lampard menggandakan keunggulan timnya. Memperoleh ruang tembak cukup besar di depan kotak penalti, gelandang internasional Inggris itu mencocor jala Joe Hart dengan tendangan kaki kanannya.

Birmingham, yang telah melampaui rekor Nottingham Forest ketika tak terkalahkan dalam 13 pertandingan berturut-turut sebagai tim promosi Premiership di musim 1994/1995, tidak banyak berbuat dalam laga ini. Tercatat hanya dua kali mereka melakukan shot on goal, dan itu pun tidak sampai memberi skor buat mereka.

Dan Chelsea pun memantapkan kemenangannya menjadi 3-0 lagi-lagi melalui gol Lampard. Menerima umpan Malouda, ia membuat Hart kembali memungut bola dari gawangnya semenit sebelum pertandingan selesai.

Kemenangan dan sukses ini masih diikuti kabar gembira yang lain buat pendukung Chelsea. Pasalnya, striker Didier Drogba sudah akan kembali bergabung ke London setelah merampungkan tugasnya bersama timnas Pantai Gading di Piala Afrika.Yang menarik, Chelsea mencetak 17 gol dalam empat pertandingan tanpa Drogba.

Susunan pemain:
Chelsea: Petr Cech, John Terry, Ricardo Carvalho, Ashley Cole, Branislav Ivanovic, Deco, Frank Lampard, Michael Ballack, Florent Malouda, Nicolas Anelka (Daniel Sturridge 88), Joe Cole (Yuri Zhirkov 81)

Birmingham: Joe Hart, Scott Dann, Roger Johnson, Liam Ridgewell, Stephen Carr, Barry Ferguson, Lee Bowyer, James McFadden (Michel 72), Sebastian Larsson, Cameron Jerome (Keith Fahey 56), Cristian Benitez

Hasil lainnya:
Everton 2-0 Sunderland
Blackburng 2-1 Wigan Atlhletic

[detik]

Secara Sains, Isu Kiamat 2012 Hanya Isapan Jempol...

2010-01-27T20:17:00.000-08:00

KOMPAS.com - Film 2012 yang ditayangkan di bioskop menyita perhatian publik di tanah air. Meskipun larangan menonton muncul dari Majelis Ulama Indonesia di berbagai daerah, antrean panjang calon penonton justru kian panjang.

Publik semakin penasaran, sementara di lain pihak MUI khawatir film ini bisa mengguncang keyakinan iman penonton. Titik kontroversi dari film Hollywood ini tidak lain adalah adegan kiamat yang menjadi pesan cerita film ini.

Padahal, jika

dikaitkan dengan kajian sains, film ini tidak lain berangkat dari isapan jempol belaka. Ide kiamat di film ini berangkat dari ramalan Suku Maya bahwa pada 21 Desember 2012 akan terjadi kiamat di bumi.

Avivah Yamani dari Langit Selatan menepis ramalan ini. Ia mengatakan, prediksi kiamat bangsa Maya pada 21-12-2012 tidak lain karena di tanggal itu adalah akhir dari siklus kalender. Atau, dengan kata lain kehabisan angka. Sebab, penanggalan Maya berlandaskan sistem bi-desimal (bilangan 20).

Kejanggalan lain adalah mengenai bergesernya kerak dan lempeng bumi secara ekstrim akibat pengaruh badai Matahari seperti yang digambarkan di film itu. Di 2012 digambarkan bahwa lidah Matahari dapat menghasilkan neutrinos, yaitu semacam gelombang microwave yang dapat memanaskan suhu inti bumi.

Padahal, seperti yang diungkapkan Dhani Herdiwijaya, ahli Fisika Matahari dari Institut Teknologi Bandung, lidah Matahari adalah fenomena umum yang terjadi sepanjang siklus keaktifan Matahari selama 11 tahun. Aktifnya Matahari ini ditandai dengan kemunculan bintik hitam di permukaan.

Saat bintik hitam muncul, di perut Matahari terjadi rotasi aliran massa yang dapat mempengaruhi gaya medan magnetnya. Pada puncak aktivitasnya, medan magnet ini berpusar hingga menembus ke lapisan fotosfer.

Temperaturnya 4.000 4.500 derajat Kelvin, sangat kontras dengan suhu di sekelilingnya sebesar 5.800 derajat Kelvin. Aktivitas medan magnetik yang kuat di bintik matahari ini dapat memanaskan lapisan kromosfer Matahari dan menimbulkan flare (ledakan cahaya) dan Corona Mass Injection (CME).

Aktivitas Flare dan CME yang tinggi bisa menimbulkan badai antariksa. Partikel-partikel terlontar yang sampai ke bumi berdampak signifikan pada iklim di Bumi dan dapat juga menimbulkan badai magnetik yang bisa menganggu komunikasi radio.

Pendinginan global

Yang jadi persoalan, ucapnya, saat ini tengah terjadi kecenderungan penurunan aktivitas Matahari. Tingkat radiasi medan magnetik Matahari terus turun. Kini berada di titik minimal. Dalam beberapa tahun terakhir, bintik matahari juga sangat jarang terbentuk.

Untuk itu, ia merasa tidak yakin jika di 2012 bakal terjadi badai Matahari ekstrim seperti yang dispekulasikan masyarakat. Yang orang-orang tahu saat ini, Bumi tengah terjadi pemanasan global. "Padahal, sebetulnya, kita juga tengah menghadapi kemungkinan kondisi global cooling," ujar Dhani kemudian.

Jadi, jika pun terjadi kiamat, itu bisa jadi karena kita tidak dapat menggunakan peralatan telepon, televisi, dan jaringan komunikasi, secara sementara akibat pengaruh serangan gelombang elektromagnetik dari badai Matahari. Itu pun jika terjadi...

CARA MEMBUAT BLOG DI BLOGGER

2010-01-26T02:34:00.000-08:00

Karena banyak yg bertanya tentang apa itu blog, maka agar lebih praktis saya tuliskan saja di sini info dasar blog bagi pemula. Tulisan ini berdasarkan cara pandang saya melihat teknologi blog yg sekarang lagi tumbuh pesat diminati tidak hanya kalangan awam, tapi juga mulai merambah ke kalangan intelektual dan akademisi serta selebritis Indonesia. Di luar negeri, blog sudah berkembang sejak lama. Kita saja yg memang suka ketinggalan.

1. Apa itu blog?

Blog adalah situs pribadi. Berbeda dg website yg setiap memposting harus susah payah memakai kode ekstensi .html .php, .asp, dll, blog merupakan otomatisasi dari semua ekstensi tsb. Sehingga karena sudah diotomatisasi, maka kita-kita semua yg lugu teknologi menjadi ostosmastis dapat memposting apa yg kita inginkan persis seperti kita memposting email ke teman atau ke milis.

Dan karena kemudahan inilah, maka

semua orang yg tahu internet dapat membuat blog atau situs pribadi; sama halnya dg memiliki email. Tak heran apabila pemilik blog bervariasi: mulai dari pembantu rumah tangga, ibu rumah tangga, tukang jualan sayur di pasar klewer, cewek-cewek "ramah" di pasar senggol, sampai profesor dan menteri-menteri.

2. Bagaimana cara membuat blog?

Seperti halnya email, buat account dulu di free blog provider (pemberi hosting/domain blog gratis). Yg paling populer adalah http://www.blogger.com. Bagi Anda yg sudah agak melek-huruf teknologi bisa juga buat account di http://www.wordpress.com dan http://blogsome.com. Selain yg dua ini masih banyak penyedia blog gratis yg bisa Anda ketahui kemudian. Ikuti pentunjuk step-by-step ketika mendaftar.

3. Setelah selesai register/sign-up di http://blogger.com, anda dapat mulai memposting/mempublish apapun yg Anda inginkan di blog: mulai dari curhat, puisi, cerpen, tulisan serius sampai yg canda.

CARA MEMBUAT BLOG DI BLOGGER

Membuat blog di blogger.com sangatlah mudah.
Sekarang saya akan tunjukan cara untuk membuat sebuah account baru di blogger.com, yang 100% gratis. Saya merekomendasikan anda untuk membuat blog di blogger.com karena program ini sangat didukung penuh oleh google, sehingga apabila kita membuat blog disini maka google akan cepat mengindeks blog kita. Alhasil blog kita akan muncul dihalaman pencari google.

LANGKAH KE-1 (GETTING STARTED)

Silahkan anda kunjungi website www.blogger.com

LANGKAH KE-2 (CREATE AN ACCOUNT)

Setelah page terbuka, silahkan anda klik CREATE AN ACCOUNT setelah anda klik, maka akan muncul form untuk mengisikan nama dan password. Silahkan isi dan anda harus selalu ingat username dan password yang anda isikan.

Jangan lupa untuk menceklist Term of service agreement.
Kemudian klik tombol panah "Continue" untuk melanjutkan ke langkah ke-3

LANGKAH KE-3 (NAME YOUR BLOG)

Bagian ini sangat penting, karena nama dari blog anda nantinya akan menjadi sebuah keyword.
TIPS: agar blog anda mudah terindex oleh search engine(mesin pencari), maka alangkah lebih bagusnya jika anda membuat sebuah kesamaan antara addres dan name dari blog anda!
Sekarang klik tombol panah ORANGE"Continue" untuk melanjutkan ke langkah ke-4

LANGKAH KE-4 (CHOOSE YOUR BLOG TEMLATE)

Sekarang anda haya tinggal selangkah lagi untuk mempunyai webblog buatan sendiri!!!
Disini anda ditujukan untuk memilih warna dan bentuk dari web anda. Silahkan pilih sesuai dengan topic dan selera anda.
OK jika anda sudah selesai memilih template, sekarang kita akan lanjut ke langkah berikutnya.
Sekarang klik tombol panah ORANGE"Continue" untuk melanjutkan ke langkah ke-5

LANGKAH KE-5 (GENERATE YOUR BLOG)

Sekarang blogger akan menciptakan blog anda. Setelah blog selesai dibuat, maka di browser anda akan ada tulisan "Your Blog Has Been Created" Klik start Posting untuk untuk membuat artikel/tulisan pertamamu.
Sekarang Isikan Judul artikel kamu pada kolom tile, dan tulis isi dari artikelmu di bawahnya!

SELAMAT!! sekarang anda sudah mempunyai blog sendiri dan sudah bisa dilihat dari penjuru dunia manapun :)

Piala FA: Bungkam Preston 2 - 0, Chelsea ke babak lima

2010-01-23T07:29:00.000-08:00

Perjalanan Chelsea di Piala FA musim ini masih berlanjut. Kondisi itu tercipta setelah 'Si Biru' mengandaskan Preston North End 2-0, Sabtu siang (23/1/2010) waktu setempat, untuk maju ke babak kelima.

Chelsea yang unggul kualitas dari Preston langsung menekan pada menit ke-15 lewat aksi umpan satu dua Yuri Zhirkov dan Frank Lampard. Nama terakhir melepaskan sepakan keras yang masih digagalkan oleh kiper Preston, Andy Lonergan.

Gol yang ditunggu para pendukung Chelsea hadir di menit ke-37. Diawali serangan balik cepat yang dibangun Michael Ballack, bola pun diumpan ke pada Nicolas Anelka. Seketika ia menyusup ke kotak penalti dan menipu satu pemain lawan sebelum menyepak bola ke dalam jala Lonergan.

Preston pun berusaha mengejar ketertinggalan itu. Hasilnya pada menit ke-41 crossing yang mengarah ke Chris Brown disambut sundulan yang masih bisa ditepis oleh Hilario. Bola muntah jatuh di kaki Darren Carter yang sayang belum bisa menjaga akurasi tendangannya.

Daniel Sturridge umpan pada Anelka dan diteruskan ke kaki Paulo Ferreira. Sayang peluang pada menit ke-44 dari tendangan Ferreira masih melayang di atas mistar gawang.

Tiga menit setelah jeda, Chelsea menggandakan keunggulan jadi 2-0. Sepak pojok Florent Malouda menggapai John Terry yang kemudian menyundul bola tersebut dan masih terselamatkan oleh Lonergan. Namun Daniel Sturridge dengan cepat menyambar bola muntah itu untuk dikonversi menjadi gol.

Di menit ke-66 usaha Anelka di sisi kiri pertahanan Preston kemudian diakhiri dengan umpan datar ke arah Ballack. Usai melepaskan diri dari kawalan, gelandang timnas Jerman itu melepaskan sepakan kaki kiri yang dapat ditepis keluar oleh Lonergan.

Dan semenit berselang tendangan keras Anelka mendarat tepat di pelukan Lonergan.

Lagi-lagi Anelka membuang peluang untuk membuat gol keduanya setelah pada menit ke-72 tendangan striker asal Prancis itu dari luar kotak penalti masih bisa diamankan oleh Lonergan.

Laga babak keempat Piala FA di Stadion Deepdale menyisakan dua menit, akselerasi Ferreira di sisi kanan mampu membongkar pertahanan Preston lalu mengirim umpan ke dalam kotak penalti yang diterima Joe Cole. Dan sepakan Cole masih tak menemui sasaran.

Susunan pemain

Preston: Lonergan, Hart, Mawene, St, Ledger, Davidson, Sedgwick (Mayor 72'), Chaplow, Jones, Carter (Parkin 59'), Wallace, Brown (Mellor 72').

Chelsea: Hilario, Paulo Ferreira, Alex, Terry, Zhirkov, Belletti (Malouda 19'), Ballack, Lampard (Joe Cole 66'), Deco, Anelka, Sturridge.

[detik]

Tampil Mempesona, Ini Rahasianya!

2010-01-23T07:27:00.000-08:00

Jakarta Tampil Cantik dan mempesona merupakan dambaan semua perempuan. Mau tahu cara mudah untuk tampil menarik? Ini dia!

1.Harumkan tanganmu! Ini mungkin terkesan sepele, namun secara tidak disadari, tangan merupakan gerbang pergaulan. Anda akan selalu mengunakan tangan ketika berkenalan atau bersosialisasi. Bayangkan jika

tangan Anda kotor dan bau, kesan baik Anda pasti berkurang. Cucilah tangan sesering mungkin. Ini juga akan memberi manfaat positif bagi kesehatan.

2. Make up merupakan hal penting dalam penampilan. Biasanya banyak perempuan yang menitikberatkan pada riasan mata. Bagi Anda yang hobi memakai eye shadow, sebaiknya jangan langsung memoleskannya di mata Anda. Ada baiknya untuk menilasnya di tangan Anda terlebih dahulu untuk melihat warna serta ketebalan yang diperlukan,

3. tatanan rambut juga merupakan hal penting. Jangan takut untuk mengghunakan foam atau gel yang dapat mendukung tampilan rambut Anda. Bagi yang memiliki rambut keriting, sebaiknya gunakan anti frizz sebelum Anda mengeringkan rambut. Hal itu bertujuan agar rambut terlihat sehat dan tidak kering.

4. Jangan lupa untuk memakai wewangian. Pilihlah parfum dengan aroma sesuai kepribadian Anda. Saat membeli parfum, coba semprotkan ke kulit Anda. Ada beberapa wewangian yang aromanya berubah ketika disemprotkan ke kulit.

5. Sembunyikan Katung Matamu!
Gunakan Concealing di sekitar katung matamu. Itu akan membuat katung matamu hilang Anda pun akan tampak lebih segar!

(kee/kee)

Kesehatan Gesang Memburuk

2010-01-23T07:17:00.000-08:00

Metrotvnews.com, Solo: Tokoh musik keroncong Indonesia, Gesang Marto Hartoyo, kembali dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (23/1). Kondisi kesehatan Gesang memburuk sehari setelah pulang ke rumah.

Sebelumnya, Gesang menjalani operasi prostat di RS PKU Muhammadiyah. Setiba di rumah, Gesang enggan makan dan selalu mual setiap kali mencoba makanan.

Diduga karena asupan tidak lancar, Gesang mendadak lemas. Pencipta lagu Bengawan Solo itu dirawat di ruang gawat darurat. Saat ini, Gesang berusia 90 tahun.(****)

Tiap Hari 10.000 Jenazah Dikubur di Kuburan Massal!

2010-01-22T03:02:00.001-08:00

Mengerikan! Sekitar 10.000 jasad korban gempa setiap harinya diangkut ke kuburan massal di Port-au-Prince, ibukota Haiti. Jenazah para korban gempa itu diangkut dengan buldoser dan truk-truk.

Menurut angka resmi pemerintah Haiti, sejauh ini diperkirakan 90 ribu orang telah dikubur sejak gempa dahsyat mengguncang Haiti pada 12 Januari lalu. Sekitar 110 ribu jenazah lainnya diperkirakan masih berada di antara reruntuhan bangunan.

Foultone Fequiert, salah seorang pekerja penguburan, mengaku trauma dengan tugas mengerikan mereka. "Saya telah melihat begitu banyak anak, sangat banyak. Saya tak bisa tidur di malam hari dan kalaupun saya tidur, akan terus-menerus bermimpi buruk," tutur pria berumur 38 tahun itu.

"Kemarin saja saya menerima 10.000 mayat," imbuhnya seperti dilansir harian Inggris, Telegraph, Jumat (22/1/2010).

Begitu banyaknya korban tewas sampai-sampai para pekerja penguburan tak punya waktu untuk memberikan penguburan yang layak secara agama. Mayat-mayat itu dimasukkan begitu saja ke tanah galian untuk dikubur secara massal.

Organisasi kemanusiaan terkemuka Prancis, Medecins Sans Frontieres mengingatkan, korban jiwa bakal bertambah lagi. Sebab banyak korban gempa yang terluka hingga kini belum diobati. Belum lagi munculnya penyakit-penyakit menular di tenda-tenda pengungsi.

"Ancaman kesehatan berikutnya termasuk wabah muntaber, infeksi saluran pernafasan dan penyakit lainnya di antara ribuan warga Haiti yang tinggal di kamp-kamp yang penuh sesak dengan sanitasi yang buruk atau bahkan tidak ada," kata Dr Greg Elder dari Medecins Sans Frontieres.

Saat ini puluhan ribu warga Haiti masih dirawat karena mengalami luka serius di rumah sakit-rumah sakit darurat di Port-au-Prince. Gempa berkekuatan 7 Skala Richter yang mengguncang Haiti diperkirakan telah menewaskan lebih dari 200 ribu orang.

Mabes Polri Imbau Nasabah Cek Saldo

2010-01-22T03:00:00.001-08:00

Mabes Polri memperkirakan nasabah yang menjadi korban pembobolan akibat pengambilan uang di ATM terus bertambah. Untuk itu polisi mengimbau nasabah segera mengecek saldo tabungan dan melapor jika kebobolan.

"Saya mengimbau para nasabah yang memiliki rekening di ATM bank-bank tertentu, yang terjadi di beberapa bank. Bisa di cek dulu sekarang," ujar Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Ito Sumardi di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (21/1/2010).

"Kalau bisa hari ini di cek saldonya apa ada yang mencurigakan penarikannya, kalau ada segera dilaporkan," imbau Ito.

Menurut Ito, pelaporan tersebut sangat penting agar polisi dapat mengetahui modus dari pelaku. Selain itu pelaporan dianggap penting karena dapat mengetahui besarnya kerugian yang diterima seluruh nasabah.

"Kita masih terima terus pelaporan, sehingga kalau ada pengecekan tidak menutup kemungkinan bertambah lagi," terang jenderal bintang tiga tersebut.

Sementara itu, terkait pemeriksaan yang dilakukan terhadap pegawai bank, menurut Ito hal tersebut belum dilakukan. Polisi, kata Ito, harus berkomunikasi dahulu dengan pihak bank terkait.

"Kita akan menyampaikan kelemahan-kelemahan dalam sistem yang memungkinkan
ini dimanfaatkan untuk membobol ATM. Kita masih lakukan penyelidikan," pungkasnya.

Kejagung Selesaikan 13 Kasus Prioritas Termasuk Century

2010-01-22T02:58:00.000-08:00

13 Kasus menjadi prioritas Kejaksaan Agung dalam menjalankan program 100 hari kerja. Kasus-kasus itu telah naik ke tahap penuntutan. Salah satunya, kasus Bank Century.

"Kalau kita yang diprioritaskan ada 13 perkara dan 13 perkara itu sudah selesai semua," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Marwan Effendy di Kejagung, Jalan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (22/1/2010).

Menurut Marwan,

13 perkara itu diambil dari ratusan perkara yang ditangani selama 3 bulan ini yang cukup menarik perhatian.

13 Perkara itu yakni, 3 kasus yang ditangani di Kejaksaan Agung. Pertama, penyidikan perkara Bank Century atas nama tersangka Hesham Al Warraq dan Rafat Ali Rizvi telah dilimpahkan ke penuntutan tahap satu pada 16 Januari 2010.

Kedua, penyidikan perkara korupsi pengadaan jasa kajian peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat DPRD DKI Jakarta tahun anggaran 2008. Kasus ini telah dilimpahkan ke penuntutan tahap 2 pada Januari 2010.

Ketiga, penyidikan perkara korupsi penyimpangan penggunaan dana DIPA tahun anggaran 2008-2009 di KBRI Thailand atas nama tersangka Djoumantoro Purbo, Suhaeni dan Muhammad Hatta. Penyidikan kasus tersebut sudah selesai 18 Januari 2010. Tim penyidik usul penyidikan dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi dan diteruskan ke Jampidsus.

Selanjutnya, 2 kasus di DKI Jakarta yakni kasus korupsi pembebasan lahan pemakaman Pemda DKI tahun 2006-2007 yang menelan kerugian negara Rp 7 miliar dan kasus korupsi pembebasan lahan taman Pemda DKI tahun 2006 dengan kerugian negara 15 miliar.

2 Kasus di Jawa Barat yakni, kasus korupsi di kantor pelayanan pajak Depok dan kasus korupsi uang Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud).

Kemudian, 1 kasus di Jawa Tengah adalah penyalahgunaan dana PNPB pada Politek Kesehatan Semarang. 3 Kasus di Jawa Timur di antaranya, kasus pembangunan pasar Srimangunan Sampang, Madura. 2 Kasus di Sumatera Utara yang terkait kasus PT Pelindo Cabang Medan dan 1 Kasus di Sumatera Selatan terkait dengan kasus penerimaan negara bukan pajak pada Unsri.

Kasus-kasus itu telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi masing-masing daerah.

Alat Vital Beckham Diremas Wartawati

2010-01-22T02:54:00.000-08:00

VIVAnews - Jika biasanya wartawan dan wartawati mengejar David Beckham untuk wawancara, lain lagi yang diincar wartawati satu ini, Elena Di Cioccio. Wartawati Italia ini malah mengincar testikel Beckham.

Saat itu,

Beckham terlihat bahagia menggelar jumpa pers di sebuah hotel di Milan, Italia, Kamis 21 Januari 2010. Namun tiba-tiba, Di Cioccio beraksi meremas alat vital Beckham. Sambil meremas, dia berkata, "Saya ingin tahu seberapa besar testikelnya."

Beckham yang tak siap, terang saja kaget. Seperti dilansir brisbanetimes.com.au, Beckham hanya bisa bisa melongo melihat reporter berambut pirang itu.

Sontak, petugas keamanan pemain AC Milan itu dengan sigap memegang reporter yang tampak bahagia itu. Jurnalis itu akhirnya dilepaskan. Dia pun berlari menyeberang jalan, sambil berteriak "E piccolo, Beckham." Artinya, "Punya Beckham kecil."

Sementara itu, kamera yang tadinya fokus ke Beckham terus mengikuti si wartawati. Setelah Beckham pergi dari hotel itu, giliran si wartawati yang diwawancarai.

Di Cioccio lalu mengaku meremas testikel Beckham karena penasaran dengan iklan celana dalam Giorgio Armani yang memakai Beckham sebagai model. Dan saat diwawancara langsung pun, Di Cioccio masih belum bisa melupakan momen seumurnya hidupnya itu. "Ya Tuhan. Saya telah menyentuhnya!"

Baca berita berikutnya:

Testimoni Wartawati Peremas Beckham

Apa Tanggapan Beckham

Mencari password admin menggunakan admin password finder

2010-01-20T22:39:00.001-08:00

Waaa,,, penulis kali ini mau kasih cara jail untuk mengetahui password admin, cocok banget ni buat yang mau iseng pas maen di warnet cara nya juga sangat mudah, pada chart's area, ceklist aja semua kotaknya agar mendapatkan hasil yang maksimal, dan

pada how many chart's for start search anda bisa pilih berapa jumlah karakter untuk memulai pencarian, kalo menurut saya sih isi 4 aja coz masa iye password admin cuman 3karakter. Terus kalo passwordnya ada yg kejaring, anda tinggal ganti password tersebut dengan mengklik pada tombol switch to password changer.. Selamat mencoba, dan jail sedikit kan gpp, buat ngasih pelajaran untuk admin yang biasanya sok pinter

fREE dOWNLOAD...

Utang MU membludak

2010-01-20T22:37:00.001-08:00

Total utang Manchester United menyentuh jumlah 716,5 juta poundsterling atau sekitar Rp 10,8 triliun. Karena suku bunga yang tinggi, jumlah tersebut masih akan terus bertambah.

Jumlah Rp 10,8 triliun merupakan jumlah utang terbesar yang pernah diderita Manchester United. Demikian termuat dalam laporan keuangan per Juni 2009 yang dirilis klub tersebut pada Rabu (20/1/2010) waktu setempat.

Diberitakan BBC, laporan keuangan yang baru saja dirilis tersebut merupakan milik perusahaan induk MU, yang sudah tentu juga kepunyaan Malcom Glazer, bernama Red Football Joint Venture. Jumlah utang tersebut meningkat sebesar 17 juta poundsterling dibanding tahun lalu.

Peningkatan utang 'Setan Merah' salah satunya disebabkan meningkatnya suku bunga pinjaman dari yang kini besarnya 14,25% menjadi 16,25%. Tahun lalu MU mengeluarkan lebih dari 68 juta poundsterling untuk membayar bunga utang-utangnya.

Sir Alex Ferguson beberapa kali sudah menegaskan kalau banyaknya utang yang diderita klubnya sama sekali tak mempengaruhi kebijakan belanja pemain. Namun publik tak sepenuhnya yakin dengan hal tersebut karena uang 80 juta poundsterling yang didapat dari penjualan Cristiano Ronaldo ke Real Madrid cuma terpakai tak sampai seperempatnya.

Musim panas lalu Fergie cuma mendatangkan Antonio Valencia dan Gabriel Obertan, sementara Michael Owen didatangkan dengan cuma-cuma dari Newcastle nited.

Penjualan CR7 ke Los Merengues juga telah menghindarkan MU dari kerugian. Dalam laporan yang dirilis beberapa hari lalu, The Red Devils total mengantongi keuntungan total 6,4 juta poundsterling. Padahal setahun sebelumnya MU merugi hingga 42,7 juta poundsterling.

[detik]

Arsenal geser Chelsea dari puncak

2010-01-20T22:35:00.000-08:00

Arsenal menggeser Chelsea dari puncak klasemen. Sukses itu diraih dalam pertandingan dramatis saat menjamu Bolton Wanderers, Rabu malam (20/1) waktu setempat. Sempat tertinggal 0-2, "The Gunners" berhasil membalik keadaan dan menang 4-2.

Arsenal kini meraih poin sama dengan Chelsea, yakni 48. Selisih gol kedua tim sama, yakni surplus 34 gol. Namun, Arsenal lebih produktif daripada Chelsea. Hanya saja, Chelsea masih surplus satu pertandingan.

Jalan pertandingan

Arsenal dibuat terhenyak lebih dahulu oleh Bolton pada menit ketujuh. Gol tersebut diawali oleh lemparan ke dalam Bolton. Bola sempat coba dihalau oleh Gael Clichy, namun lebih dekat ke kepala Kevin Davies.

Davies lalu menyundul bola dan mengarahkannya kepada Gary Cahill. Nama terakhir lalu melepaskan sebuah sepakan voli yang tak mampu ditahan oleh kiper Manuel Almunia. 1-0 untuk Bolton.

Gol kedua tim tamu terjadi di menit 28. Gol tersebut diawali pelanggaran Denilson terhadap Lee Chung-Yong di kotak terlarang. Matthew Taylor yang maju menjadi eksekutornya tak membuang percuma kesempatan ini.

Arsenal akhirnya mempertipis kedudukan menjadi 1-2 pada menit 43. Adalah Tomas Rosicky yang menjadi pendulangnya. Sepakannya dari jarak sekitar 18 meter, usai menerima operan dari Cesc Fabregas, tak mampu ditahan oleh Jussi Jaskelainen.

Di penghujung babak pertama, Fabregas mencoba peruntungannya dengan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Bola mengarah ke pojok kanan bawah gawang Bolton, tetapi Jaaskelainen masih bisa menepisnya.

Babak pertama pun berakhir dengan Arsenal tertinggal 1-2. Namun demikian, skuad arahan Arsene Wenger ini bangkit di babak kedua. Beberapa peluang mereka ciptakan sampai akhirnya membalikkan keadaan.

Arsenal sukses menyamakan kedudukan di menit 52 lewat Fabregas. Gol tersebut berawal dari usaha William Gallas dalam memenangi duel perebutan bola dengan Mark Davies. Ia kemudian memnberikan bola kepada Fabregas yang dengan tenang sukses menceploskan bola ke jala Jaaskelainen.

Arsenal akhirnya berbalik memimpin pertandingan pada menit 65. Berawal dari sebuah tendangan penjuru, bola sempat dibuang Paul Robindon. Namun, Abou Diaby yang menerima bola muntahan kemudian memberikannya kepada Thomas Vermaelen.

Lewat sebuah sepakan kaki kiri Vermaelen akhirnya membuat Jaaskelainen memungut bola dari gawangnya untuk yang ketiga kalinya. Skor berubah menjadi 3-2 untuk keunggulan tuan rumah.

Gelontoran gol Arsenal ke gawang Jaaskelainen belum usai. Pada menit 85, 'Tim Gudang Peluru' menambah satu gol lagi lewat Andrei Arshavin. Gelandang asal Rusia itu mencetak gol setelah tendangan kaki kirinya dari luar kotak penalti tak bisa dihalau oleh Jaaskelainen. Arsenal unggul 4-2 dan bertahan hingga laga usai.

Susunan Pemain

Arsenal: Manuel Almunia, Thomas Vermaelen, William Gallas, Gael Clichy, Bacary Sagna, Denilson, Abou Diaby (Craih Eastmond 77), Cesc Fabregas, Eduardo da Silva (Theo Walcott 90), Andrei Arshavin, Tomas Rosicky (Carlos Vela 88).

Bolton Wanderers: Jussi Jaaskelainen, Zat Knight, Gary Cahill, Paul Robinson (Samuel Ricketts 90), Gretar Rafn Steinsson, Fabrice Muamba, Mark Davies (Gavin McCann 57), Tamir Cohen, Matthew Taylor, Lee Chung-Yong (Ivan Klasnic 81), Kevin Davies.

[detik]

Dua gol Kuyt menangkan Liverpool

2010-01-20T22:32:00.000-08:00

Dirk Kuyt menuntaskan dendam Liverpool atas kekalahan yang dideritanya saat melawan Tottenham Hotspur di awal musim. Pada laga Rabu (20/1/2010) malam, Kuyt mencetak dua gol dan memenangkan "The Reds" dengan skor 2-0.

Donasi tiga poin ini membuat Liverpool naik ke posisi enam dengan 37 angka dan cuma terpaut satu poin dari Tottenham yang duduk di urutan empat.

Meski turun tanpa beberapa pemain pilarnya, Liverpool langsung tancap gas dengan menjadikan kuyt sebagai ujung tombak. Hasilnya publik Anfield sudah bersorak saat laga baru berumur enam menit.

Mendapat sodoran dari gelandang berkebangsaan Italia Alberto Aquilani, Kuyt dengan jeli melepaskan tendangan mendatar dari luar kotak penalti yang gagal dibendung Heurelho Gomes.

Tottenham mencoba membalas. Dengan dimotori bek sayap lincah Gareth Bale, beberapa kali mereka merepotkan barisan belakang Liverpool.

Pertandingan berjalan semakin menarik sesaat sebelum jeda. Di menit ke-45, Liverpool seharusnya dapat menggandakan keunggulannya bila tandukan Kuyt tidak dihalau seorang pemain Tottenham.

Beberapa saat kemudian, giliran Tottenham yang memiliki peluang emas, sayangnya tendangan gelandang Luka Modric masih mampu ditepis Jose Reina.

Pada menit ke-50, peluang emas kembali didapat Liverpool saat umpan silang Phillip Degen ditanduk oleh Albert Riera, sayangnya masih mengenai mistar gawang.

Tottenham juga mendapat kesempatan untuk menyamakan skor pada menit ke-78, andai saja tendangan geledek Bale tidak melambung dari gawang Reina.

Liverpool hampir memperbesar keunggulannya bila Gomes tidak tampil gemilang guna mematahkan peluang Kuyt dan bek Sotiros Kyrgiakos

Di masa injury time, Liverpool mendapat hadiah penalti ketika pemain pengganti David Ngog dilanggar Sebastien Bassong. Kuyt yang menjadi algojo dengan dingin memperdaya Gomes guna memastikan kemenangan The Reds.

Susunan pemain:
Liverpool: Reina; Kyrgiakos, Skrtel, Insua, Carragher; Lucas, Mascherano, Aquilani, Riera (Maxi 81), Degen; Kuyt.

Tottenham: Gomes; King (Bassong 81), Dawson, Bale, Corluka (Hutton 61); Palacios, Jenas, Modric, Kranjcar (Keane 65); Crouch, Defoe.

[biangbola]

Jelang Juve vs Roma: Pembalasan Ranieri?

2010-01-20T01:02:00.001-08:00

Musim lalu Claudio Ranieri menjadi "terdakwa" atas penampilan buruk Juventus yang membuatnya dipecat. Akhir pekan nanti, Ranieri akan kembali ke markas Juve dengan tawa gembira.

Menjelang akhir musim 2008/09, Juventus melakukan sesuatu yang tidak biasa mereka lakukan yakni memecat pelatih ketika kompetisi belum usai. Korbannya ketika itu adalah Ranieri.

Allenatore berjuluk The Tinkerman itu diberhentikan secara sepihak dan tempatnya langsung diserahkan kepada pelatih tim muda yang juga mantan kapten Juve, Ciro Ferrara.

Sempat menganggur, Ranieri kemudian berlabuh di AS Roma. Ketika dia datang, Il Lupi dalam posisi yang buruk. Pelan tapi pasti, pelatih berusia 58 tahun itu sukses memperbaiki performa Francesco Totti dkk.

Sejak kalah dari Udinese pada akhir Oktober, racikan Ranieri tidak pernah lagi mengkahiri laga dengan tagan hampa.

Saat ini Roma bercokol di posisi ketiga klasemen sementara. Masuknya Luca Toni sebagai amunisi baru bakal semakin mempertajam taring Serigala Ibukota.

Akhir pekan nanti Ranieri akan melawat ke "kantor lama"-nya, yakni kandang Juventus. Ranieri berada di atas angin karena sang mantan tengah dalam kondisi memprihatinkan. Juve baru saja menelan kekalahan ketujuh di Seri A dan membuat mereka terlempar dari empat besar.

Untuk laga ini, aroma revans diusung baik itu oleh Roma maupun Ranieri. Roma bertekad membalas kekalahan 1-3 di Olimpico di awal musim ini, sedangkan The Tinkerman berhasrat membuktikan bahwa Juve telah salah memecatnya.

Ranieri boleh tertawa, mengingat rekor tandang Roma di Seri A tidak buruk-buruk amat, yakni baru tiga kali kalah. Sisanya adalah dua kali menang, dan lima kali seri.

Meski begitu, baik Ranieri dan Roma diingatkan agar semangat balas dendam sedikit diredam dan tidak menguasai diri mereka masing-masing.

"Memang ini waktu terbaik untuk menghadapi Juventus karena mereka tengah krisis. Namun kami juga harus tetap waspada," tukas pemain Roma era 1980-an Roberto Pruzzo seperti dilansir dari Romanews.eu.

"Laga ini banyak menyimpan jebakan. Dengan kehormatan dan semangatnya, Juventus akan mengerahkan segala kemampuannya untuk menang," tuntasnya.

Dalam sepuluh bentrok terakhir, tim Serigala Ibukota baru sekali menang melawan Zebra Turin.

[detik]

Krisis, MU minta bantuan pemain

2010-01-20T01:01:00.001-08:00

Kesulitan keuangan yang membelit Manchester United masih terus bergulir. Pemilik 'Setan Merah', keluarga Glazer, bahkan meminta pemain 'saweran' untuk menolong klub.

'Saweran' yang dimaksud adalah ketika para pemain diminta untuk membeli surat utang. Para pemain dibuat terkaget-kaget ketika mereka disodori prospektus surat utang itu sepulang dari latihan di Qatar.

Surat utang itu rencananya akan diterbitkan oleh Malcolm Glazer sebagai upaya untuk mengumpulkan uang sebesar 500 juta poundsterling (Rp 7,57 triliun) demi melunasi utang-utang MU yang menyentuh angka 509 juta pounds.

"Para pemain tidak tahu untuk apa semua itu. Kebanyakan merasa heran melihat orang yang menggaji mereka mencoba untuk mendapatkan kembali uangnya," ungkap seorang sumber kepada The Sun.

Bahkan, tak cuma para pemain dengan gaji puluhan atau ratusan ribu pounds per pekan yang kebagian prospektus tersebut. Para pegawai dengan gaji rendah di klub itu juga diberi tawaran untuk 'berinvestasi' di klub.

"Sejumlah pemain tahu apakah sebuah investasi itu baik atau tidak. Tapi tidak banyak dari mereka yang siap untuk berinvestasi di klub mereka sendiri," imbuh sang sumber.

Konon, dalam prospektus tersebut Glazer menjanjikan untuk memberikan keuntungan 7 persen per tahun. Surat utang tersebut bakal dijual dengan harga 50 ribu pounds per blok.

[detik]

Dua gol Tevez taklukkan MU

2010-01-20T01:00:00.001-08:00

Dua gol penyerang Carlos Tevez ke gawang mantan klubnya Manchester United membawa Manchester City menekuk Red Devils 2-1 pada leg pertama semifinal Piala Carling, Selasa (19/1).

Kemenangan ini membuat pasukan Roberto Mancini itu berpeluang untuk melaju ke final karena cuma butuh hasil imbang saja saat ganti dijamu MU.

Bagi Tevez dua gol ini sekaligus untuk membungkam pelatih MU Sir Alex Ferguson yang memutuskan tidak mempermanenkannya pada musim panas lalu.

Tampil di Stadion City of Manchester, MU langsung tampil menyerang sejak awal pertandingan. Alhasil di menit ke-17 MU berhasil unggul terlebih dulu ketika Ryan Giggs menyambar bola muntah tendangan Wayne Rooney yang ditepis Shay Given.

City mencoba membalas. Beberapa menit kemudian, City hampir saja menyamakan kedudukan, akan tetapi Tevez gagal menyelesaikan umpan sayap lincah Shaun Wright-Phillips.

Peluang emas kembali didapat City pada menit ke-37, sayangnya tendangan gelandang Nigel De Jong mampu dipatahkan kiper MU asal Belanda Edwin van der Sar.

Serangan bergelombang City memaksa Rafael melanggar Craig Bellamy di kotak penalti saat babak pertama tersisa lima menit. Tevez yang dipercaya menjadi algojo tak menyia-nyiakan peluang untuk menyamakan kedudukan.

Empat menit setelah turun minum, Rooney nyaris mengembalikan keunggulan MU bila Given tak mampu membendung tendangan eks pemain Everton itu. Given kembali dipaksa bekerja keras pada menit ke-59 untuk menggagalkan peluang yang didapat Giggs.

Saat laga memasuki menit ke-64, City mampu berbalik unggul. Lagi-lagi Tevez yang menjadi penyumbang gol ketika ia menanduk umpan Javier Garrido.

Wright-Phillips memiliki peluang untuk memperbesar keunggulan City pada menit ke-71, namun Van der Sar dengan cekatan mampu menggagalkannya.

Tertinggal 2-1 membuat Ferguson memasukkan penyerang Michael Owen untuk mempertajam serangan timnya. Owen hampir saja menjadi pahlawan MU pada menit ke-77 ketika tendangannya dihalau oleh palang pintu City Nedum Onuoha tepat digaris gawang.

Given benar-benar menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus MU. Pemain asal Republik Irlandia itu kembali melakukan dua penyelamatan gemilang di penghujung laga untuk menggagalkan peluang Rooney.

Susunan Pemain:

Man Utd: Van der Sar, Rafael Da Silva (Diouf 90'), Brown, Jonathan Evans, Evra, Anderson (Owen 72'), Carrick, Fletcher, Valencia (Scholes 88'), Rooney, Giggs

Man City: Given, Zabaleta, Richards, Boyata (Onuoha 70'), Garrido, De Jong, Kompany, Barry, Wright-Phillips (Sylvinho 85'), Tevez (Benjani 79'), Bellamy

[biangbola]

Download Buku Mantra - Dedy Corbuzier

2010-01-20T00:30:00.000-08:00

Buku tebal berwarna hijau ini diluncurkan Deddy, sebelum diterbitkan,beberapa muridnya termasuk sohib dekatnya, Romy Rafael sempat tak setujumengingat buku tersebut merupakan rahasia dari beberapa aksinya selama ini.

Tapi Deddy mengaku tidak merasa khawatir jika bukunya disalahgunakan
orang lain untuk hal-hal negatif. Menurut Deddy, butuh ketelitian yang
mendalam untuk bisa memahami isinya.

"Bagi orang yang awam, memang sangat sulit untuk memahaminya.
Terutama dibagian kedua, perlu

berulang-ulang untuk membacanya. Lagian buku ini
masih terlalu dangkal," kata cowok yang berhasil meraih gelar Master of Science di bidang
parapsykologiest di Inggris.

Diterbitkannya buku Mantra ini kata Deddy bertujuan agar masyarakat tak lagi
memandang sulap atau pekerjaan yang dilakoninya sebagai sesuatu yang mistik.

"Buku ini menjelaskan bahwa dengan kekuatan kata-kata seseorang bisa dipengaruhi
secara psikolog. Bagaimana memanipulasi pikiran dengan kata-kata secara psikologis,"
terang suami Kalina ini.

Buku yang diterbitkan oleh BIP dibagi menjadi tiga bagian. Pertama merupakan cerita
pendek yang menurut Deddy sangat lucu dan menggelitik bila dibacanya. Yakni tentang
penyihir yang tak boleh menggunakan ilmu sihirnya dalam menyihir.

Bagian kedua mengenai manipulasi pikiran dan kata-kata secara psikologis.
Dibagian ini kita diajarkan dengan jelas bagaimana melihat kebohongan orang
yang kita ajak bicara. "Bagian kedua ini memang paling sulit dimengerti.
Perlu ketelitian," ucap Deddy.

Sementara bagian ketiga, ditutup dengan tanya jawab mengenai misteri kehidupan
dari kita secara psikolog dan logis. Deddy berharap buku yang dijual dengan
harga Rp 49.500 ini tidak diperdebatkan dan diterima di fakultas psikologi.

Free Download Mantra

Membaca Pikiran Orang Lewat Bahasa Tubuh

2010-01-17T23:22:00.001-08:00

Filetype: DJVU
Bahasa : Indonesia

Bahasa tubuh merupakan aktivitas yang tidak akan pernah terlepas dari keseharian seseorang. Bahkan, dalam bahasa verbal sekalipun, bahasa tubuh hampir selalu mengiringinya. Sehingga, orang yang mempunyai kemampuan membaca dan memahami makna bahasa tubuh, layaknya ia

memahami pikiran, keinginan dan bahkan perasaan orang lain.

Banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh jika kita mempelajari dan memahami bahasa tubuh yang disampaikan seseorang, baik disertai ucapan maupun tidak. Kita akan bisa mengetahui pikiran, perasaan, keinginan, harapan, tujuan, motivasi dan apa saja yang berada di balik suatu aktivitas bahasa tubuh seseorang. Pendek kata, kemampuan memahami pikiran orang lain bisa dilakukan dengan cara mengasah kemampuan memahami bahasa tubuhnya.

Buku ini mengajarkan teknik-teknik sederhana memahami pikiran orang lain dengan cara menerjemahkan gerakan-gerakan bahasa tubuhnya - semudah saat kita tengah membaca sebuah buku yang menarik...

Free Download E-Book

Arsenal terus bayangi MU

2010-01-17T23:08:00.000-08:00

Arsenal merusak debut perdana pelatih anyar Bolton Wanderers Owen Coyle, saat mereka bertandang ke Stadion Reebok dimana Arsenal menang dua gol tanpa balas, Minggu (17/1).

Kekalahan ini tentu saja sedikit menyesakkan bagi Bolton, mengingat mereka masih belum mampu keluar dari zona degradasi dengan nilai 18 dari 19 pertandingan, sementara Arsenal terus menempel perolehan poin Manchester United dengan selisih dua poin dengan 45 dari 21 laga.

Tampil dihadapan puluhan ribu pendukungnya, Bolton membuka serangan di menit pertama melalui Davies, namun lini pertahanan Arsenal mampu menghalau serbuan tersebut.

Ivan Klasnic mampu menciptakan gol pembuka bagi Bolton tidak lama kemudian, namun sayang hakim garis terlebih dulu mengangkat bendera.

Bolton, yang diasuh oleh

pelatih Owen Coyle, mencoba untuk menguasai permainan namun pada menit keempat Arsenal menekan pertahanan mereka melalui kerja sama apik Diaby dengan Rosicky, sebelum diakhiri tendangan Fabregas yang masih melebar dari arah gawang.

Terus menerus tertekan membuat penjaga gawang Bolton Jussi Jaaskelainen akhirnya kebobolan juga di menit 28, saat kerja sama apik satu dua Eduardo dengan Fabregas diselesaikan dengan dingin oleh sang kapten yang melepaskan tendangan menyusur ke sudut kanan gawang.

Gelandang muda Arsenal Eastmond hampir saja menggandakan keunggulan bagi rekan-rekannya, bila saja sepakan kaki kirinya berjarak tujuh meter tidak diselamatkan oleh Jaaskelainen, disusul oleh Arshavin yang mencoba untuk meneruskannya.

Upaya terakhir Klasnic di menit-menit akhir babak pertama hampir membuahkan hasil bila saja penjaga gawang Manuel Almunia tidak menggagalkan sontekannya yang mengarah ke sudut kiri gawang.

Usai melewati waktu jeda penjaga gawang Manuel Almunia harus bekerja keras untuk meredam pergerakan penyerang-penyerang depan Bolton yang terus membombardir gawangnya tidak lama berselang.

Pada menit ke-60 umpan manis Ivan Klasnic tidak dapat dimanfaatkan oleh rekannya Taylor, yang menyia-nyiakan peluang matang di dalam kotak terlarang meski tidak mendapatkan kawalan ketat dari bek Arsenal, tendangannya masih melambung jauh dari mistar gawang.

Taylor lagi-lagi membuang peluang matang meski berhasil melepaskan diri dari jeratan off-side, namun ia terburu-buru melepaskan tendangan datar yang masih melebar dari sisi kanan gawang.

Kejituan pelatih Arsene Wenger yang melakukan pergantian dengan menarik mundur Eastmond dan menurunkan Fran Merida dibayar dengan gol kedua yang dilesakkannya pada menit 78. saat sepakan datarnya ke sudut kiri gawang tidak dapat dijangkau oleh Jaaskelainen.

Susunan pemain:

Bolton: Jaaskelainen, Steinsson, Cahill, Knight, Robinson, Lee, Muamba (McCann 61), Cohen Gardner 79), Taylor, Klasnic (Elmander 79), Kevin Davies.

Arsenal: Almunia, Sagna, Gallas, Vermaelen, Traore, Fabregas, Eastmond (Merida 63), Diaby, Rosicky (Clichy 74), Eduardo, Arshavin.

Hasil lain:

Blackburn 2 (Veijeany 25, Nelsen 54)
Fulham 0

[biangbola]

Neuer Tolak MU dan Bayern

2010-01-17T23:07:00.001-08:00

BERLIN, KOMPAS.com - Kiper muda Jerman Manuel Neuer secara tegas menolak pindah dari Schalke 04. Pemain yang diminati Manchester United dan Bayern Muenchen itu berambisi masuk Liga Champions bersama Schalke.

Meski baru berusia 23 tahun, Neuer

tampil sebagai kiper matang dan tenang di lapangan. Ia bahkan disebut-sebut bakal menyingkirkan Rene Adler maupun Tim Wiese di timnas Jerman.

Kemampuan itulah yang membuat MU begitu meminati kiper terbaik Bundesliga 2007 tersebut pada jendela transfer musim panas lalu. Bayern tak mau kalah dan mencoba menawarkan kontrak untuknya. Namun, Neuer berjanji akan tetap di Gelsenkirchen jika tim tersebut lolos ke Liga Champions.

"Aku punya kontrak di sini hingga 2012," kata Neuer kepada tabloid Bild. "Jika kami masuk Liga Champions, aku akan tetap di gawang Schalke musim depan.."

"Meskipun beberapa orang tak percaya kepadaku, aku tak peduli dengan apa yang terjadi di Bayern atau Manchester United. Prioritas kami adalah mencapai tiga besar Bundesliga dan menempatkan kami di Liga Champions," tegasnya.

Musim lalu Neuer bermain bagus di Liga Champions. Dalam duel perdelapan final lawan FC Porto, ia berhasil menggagalkan dua tendangan penalti lawan dan mengantar timnya ke perempat final.

Di timnas, ia mengawali penampilannya dalam duel persahabatan lawan Uni Emirat Arab, Juni 2009. Waktu itu "Der Panzer" menang 7-2. Ia kembali di bawah mistar pada laga terakhir Jerman, saat bermain imbang 2-2 lawan Pantai Gading pada November lalu.

Dinho hat-trick, Milan babat Siena 4 - 0

2010-01-17T22:59:00.000-08:00

AC Milan terus memberikan tekanan pada Inter Milan di puncak klasemen. Menjamu Siena di San Siro, Minggu (17/1/2010) malam WIB, Rossoneri memetik kemenangan besar 4-0 lewat hat-trick Ronaldinho.

Milan mendapat keuntungan besar saat menjamu Siena menyusul kartu merah yang didapat kiper lawan saat pertandingan masuk menit 10.

Kondisi tersebut dimaksimalkan oleh anak

didik Leonardo dengan menciptakan empat gol yang tiga di antaranya dilesakkan Ronaldinho serta satu lainnya dari Marco Borriello.

Inilah kemenangan ketiga Milan secara beruntun yang membuat rekor mereka di awal 2010 ini bertahan di angka 100%. Dengan 40 angka yang kini dikumpulkan, Andrea Pirlo dkk terpaut enam poin atas Inter di posisi teratas, yang pada laga kemarin diimbangi Bari 2-2.

Karena masih punya satu pertandingan sisa, Milan bahkan bisa merapatkan jaranya dengan Nerazzurri tinggal menjadi tiga poin saja.

Buat Siena, ini merupakan kekalahan ke-14 mereka di sepanjang musim ini. Tak dapat poin membuat klub tersebut makin terjerembab di dasar klasemen dengan total 12 angka di kumpulkan.

Jalannya Pertandingan

Di depan pendukungnya sendiri, Milan, yang masih belum diperkuat Alexandre Pato, menjalani laga dengan penuh percaya diri. Di menit tiga mereka nyaris membuka keunggulan melalui Ronaldinho, yang sepakannya usai menerima umpan dari Ignazio Abate.

Milan dapat berkah besar di menit 10 menyusul pelanggaran yang dilakukan kiper Gianluca Curci terhadap Marco Borriello. Selain wasit menunjuk titik putih, kartu merah juga dilayangkan sang pengadil buat kiper Italia berusia 24 tahun itu.

Mengorbankan Mato Jajalo , pelatih Alberto Malesani memasukkan kiper cadangannya Gianluca Pegolo. Langsung dihadapkan pada tendangan penalti, Pegolo salah membaca eksekusi yang diambil Ronaldinho. Milan unggul 1-0.

Punya keunggulan jumlah pemain, Rossoneri menguasai penuh jalannya pertandingan. Di menit 17 tandukan Borriello menyongsong crossing Abate masih melayang jauh.

Meski banyak ditekan, Siena tetap mampu menebar ancaman di muka gawang Dida. Setelah akselerasi pertamanya dengan sangat baik dihadang Thiago Silva, upaya kedua Massimo Maccarone yang menari-nari di daerah pertahanan Milan berakhir dengan tendangan yang melayang di atas mistar.

Namun dua menit setelah peristiwa tersebut, Milan akhirnya benar-benar bisa memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Di sisi kiri lapangan, Andrea Pirlo jeli melihat Borriello yang berlari secara diagonal melepaskan umpan cungkil buat sang striker. Mendapat makanan empuk, meski dalam sudut sempit, Borriello melepaskan tendangan voli yang merobek gawang tim tamu. Gol cantik di menit 28 tersebut mengubah kedudukan menjadi 2-0.

Nyaris tak ada yang berubah di paruh kedua laga dengan Milan terus mendominasi lawannya. Ronaldinho masih menjadi motor, kreator serta otak permainan tuan rumah dengan aksi-aksi individu serta umpan terukurnya.

Salah satu aksi Dinho yang nyaris menambah gol Milan terjadi di menit 57 ketika akselerasi individunya masih bisa ditepis oleh kiper Pegolo. Pesepakbola Brasil itu akhirnya melesakkan gol keduanya, dan yang ketiga buat Milan di menit 71.

Gol kedua Dinho tersebut tercipta dari skenario tendangan sudut yang diambil David Beckham. Bola yang mengarah ke tengah kotak penalti dijangkau Dinho dengan kepalanya dan dilesakkan ke dalam gawang untuk mengubah kedudukan menjadi 3-0.

Unggul cukup jauh membuat Leonardo memasukkan Filippo Inzaghi dan menarik Borriello. Pergantian tersebut sama sekali tak mengurangi ketajaman lini depan Milan, meski yang kemudian mencetak gol keempat masih Ronaldinho.

Gol penutup tersebut tercipta di menit 89. Sukses melewati seorang bek lawan, Dinho melepaskan sepakan ke arah sudut kanan atas gawang tanpa bisa dihalau kiper Siena.

Susunan Pemain

Milan: Dida, Thiaguinho, Alessandro Nesta (Giuseppe Favalli '56), Luca Antonini, Ignazio Abate, Andrea Pirlo, Mathieu Flamini (Marek Jankulovski '45), Ivan Gennaro Gattuso, Ronaldinho, Marco Borriello (Filippo Inzaghi '78), David Beckham

Siena: Gianluca Curci, Jardim Gonçalo Brandão, Claudio Terzi, Cristiano Del Grosso (Garofalo '65), Aleandro Rosi (Emanuele Calaiò '72), Albin Ekdal, Paul Codrea, Andrea Rossi, Simone Vergassola, Massimo Maccarone, Mato Jajalo (Gianluca Pegolo '11)

[detik]

Rooney minta kenaikan gaji

2010-01-16T04:33:00.000-08:00

Manchester United terus melakukan segala upaya untuk bisa mempertahankan striker andalannya Wayne Rooney. United siap menaikan gaji Rooney.

Bila Manchester United tidak sanggup menggaji tinggi Rooney, bukan tidak mungkin bomber internasional Inggris ini siap dibajak Real Madrid atau Barcelona. Dua raksasa La Liga ini memang sudah lama mengincar Rooney.

Seperti dilansir The Sun, Jumat (15/1/2010), adanya perbedaan besar antara

apa yang diminta Rooney dengan tawaran United, membuat Rooney belum juga menandatangani kontrak yang tersisa dua musim lagi. Kontraknya sebenarnya berakhir awal musim ini, dan United berjanji akan melakukan negosiasi ulang tentang masalah gaji.

Kubu Rooney menginginkan pemibcaraan akan selesai setelah World Cup 2010. Bukan tidak mungkin nilai Rooney akan bertambah tinggi pasca Piala Dunia bila dirinya bermain baik.

Dalam usianya ke 24, Rooney akan mendapatkan gaji terbesar. Penasehat hukumnya menginginkan kontrak selama lima musim dengan bayaran 140 ribu pounds per pekan. 50 ribu lebih tinggi dari kesepakatan saat ini.

Rooney ingin melewati gaji pemain tertinggi yang saat ini dipegang Rio Ferdinand. Bek andalan United itu mendapat bayaran 110 ribu pounds perpekan, sama dengan yang diterika Cristiano Ronaldo sebelum dia hijrah ke Real Madrid.

Rooney dan penasehat hukumnya sadar bahwa nilai lebih tinggi akan diterima bila bergabung dengan Madrid atau Barca. Dua raksasa Spanyol itu diisukan siap mengguyur United dengan nilai transfer 70 juta poundsterling.

[okezone]